Rekayasa Pencairan Dana Publikasi Tuba, Ada Intervensi Winarti ?

TULANGBAWANG – Bupati Tulangbawang Winarti melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang ditengarai Curang terhadap Media Seprovinsi Lampung khususnya Biro Tulangbawang.

Pasalnya melalui Diskominfo Bupati telah mencairkan dana publikasi terhadap Lima Media dengan nilai 92,Juta pada bulan febuari sebelum kelima media melakukan Verifikasi Faktual.

Ketua LSM Fortuba Andika mengungkapkan,dirinya menilai jika aturan Verifikasi faktual yang diberlakukan hanya sebuah rekayasa,menutupi berbagai kecurangan yang dilakukan diskominfo tulangbawang.

Sebab Kata Andika,Alih-alih memberlakukan kewajiban Verifikasi faktual terhadap berkas Perusahaan Media,nyatanya Diskominfo telah Mencairkan anggaran Publikasi untuk Lima perusahaan Media senilai 92,Juta Rupiah.

“Verifikasi faktual baru dilaksanakan pada bulan maret,tapi sebelum maret tepatnya pada 18 Febuari Lima perusahaan Medía sudah terlebih dahulu mencairkan dana Publikasi totalnya Rp 92,juta masing-masing perusahaan media fariatif dari 12,Juta hingga 25,Juta,letak masalah bukan karena uang yang didapat,tetapi yang menjadi pertanyaan kok bisa kelimanya mencairkan sebelum lolos verifikasi faktual,saya pegang bukti pencairanya,”tandasnya.

Ditegaskan Andika,Dirinya menduga tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan atau intervensi Bupati Winarti terhadap Diskominfo untuk mencairkan uang publikasi
lima perusahaan medía tanpa mengikuti verifikasi faktual.

Sebab lanjut Andika,dengan Diskominfo menyetujui pencairan tersebut,artinya Diskominfo telah melakukan kecurangan terhadap ratusan Medía dan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh mereka sendiri.

“Sampai hari ini ratusan Media ditulangbawang,masih Abu-Abu terbelenggu aturan Diskominfo,tidak jelas kerja samanya seperti apa,yang saya tahu tidak ada yang bisa mencairkan anggaran karena Media diwajibkan dituntut mengkuti aturan tapi hanya Lima Media,yang bisa mungkin mereka orang terdekat Bupati Winarti,kalau Bupati yang perintah Diskominfo takan bisa menolak,ujarnya.

Dirinya mencium indikasi Aroma permainanan para petinggi Diskominfo untuk memdapatkan sejumlah uang setoran dari pencairan tersebut.

Mengingat mekanisme pencairan,melalui verifikasi,mulai dari Tim Pemeriksa Pekerjaan,Bendahara,Kasi sebagai PPK,Kabid sebagai PPTK,dan Kepala Dinas sebagai KPA,serta terkoordinasi dengan Bupati Winarti.

“Saya dengar Diskominfo meminta sejumlah uang,tidak jelas gunanya untuk apa,yang jelas Diskominfo telah melakukan Pembodohan terhadap rekan-rekan media,artinya Media juga harus mengambil sikap,jangan hanya diam karena jika hal-hal seperti ini dibiarkan maka kedepanya Seluruh Media akan dipersulit,”ingatnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Media Publik Diskominfo Tulangbawang Erwan Hadi,membenarkan jika pihaknya telah mencairkan anggaran publikasi untuk Lima Media sebelum dilaksanakan verifikasi faktual.

“Benar kami sudah mencairkan hanya untuk beberapa media saja sekitar bulan febuari,bagi saya tidak ada persoalan karena ini mutlak kewenangan kami Diskominfo bisa bekerja sama dengan medía apa saja walaupun tanpa verifikasi faktual,”tandasnya (31/03).

Saat ditanyakan tujuan diwajibkan medía mengikuti verifikasi faktual,dan tudingan ada indikasi utak-utik anggaran seperti yang dituding LSM Fortuba,Erwan Hadi dengan emosi mengatakan jika Ketua LSM Fortuba Andika tidak punya Kapasitas bicara urusan Pemerintah.

“Andika itu siapa día tidak punya kewenangan untuk bicara urusan apapun dengan Diskominfo,Verifikasi Faktual dilakukan untuk mengetahui legalitas masing-masing medía,lantaran anggaran terbatas setelah itu baru dilakukan kerja sama,jika saya mencairkan sebelum verifikasi faktual,itu urusan saya,silahkan saja kalau Andika mau melaporkan saya ke Kejaksaan saya siap mengahadapi pemeriksaan APH,”tantangnya.

Sementara Pengelolaan Media Publik,Suwandi juga membenarkan telah terlebih dahulu mencairkan anggaran publikasi untuk beberapa media.

“Ia sudah cair tapi saya lupa berapa kisaran uangnya,karena media ada ratusan,jadi saya tidak ingat,sekarang verifikasi sudah selesai kami sudah berikan angka besaran nilai kerja sama,dari empat juta hingga ratusan juta tergantung dengan penilaian,Media Kecil,Sedang Hingga Besar seperti yang diatur dalam Perbup Tulangbawang 47 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga,”pungkasnya.

Diketahui sejak terhitung januari tahun 2021,Diskominfo membuat aturan Nyeleneh dengan mewajibkan seluruh media untuk memasukan berkas penawaran kerja sama namun tidak boleh diantar langsung melainkan harus mengirimkan dua bundel kelengkapan melalui kantor Pos.

Pada 08-10 Maret Diskominfo kembali membuat penguguman bernomor 480/71.b/V_14/TB/III/2021 tentang kewajiban seluruh Media baik Cetak Harian,SKU,Elektronik,Online dengan total 196 Media wajib mengikuti Verifikasi faktual,jika tidak mengikuti maka akan di coret dari jalinan kemitraan.

Pada bulan yang sama kembali diterbitkan penguguman bernomor 480/480 N-14/HK/TB/2021 tertanggal 16 maret tentang Perusahaan Media yang lolos verifikasi faktual,dengan jumlah total 187 Medía dengan rincian Cetak Harian 28 Medía,SKU 38,Televisi 7 Media,terbanyak Media Online dengan jumlah 114 Media.

Pada 23 Maret melalui penguguman nomor:480/529/V-14/TB/III/2021,tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Fakta Integritas.

Pantauan dilokasi kendati lolos verifikasi faktual sejumlah Media mundur menjalin kemitraan dengan penkab,lantaran perjanjian tertulis yang disodorkan Kominfo bertolak belakang dengan profesi jurnalis.dalam menyampaikan Kritik dan Saran.

Nilai kerja sama yang ditawarkan pertahun Harian terendah di buojet Rp.10,Juta hingga tertinggi 250,Juta,SKU 6,Juta,televisi 7-15 Juta,Online 4 Juta. (Fs-Murni.Ac)

Posting Terkait