Pengacara Mohon Doa Agar Hukuman dan Uang Pengganti atas Vonis Koruptor Asal Lampung Utara Dikabulkan MA

Dinasti Politik dan Family Corruption di Lampung Utara, Haruskah Muncul Tersangka Baru?

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara menatap tajam ke arah majelis hakim saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Tommy Saputra/Fajar Sumatera

Fajar Sumatera – PN Tipikor Tanjungkarang kembali menerima pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atau PK yang nantinya akan diputuskan oleh Mahkamah Agung [MA].

Permohonan PK yang kembali diajukan itu, datang dari terpidana yang divonis terbukti melakukan korupsi hasil tangkapan KPK.

Pertama, permohonan PK itu datang dari mantan Bupati Mesuji, Khamami. Kedua, permohonan PK muncul dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Kedua permohonan PK tersebut diketahui diajukan para terpidana tadi lewat kantor pengacara yang sama, yakni dari Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners/LBH Nasional.

Pada Kamis 18 Februari 2021, tahapan awal untuk permohonan PK dari Agung Ilmu Mangkunegara dimulai di ruang Garuda pada PN Tipikor Tanjungkarang.

Baca Juga:  Ke Lampung, Ketua KPK Firli Bahuri Beri Arahan Tentang Pilkada 2020 dan Progres Pencapaian Korupsi

Saat itu, pihak kuasa hukum membacakan materi atas permohonan PK. Di hadapan awak media, Sopian Sitepu memberikan penjelasan perihal pengajuan PK ke MA tersebut.

”Kami pada dasarnya adalah, ya sebagaimana alasan normatif. Alasan normatif yang dilihat, ada yang dilangkahi. Bahwa pembuktian dengan beban kerugian yang seperti itu hanya dari saksi 1 orang mahkota, itu yang kami lebih fokuskan.

Ya sehingga, mohon artinya dapat menjatuhkan hukuman dan uang pengganti yang lebih ringan dari fakta yang ada. Karena memang artinya, itu yang kami dapat lihat. Itu saja. Selebihnya, mohon doa,” tuturnya.

KPK dalam hal ini selaku pihak yang digugat memberikan tanggapan atas permohonan PK dari Agung Ilmu Mangkunegara tadi.

Baca Juga:  Ahli Hukum Pidana: Wajar Eks Bupati Mesuji Khamami Ajukan PK, Karena Putusan Tidak Adil

“Kami masih mempelajari terkait permohonan PK tersebut. Minggu depan adalah diberikan kesempatan kepada pemohon PK untuk menghadirkan bukti dan ahli,” jelas Taufiq Ibnugroho mewakili KPK.

Mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebelumnya divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim.

Ia juga dihukum untuk membayar denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Majelis hakim memutuskan, Agung Ilmu Mangkunegara terbukti menerima suap dan gratifikasi, sesuai dengan dakwaan dari KPK.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar.

Kemudian, hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Agung Ilmu Mangkunegara dalam vonis hakim disebut, terbukti menerima suap, sesuai dakwaan karena melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1.

Baca Juga:  Kadernya Kembali Kena OTT, Ini Kata Sekretaris Nasdem Lampung

Agung Ilmu Mangkunegara juga terbukti menerima gratifikasi karena melanggar Pasal 12 B UU Tipikor.

KPK sebelumnya menyampaikan, bahwa lembaga tersebut telah mencatat banyak vonis terhadap koruptor yang dipangkas oleh MA.

Sepanjang 2019 hingga 2020 saja, KPK menyebut terdapat 20 terdakwa korupsi yang hukumannya disunat oleh MA.

KPK menyatakan fenomena ini memberikan kesan buruk terhadap lembaga peradilan. Komisi khawatir kesan itu akan menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

“KPK menyayangkan dengan banyaknya putusan MA di tingkat Peninjuan Kembali dikabulkan oleh majelis hakim,” ucap Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Agung Ilmu Mangkunegara KPK PN Tipikor Tanjungkarang Sopian Sitepu

Posting Terkait