Penggunaan Dana Operasional Untuk RT/RW, Tetap Harus Dipertanggungjawabkan

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono

Jakarta – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, penggunaan dana operasional untuk RT/RW tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ). Karena uang yang dikeluarkan adalah uang negara.

“Intinya setiap kali ada pengeluarannya satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Biaya operasional dari mana? Kan APBD. Dan harus dipertanggungjawabkan. Uang dikeluarkan minimal ada kuitansi,” katanya, seperti dilansir dari merdeka.com di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12).

Dia menjelaskan, LPJ ini nantinya akan merangkum mengenai penggunaan uang operasional tersebut. Seperti, untuk fotokopi yang nanti kuitansinya dilampirkan dan ada petugas dari kelurahan yang akan mengawasi.

“Setiap jenjang pemerintahan ada pengawasnya, LPJ tetap harus,” ujarnya.

Untuk itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan, agar LPJ tetap dibuat namun dengan format yang sederhana. Tujuannya agar tidak memperumit RT/RW, namun tetap berpedoman pada kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang ada.

“Yang jelas pengertian LPJ itu bukan dihapus tapi disederhanakan dalam bentuk lain. Karena makin lama jangan bikin ruwet. Makin sederhana makin baik. Kalau perlu LPJ di upload cukup,” tegas Soemarno.

Sebelumnya, Anies mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan laporan pertanggungjawaban dana operasional. Sehingga pengelola dana semuanya diserahkan kepada pengurus dan digunakan untuk kepentingan warganya.

“Tadi saya sudah tanya sama Asisten Pemerintahan. 2017 Bapak ibu tidak perlu menuliskan laporan pertanggungjawaban lagi,” kata Anies. (net)

 

167 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment