Pengelola Pantai di Pesawaran Langgar Prokes

 


Pesawaran (FS) – dua lokasi tempat hiburan pantai, Mutun dan Ketapang bahari di temui tidak mematuhi himbauan protokol kesehatan, saat tim gabungan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 (GTPP) kabupaten pesawaran melakukan operasi yustisi penegakkan prokes di wilayah kecamatan teluk pandan, kabupaten pesawaran,

Hal tersebut di jelaskan Dandim 0421/LS Letkol Inf Enrico Setyo Nugroho, S.Sos.,M.Tr(Han), yang memimpin langsung kegiatan operasi yustisi, tim GTPP di kecamatan teluk pandan, (29/10)

“Masih ditemukan di Pantai Wisata Ketapang Bahari pengelola tidak menerapkan prosedur protokoler kesehatan covid-19, Pengaturan jarak kursi di kantin tidak sesuai ketentuan protokoler kesehatan covid-19, Mobil Ambulance tidak ada, Pemasangan pembatas tabir kaca/plastik di tempat kasir tidak ada, dan Masih ditemukan di loket Wisata Pantai Mutun pengelola Hi. Haruna tidak menerapkan prosedur protokoler kesehatan,” jelasnya.

Bukan hanya itu, tambah dandim, pengelola dalam hal ini sangat tidak perduli dengan aturan prokes yang saat ini diberlakukan demi terhindarnya penularan virus Corona yang saat ini terjadi,

“Di kedua lokasi tempat hiburan pantai,di luar lokasi dan di dalam lokasi, tidak satupun di temui oleh pihak pengelola, melakukan pengukuran suhu pendatang yang masuk lokasi pantai,bahkan perangkat cuci tangan pun tidak di sediakan,” tambahnya

Di sisi lain Danramil 421-02/Gedong Tataan, Kapten Inf Sugeng Pamuji menjelaskan di libur panjang tim GTTP tetap fokus menjalani operasi yustisi di lokasi hiburan pantai di kecamatan teluk pandan, dan apabila dengan adanya temuan pelanggaran prokes serta tidak mengindahkan teguran petugas,akan diberikan sangsi administrasi tertulis bahkan pencabutan izin dan penututupan sementara.

“Untuk liburan panjang, tim fokus laksanakan operasi yustisi di dua lokasi hiburan pantai Mutun dan Ketapang bahari, sedangkan untuk temuan pelanggaran prokes tim sudah memberikan teguran bagi pengelola,yang akan di lanjutkan ke bagian hukum apabila masih melakukan pelanggaran, akan di keluarkan sangsi administrasi tertulis bahkan pencabutan izin,dan semua sudah di atur melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman Corona Virus Desease 2019 di Kab. Pesawaran,” tutupnya ( DP )

Posting Terkait