Penyelidikan Kejagung Soal Dana Covid-19 di Lampung Timur Bukti Strategi KPK Hanya Buang-buang Anggaran & Cuma Omdo

Dear KPK, Benarkah Syahrudin Putra di Tidak Ada Dalam BAP Hendra Wijaya Saleh dan Tidak Terlibat Kasus Korupsi?

Gedung KPK. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menyebut telah menyiapkan segala macam daya dan upaya untuk mengawasi penyaluran Dana Bantuan Sosial [Bansos] Covid-19 agar tidak diselewengkan karena dinilai berpotensi memunculkan niatan pihak-pihak untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor].

Peralatan ‘perang’ yang disediakan KPK beragam. Langkah-langkah pencegahan korupsi yang disediakan sebagai bentuk strategi KPK untuk mengawasi dana tersebut diungkap ketika lembaga antirasuah tersebut menggelar konferensi pers Kinerja KPK Semester I pada 18 Agustus 2020.

”Dalam program pencegahan khususnya selama satu semester, KPK berperan khusus penanganan pandemi Covid-19. Di bidang pencegahan sebagaimana yang kita lakukan, KPK membentuk total 15 Satgas khususnya pada kedeputian pencegahan. Satu Satgas ini khusus bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dimana tim ini akan melakukan analisa dan juga memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi oleh pengadaan barang dan jasa pada Covid-19,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili Pintauli Siregar mengatakan, KPK telah menerbitkan sejumlah surat sebagai bentuk kepedulian lembaga antirasuah itu terhadap dana Covid-19. Terbitnya surat itu didasari atas identifikasi KPK yang diduga memiliki potensi untuk melakukan korupsi.

Baca Juga:  Nanang Ermanto Diperiksa KPK

“Identifikasi KPK dalam penanganan Covid-19, potensi terjadi kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan, dan kecurangan. Maka dari itu KPK mengeluarkan SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa [PBJ] Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana,” kata dia.

”KPK juga mengidentifikasi potensi kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan atau hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian, lembaga dan pemda. Mengantisipasi ini KPK menerbitkan Surat KPK Nomor B /1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tanggal 14 April 2020 ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian, lembaga, pemda tentang Penerimaan Sumbangan atau Hibah dari masyarakat,” timpalnya.

Tak hanya menerbitkan surat. KPK juga menyediakan aplikasi yang disebut dengan JAGA Bansos. Tujuannya untuk menampung keluhan masyarakat atas adanya penyaluran bantuan sosial.

“Pada keluhan masyarakat atas bansos yang tidak tepat sasaran, KPK membuat aplikasi JAGA Bansos yang menerima keluhan terkait penyimpangan atau tentang penyalahgunaan bansos di lapangan,” jelas Lili Pintauli Siregar.

Langkah-langkah atau strategi KPK di atas agaknya dinilai tidak manjur. Praktisi Hukum dari Universitas Negeri Lampung Yusdianto mengatakan, KPK justru hanya omdo alias omong doang. Anggapan itu didasarkan pada munculnya penyelidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus [Jampidsus] Kejaksaan Agung [Kejagung] di Kabupaten Lampung Timur, 7 Agustus 2020 lalu, menyoal dugaan penyelewengan dana Covid-19.

Baca Juga:  Keistimewaan Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo Dalam Korupsi Agung Ilmu Mangkunegara

Pada aplikasi JAGA Bansos, kata Yusdianto, KPK yang disebut-sebut memiliki Satuan Tugas [Satgas] khusus berkomunikasi dengan Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 justru tidak mendeteksi adanya indikasi penyimpangan di Kabupaten Lampung Timur. Yusdianto menambahkan, dengan dasar-dasar tersebut, KPK telah dianggap gagal mengawal atensi Presiden Jokowi.

”Aplikasi JAGA Bansos itu belakangan kita ketahui tidak mencatat adanya keluhan di Lampung Timur terkait penyaluran anggaran atau dana Covid-19. Agak sulit kita melihat adanya keberhasilan, yang terlihat justru mengandung nilai kegagalan,” ucap Yusdianto kepada reporter Fajar Sumatera, 26 Agustus 2020.

”Juga membuktikan bahwa KPK tidak mampu memberikan jawaban atas atensi Presiden tentang bagaimana mengawal penyaluran dana yang digelontorkan pemerintah pusat khususnya di Lampung Timur. Terlihat, KPK kecolongan. Kejagung justru patut diapresiasi dalam hal ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Praktisi Hukum dari Lampung Sukriadi Siregar justru berpendapat, KPK telah menghambur-hamburkan anggaran untuk menyiapkan segala strategi pada kedeputian pencegahan. Karena sangat tidak mungkin setiap kebijakan KPK dan strategi itu tidak didukung anggaran.

Baca Juga:  Perlu Penguatan Perwakilan KPK di Daerah Untuk Mencegah Korupsi

”Yang kita lihat, strategi tadi agaknya nggak punya dampak di Provinsi Lampung ini. Yang terlihat justru, KPK sedang menghambur-hamburkan anggarannya. Coba ditanya ke KPK, berapa anggaran yang dihabiskan untuk buat ini itu,” tambah dia. Sukriadi Siregar mengatakan, KPK belakangan hanya membuat narasi-narasi bahwa lembaga antirasuah itu melakukan pemantauan terhadap dana Covid-19.

Ketua KPK Filri Bahuri menyebut, kebutuhan anggaran KPK untuk 2021 sebesar Rp 1.881 triliun dengan alokasi terbesar untuk dukungan manajemen sebesar Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran untuk pemberantasan korupsi rinciannya program pendidikan dan peningkatan peran masyarakat Rp 155 miliar, pencegahan dan mitigasi korupsi Rp 105 miliar, dan penindakan Rp 65,6 miliar.

Menurut Firli Bahuri, anggaran pendidikan masyarakat yang lebih besar dari penindakan agar kelak tak ada korupsi. “Kalau sukses maka tidak perlu ada penindakan,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi Hukum DPR di Gedung DPR, Jakarta, hari ini, Kamis, 25 Juni 2020. [Ricardo Hutabarat]

Kejagung Korupsi Dana Covid-19 KPK Lampung Timur Pilkada 2020 Zaiful Bokhari

Posting Terkait