Pengawasan Pilkada Pesibar Dianggarkan Rp7,8 Milyar

Agus | Fajar Sumatera

KRUI – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlangsung di Ruang Batu Gukhi, Kecamatan Pesisir Tengah,  Senin (14/10).

Penandatangan NPHD antara Pemkab dan Bawaslu ditandatangani langsung Oleh Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Bawaslu menyepakati anggaran pengawasan Pilkada 2020 untuk Bawaslu Pesisir Barat sebesar Rp7.850.000.000,- milyar.

Baca Juga:  Panwaslu Lampung Utara Desak Pencairan NPHD

Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Irwansyah, mengatakan hari ini Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Bawaslu telah melakukan pembahasan terakhir berkaitan dengan anggaran pengawasan Pilkada 2020.

“Besaran pengawasan Pilkada 2020 untuk Bawaslu Pesisir Barat sebesar Rp7.85 Milyar,” ujar Irwansyah.

Sementara, Agus Istiqlal mengatakan dengan anggaran yang dihibahkan oleh Pemkab Pesisir Barat diharapkan Bawaslu  bisa melaksanakan setiap tahapan pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada Pesisir Barat tahun 2020 mendatang,” tandas Bupati.

Baca Juga:  Panwaslu Lampung Utara Desak Pencairan NPHD

Turut hadir pada penandatanganan NPHD Pj.Sekda Pesibar N.Lingga Kusuma, Para OPD dan jajaran Bawaslu. (AGUS)

Bawaslu Pesibar NPHD

Posting Terkait