Pengerukan Ekosistem Mangrove, Walhi Nilai Pemprov Tidak Tegas

Bandar Lampung – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menilai bahwa Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) tidak tegas dalam mengambil keputusan terkait fakta – fakta terjadinya pengerukan ekosistem Mangrove yang diduga dilakukan oleh PT Dataran Bahuga Permai di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan.

Hal itu dilontarkan Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri dalam Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung perihal pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup.

Irfan menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak di hargai oleh perusahaan-perusahaan, sebab pihaknya menilai perusahaan tersebut tidak mengurus izin terlebih dahulu. “Kalau dibiarin latah begini ini, sama saja Pemprov Lampung tidak punya muka ke pengusaha-pengusaha, di kangkangi pengusaha,” tegasnya.

Lanjut dia, saat perusahaan- perusahaan tersebut melakukan sebuah pelanggaran Pemerintah Provinsi hanya melakukan sanksi Administrasi. ” karena capek juga kita, ada kejahatan dikasih sanksi administrasi ngurus izin latah juga,” sambungnya.

Dirinya menambahkan, untuk isu global perubahan iklim mangrove mempunyai  cadangan karbon yang sangat tinggi. ” Dan kita harus mempunyai sikap tegas terkait hal ini,” tutupnya.

Diketahui,berdasarkan surat masuk Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Walhi Lampung, Nomor : 066/B/WALJI-LPG/IX/2020, tertanggal 23 september 2020 perihal pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam hal ini Komisi II DPRD Provinsi Lampung akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan :

  1. Kadis Parawisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
  2. Kadis Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung
  3. Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  4. Kadis Kehutanan Provinsi Lampung

(Yunus)

 

Posting Terkait