Pemprov Relokasi Warga Yang Terkena JTTS 

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, mulai hari ini (Rabu, 9/11) mulai merelokasi dua rumah yang ada di Dusun Persatuan Keluarga Sulawesi (PKS) Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dari total 13 rumah warga yang masuk daftar pemindahan terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kepala Biro Adbang Pemprov Lampung, Zainal Abidin, menjelaskan, relokasi yang dilakukan pemerintah ini merupakan tindak lanjut atas respon warga yang merasa cemas terjadi banjir, erosi, dan tanah longsor akibat dampak pembangunan JTTS.

 

“Dari ke-13 rumah warga, hari ini kami prioritaskan dua rumah dahulu, karena keduanya yang paling dekat dengan pembangunan konstruksi JTTS. Pemerintah sudah menginstruksikan secara langsung dan PT. PP pun sudah menurunkan alat berat guna merelokasi,” jelas Zainal, usai rapat penanganan dampak pembangunan JTTS, di ruang rapat asisten ekonomi dan pembangunan, Rabu (29/11).

Baca Juga:  Video: Presiden Joko Widodo Resmikan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung

 

Untuk sisa rumah warga yang belum direlokasi, pihaknya meminta agar masyarakat sedikit lebih bersabar. Kendati demikian, pemerintah secepatnya akan segera mengakomodir warga yang terkena dampak. “Warga yang sudah direlokasi nanti sekdes setempat yang akan berunding dengan pemilik rumah akan pindah kemana. Nanti akan disewakan tempat oleh pemerintah,” tukasnya.

 

Terkait tuntutan warga yang meminta ganti rugi lahan, Zainal menegaskan, hal itu tidak bisa. Pasalnya, status tanah warga masuk didalam kawasan hutan. “Jadi nanti kami hanya memindahkan bangunan dan tanaman-nya saja bukan tanahnya. Karena pemprov bekerja seusai aturan hukum, yang jelas akuntabilitas berlaku bagi semua pihak. Bukan kami tidak mau bayar, nanti kami getahnya,” ungkapnya.

Baca Juga:  DPRD Lampung Minta JTTS Dimaksimalkan Saat Arus Mudik

 

Pihaknya juga mengakui, sebelum ada pembangunan JTTS, dari jauh hari pemerintah sudah melakukan sosialisasi dikawasan register tersebut. Karena pada dasarnya pemerintah ikut peduli atas hak warga akan tempat tinggalnya.

 

“Bagaimanapun juga mereka adalah warga kita juga. Jadi tugas kami sebagai pamong masyarakat ini ingin menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Karena jika bicara teknis terus kasian masyarakatnya, tapi kalau bicara sosial terus kasian negara-nya. Artinya, kami ingin ini seimbang,” jelas Zainal.

Baca Juga:  Pembayaran Lahan Jalan Tol Trans Sumatera Ditargetkan Selesai Juli 2017

 

Ditempat yang sama, Camat Penengahan Koharuddin, menjelaskan, relokasi di lahan seluas 2500-3000 m2 ini merupakan langkah antisipatif dari pemerintah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tim percepatan JTTS agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak lebih buruk kedepannya.

 

“Masalah relokasi tentunya kita lihat situasi di lapangan terhadap rumah yang akan di relokasi. Yang pertama di prioritaskan hanya 2 rumah karena itu sangat potensial sekali terkena banjir hingga longsor konstruksi bangunan tol,” jelasnya.

 

Selain itu, tindakan ini juga dilakukan guna memberikan warga pengertian dan pemahaman bahwa pelaksanaan JTTS  akan terus berjalan, tetapi tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat yang tetap menjadi prioritas.(ZN)

 

JTTS

Posting Terkait