Perkara Pengrusakan Lahan, Kuasa Hukum 21 warga Laporkan Anggota DPRD Way Kanan ke BK

Kuasa Hukum 21 warga Kecamatan Negara Batin Anton Heri, SH yang tergabung Yayasan Lembaga bantuan hukum Sembilan delapan (YLBH 98), melaporkan Anggota DPRD Bab. Way kanan Doni Ahmad Ira fraksi Hanura kepada Pimpinan DPRD Way Kanan yang di tujukan kepada Badan Kehormatan, selasa (19/10/2021).

Menurut Anton laporan tersebut berdasarkan perbuatan melawan Hukum Doni Ahmad Ira berkaitan dengan perkara perusakan penggusuran lahan garapan 21 warga negara Mulya kecamatan Negara Batin, Way kanan.

Anton berharapa Badan Kehormatan DPRD Way Kanan dapat melaksanakan proses etik terhadap anggota Meraka yang telah melakukan perbuatan yang sangat terhormat itu kepada warga negara mulya.

“Sebab semenjak laporan pidana 20 Agustus 2019 di polres way kanan oknum yang sangat terhormat ini tidak pernah sekalipun untuk mengupayakan proses mediasi secara kekeluargaan dengan warga miskin negara Mulya yang telah menjadikannya (memilih) anggota DPRD way kanan periode 2019-2024, ujar Anton melalui media WA.

Anton juga menambahkan bahwa Seharusnya sebagai wakil dari warga negara Mulya di DPRD beliau menjadi panutan dan harapan atas permasalah keluh kesah masyarakat selama ini, menjadi penyalur aspirasi terhadap permasalahan kesejahteraan ekonomi yang mendera masyarakat selama ini.

“beliau adalah tameng yang seharusnya melindungi kami tapi malah beliau menyebrangi tugasnya” tutur Anton.

Berangkat dari situlah maka masyarakat negara Mulya sepakat untuk melaporkan anggota dewannya kepada badan kehormatan supaya perbuatan yang seperti ini tidak lagi terulang kepada warga miskin lainnya, dan mampu mengarahkan beliau untuk mebali lurus pada tugas seharusnya.

Diketahui gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengrusakan kurang lebih 21 warga Kecamatan Negara Batin bermula dari laporan ke pihak kepolisian nomor : STTPL/B-580/VIII/2019/Polda Lampung/SPKT Res Way Kanan terkait peristiwa dugaan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh milik 21 warga Desa Negara Mulya yang diduga dilakukan oleh saudara diduga Doni Ahmad Ira.

Bahwa dugaan pengrusakan tersebut mengakibatkan kurang lebih 21 warga Desa Negara mulya tidak dapat menikmati hasil dari tanam tumbuh nya. Bahkan, tanah tersebut kemudian diduga duduki dan ditanami oleh diduga Doni Ahmad Ira dan kawan kawan dengan tanaman tebu. Hingga saat ini proses laporan polisi nomor: STTPL/B-580/VIII/2019/Polda Lampung/SPKT Res Way Kanan masih berlanjut dan pada saat ini diambil alih penangganannya oleh Polda.

Selain laporan tindak pidana pengrusakan lahan, terdapat juga gugatan sengketa lahan, akan tetapi Pengadilan Negeri (PN) Blambang Umpu Way Kanan menolak gugatan perdata sengketa lahan yang diajukan kroni Sahlan cs bersama oknum anggota DPRD Way Kanan, Doni Ahmad Ira (DAI), yang mengklaim lahan warga dijadikan perkebunan tebu.

Hal itu terungkap dalam agenda sidang pembacaan putusan gugatan perdata sengketa lahan dengan hakim Ketua majelis M Budi Darma dan hakim anggota Eko Wardoyo, Riduan Pratama didampingi selaku panitera Seslan Hariadi serta selaku juru sita Wiliam Fauzi, Kamis, 7 Oktober 2021.

Berdasarkan dengan amar putusan hakim memutuskan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya menyatakan bahwa penggugat yaitu Sahlan, Medi Hendri Ira, Maji Yanto dan Wahyu Ardiyansah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak tanam tumbuh, menduduki dan mengelola tanah tanpa izin pemiliknya.

“Hakim juga menyatakan bahwa klien kami merupakan pemilik sah dari objek .sengketa tersebut, dan menghukum para penggugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada klien kami. Serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 30.050.000,” ungkap Anton.

Anton menegaskan, untuk tahap selanjutnya akan melaksanakan dua hal yakni, mengupayakan dalam waktu dekat melakukan permohonan kepada PN Blambangan Umpu untuk melakukan eksekusi pengosongan objek sengketa agar segera diserahkan kepada warga Kampung Negara Mulya.

“Selanjutnya mendorong agar proses laporan polisi nomor: STTPL/B-580/VIII/2019/POLDA LAMPUNG/SPKT RES WAY KANAN yang pada saat ini diambil alih penanganannya oleh Polda Lampung agar proses penegakan hukum dapat tercapai, semoga dengan adanya putusan ini membuat para penyidik DITKRIMUM Polda Lampung tidak lagi ragu-ragu dalam menetapkan status tersangka kepada terlapor,” tutup Anton.

Habibi/Hendri

Posting Terkait