Pencemaran di Pesisir, APH- DLH Tutup Mata?

Bandar Lampung – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengusut tuntas pelaku pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Pesisir Provinsi Lampung, atas munculnya kasus pembuangan limbah yang diduga minyak mentah dari kapal tanker. Selasa (19/10)

Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan ,bahwa kejadian pencemaran lingkungan di pesisir kabupaten Lampung Selatan dan beberapa wilayah lainnya yang terjadi satu bulan lalu belum jelas sejauh mana proses penegakan hukumnya.

“Dan hari ini kita kembali dipertontonkan dengan hal yang serupa. Ini sepertinya ada dugaan unsur kesengajaan karena terjadi cukup masif dan dalam rentang waktu yang cukup dekat, ” kata Irfan kepada Fajarsumatera.co.id

Ia berpendapat, kemungkinan juga hal ini akibat lemahnya upaya pengungkapan kasus dan penegakan hukum sehingga kejadian yang sama muncul kembali.

“Jadi percuma di kejadian bulan lalu Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun lapangan melakukan pengumpulan bukti dan kegiatan lainnya jika tidak dapat mengungkap siapa pelakunya dan menjatuhkan sanksi yang tegas. Jangan sampai muncul rasa kecurigaan dan ketidakpuasan oleh publik akibat lambannya proses penegakan hukum dalam kasus ini dan kurang transparannya pemerintah dan kepolisian dalam pengungkapan kasus ini, “ungkapnya

Untuk itu ,Berdasarkan pengamatan WALHI Lampung bersama masyarakat Desa Kunjir pada hari senin (18/10) lalu telah ditemukan beberapa gumpalan hitam seperti aspal yang diduga minyak mentah di beberapa titik di desa kunjir.

Menurutnya , masyarakat Desa Kunjir pun mengatakan, bahwa pencemaran limbah merupakan kejadian yang terus terulang, hampir setiap setahun sekali pembuangan limbah terjadi, namun pada kejadian yang sebelumnya masyarakat belum melaporkan kepada pihak yang berwenang karena dampak yang ditimbulkan tidak dirasakan langsung.

Sehingga , Kini masyarakat Desa Kunjir telah merasakan dampak dari pencemaran limbah yang terbentang di sepanjang area pesisir, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sudah hampir satu bulan lamanya tidak melaut dan masyarakat yang bekerja di sektor wisata turut menerima dampaknya yang berakibat sepi dari pengunjung.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa minyak atau minyak mentah merupakan kategori Bahan Beracun dan Berbahaya ( B3) dan jika terus menerus atau dalam kurun waktu tertentu berada di wilayah perairan laut maka akan berdampak mematikan biota laut, terumbu karang, pencemaran air laut dan juga berpengaruh terhadap pariwisata jika terjadi d wilayah peissir tempat wisata, “jelasnya

Sanksi tegas, kata dia, terhadap pelaku yang melakukan pembuangan B3 sudah cukup tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 , “katanya

Bahkan, Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 .

Kemudian, Pasal 103 setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp .3.000.000.000,00

“Dan juga Pasal 104, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 .

Berdasarkan hal tersebut, WALHI Lampung meminta kepada POLDA Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas pelaku pencemaran limbah tersebut, serta WALHI Lampung berharap proses pengungkapan kasus ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan.

” WALHI Lampung juga akan terus mengawal kasus ini, karena kasus serupa telah terjadi di pesisir Lampung Timur pada tahun 2020 dan tidak ada penyelesaian. Jangan sampai kasus yang terjadi di bulan September dan Oktober ini terulang kembali dikemudian hari karena tidak ada efek jera terhadap pelaku,”tutupnya

Posting Terkait