PERLINDUNGAN TERHADAP TENTARA ORANG TANPA GEJALA (OTG) DARI VIRUS COVID-19 DALAM SITUASI PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Charlie Alhady

Universitas Lampung

Tugas UAS Hukum Humaniter Internasional

Abstrak

Tentara adalah individu yang diberikan amanah untuk melakukan tugas yang diberikan dan seringkali harus mempertaruhkan nyawanya dalam tugasnya. Tentara biasanya akan diturunkan dalam keadaan perang dikarenakan memang mereka dilatih demikian untuk berperang dan membela negara. Perang adalah suatu hal yang sangat mengerikan dan terkadang jauh dari kata manusiawi. Hukum humaniter internasional adalah hukum yang memberikan peraturan terkait perang yang akan dilakukan agar perang yang dilakukan lebih manusiawi dan tidak terlalu merusak. Tentara juga masuk dalam peraturan hukum humaniter. Tentara yang sakit dan/atau terluka parah mendapatkan perlindungan dari hukum humaniter internasional melalui Konvensi Genewa I 1949 sebagai sumber hukumnya. Namun sakit dan/atau terluka itu harus terlihat dan dapat dideteksi secara mudah dalam masa perang, kemudian bagaimana jika tentara tersebut terinfeksi virus Covid-19 namun tidak menunjukan gejala sakit. Perlindungan tidak didapatkan dan penyebaran virus Covid-19 sangat dimungkinkan apabila tentara tersebut tetap dibiarkan berperang. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan berfokus pada penganalisisan data yang berasal dari literasi-literasi dan sumber-sumber hukum yang ada. Artikel ini memiliki tujuan untuk memberikan pemaparan terkait perlindungan tentara yang sakit dan/atau terluka parah oleh hukum humaniter internasional serta menunjukan kekosongan peraturan terkait kemungkinan penyakit tanpa gejala tapi menular kedepannya yang mungkin terjadi.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan, Tentara, Covid-19, Hukum Internasional

Abstract

Soldier is an individual that mandated to perform and complete their task and also usually risk their life to fulfill their duty. Soldier frequently deployed in war due to their duty and ability in regard to defense the country. War is a terrifying thing and inhumanity. International humanitarian law is a law that provides such regulations in purpose to limit the destructive impact of war whether its material or immaterial loss.  Soldier is also regulated under international humanitarian law. Sick and wounded soldier is granted protection from attack and otherwise should be treated well, such protection given by international humanitarian law derived from its legal basis which is First Geneva Convention 1949. Nonetheless, the notion sick and wounded are vogue and there is no rigid definition given yet by international humanitarian law regarding the notion and definition. Sick and wounded of the soldier merely based from the symptoms and the condition of the soldier. According to the valuation that sick and wounded definition is still lack of many thing, Covid-19 virus is a virus that can be infecting human easily and the infected human sometimes has no symptoms to be appeared and how about if this kind of circumstance is taking a place in war situation and there is no such regulation to prevent it. This Covid-19 virus or any other virus in the next year ahead might be a weapon that could be utilized by someone in war. This research is using juridical normative method that the method is focusing on collecting and analyzing data derived from literatures and regulations. The purpose of this article is to give an exposure regarding the protection of sick and wounded soldier in war and also depicting the lack of rule over the circumstance that might be appeared in the future.

Keywords: International Humanitarian Law, Protection, Soldier, Covid-19, International Law

 

 

 

  1. Pendahuluan
  2. Latar Belakang

Tentara adalah individu yang berdiri sendiri maupun berkelompok untuk melaksanakan tugas yaitu turun ke medan perang untuk berperang melawan tentara lawan demi melindungi harkat dan martabat negara.[1] Tentara biasanya dipilih oleh negara dengan sistematika dan prosedur tersendiri untuk ditempatkan pada pos-pos tertentu, di Indonesia tentara dibagi ke dalam 3 pos yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU).[2] Tentara biasanya juga sudah sepakat dengan sadar bahwasannya ada beberapa misi yang dapat mengancam atau bahkan merenggut nyawa mereka dalam pelaksanaannya seperti contohnya berperang. Tanpa mengenyampingkan segala fakta yang ada perihal kesepakatan dan tugas negara yang dibebankan kepada mereka, tentara juga manusia yang memiliki hak-hak untuk dilindungi keberadaanya.[3]

Hukum humaniter internasional adalah hukum yang mengatur tentang perang. Pengaturan tersebut adalah pengaturan tentang bagaimana cara berperang yang lebih manusiawi dengan tidak menghilangkan kepentingan perang itu sendiri namun menekan dampak yang disebabkan seperti kerusakan tidak perlu, pembunuhan yang tidak perlu, dan ketidakperluan lainnya.[4] Hukum humaniter internasional juga berhubungan erat dengan hak asasi manusia.[5] Hubungannya dengan hak asasi manusia yang begitu erat dibuktikan dengan keseriusan hukum humaniter internasional menjamin hak-hak daripada tentara.[6] Tentara dalam hukum humaniter internasional tidak hanya dikatakan sebagai alat berperang atau sebagai bidak catur dalam peperangan akan tetapi tetaplah manusia yang harus dilindungi hak-haknya meskipun dalam situasi perang. Misalnya, seorang tentara yang sedang sakit dan/atau tidak mampu lagi untuk berperang harus dirawat dan sementara tidak dapat dijadikan subjek peperangan atau aman dari serangan. Hukum humaniter internasional sangat berdedikasi dalam hal perlindungan hak asasi manusia salah satunya hak-hak dari para tentara.

Virus Covid-19 adalah virus yang sedang menjangkiti seluruh bagian dunia saat ini. Virus yang diketahui pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, menyebar begitu cepat setelah outbreak-nya. Virus ini menyerang sistem pernafasan dari penderitanya dimana gejalanya adalah sesak nafas, demam, pilek, batuk, hilangnya indra penciuman dan perasa, serta masih banyak lagi. Gejala ini dapat muncul dan juga tidak muncul, individu yang terinfeksi biasanya akan menunjukan gejala setelah 4-5 hari terpapar virus Covid-19. Namun individu yang terinfeksi juga dapat tidak menunjukan gejala sama sekali, individu tersebut sering disebut sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG).[7]

Tulisan ini menelaah adanya kemungkinan tentara yang menjadi OTG. Tentara tersebut apabila tetap diturunkan ke medan perang pastinya akan membahayakan tentara itu sendiri dan individu-individu lainnya dalam perang dengan menyebarkan infeksi virus Covid-19 yang ada dalam tubuhnya. Berdasarkan kemungkinan dan dampak yang juga mungkin diberikan, penulis berkeinginan untuk membedah bagaimana hukum humaniter internasional menyikapi serta menanggapi hal tersebut dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang.

 

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang muncul adalah:

  • Bagaimanakah perlindungan yang diberikan hukum humaniter internasional terhadap tentara perang.
  • Bagaimanakah pengklasifikasian tentara sakit yang mendapatkan perlindungan dari hukum humaniter internasional?
  • Bagaiamanakah jika tentara tersebut terinfeksi virus Covid-19 namun OTG dan sehat secara kasat mata?
  1. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode normatif yuridis dimana lingkup penelitian berfokus pada analisis literatur-literatur dan peraturan-peraturan hukum tertulis dalam hukum humaniter internasional.

  1. Pembahasan
  2. Perlindungan terhadap tentara perang dalam hukum humaniter internasional

Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap tentara perang. Perlindungan diberikan dengan beberapa kondisi, salah satunya adalah sakit dan/atau terluka sehingga tidak dapat melanjutkan peperangan.[8] Salah satu hal yang mendasari pemberian perlindungan ini adalah hak asasi manusia yang melekat pada tentara tersebut sebagai manusia.[9] Hukum humaniter internasional memang tidak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya.

Perlindungan terhadap tentara yang sakit dan/atau terluka tersebut tertuang dalam peraturan yang dimiliki oleh hukum humaniter internasional. Peraturan tersebut adalah Konvensi Genewa I 1949 sebagai buku pertama dari konvensi-konvensi genewa yang memang digunakan sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional saat ini. Konvensi Genewa I 1949 dapat dikatakan sebagai sumber hukum dari hukum humaniter internasional bukan karena spesialisasinya yang mengatur tentang humaniter akan tetapi hukum humaniter mengakui konvensi sebagai salah satu sumber hukum. Sumber-sumber hukum internasional sendiri terkategorikan ke dalam beberapa bentuk, seperti yang tertuang dalam Pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwasannya sumber hukum internasional terdiri atas konvensi-konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, doktrin, putusan pengadilan, dan resolusi dari organisasi-organisasi internasional. Jadi penggunaan Konvensi Genewa sebagai sumber hukum untuk hukum humaniter sendiri sah secara hukum internasional.[10]

Pengaturan tentang perlindungan tentara yang sakit dan/atau terluka sehingga tidak dapat melanjutkan perang diatur dalam Bagian II dari Konvensi Genewa I 1949 lebih spesifiknya pada Pasal 12. Pasal tersebut memberikan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperang untuk melindungi dan memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam hal perawatan terhadap tentara yang sakit maupun terluka parah pada saat perang. Kewajiban tersebut bersifat universal yang berarti tidak ada diskriminasi atas jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, ras, pandangan politic, atau sebagaimana lainnya. Tentara yang sakit dan/atau terluka parah harus dilindungi dan dirawat dalam segala situasi dan kondisi.[11]

Perlindungan terhadap tentara yang sakit dan/atau terluka parah sama dengan perlindungan dengan penduduk biasa. Apabila perlindungan ini tidak ditaati oleh pihak-pihak yang berperang hal tersebut akan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebagaimana yang tertuang dalam kasus The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoulaziz Ag Mohamed Agmahmoud, Mahkamah Pidana Internasional yang berwenang untuk mengadili kasus ini pada tahun 2018 lalu, mengakui dengan landasan hukum serta fakta yang diberikan oleh jaksa penuntut umum atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Al Hassan dikarenakan melakukan penyerangan terhadap penduduk biasa pada saat perang.[12]  Jadi perlindungan terhadap tentara yang sakit dan/atau terluka parah adalah kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pihak-pihak berperang agar perang yang dilakukan sesuai dengan ketetapan hukum humaniter internasional dan tidak menjadi kejahatan perang.

  1. Klasifikasi tentara yang sakit dan/atau terluka parah dalam hukum humaniter internasional

Pembahasan tentang kewajiban pihak-pihak berperang dalam melindungi tentara sakit dan/atau terluka membuktikan bahwasannya hal tersebut wajib dilakukan. Perlindungan yang diberikan harus dilakukan sesuai dengan arti frasa “tentara sakit dan/atau terluka parah” beserta unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelumnya. Unsur-unsur di sini adalah untuk memaparkan apa saja yang harus diperhatikan sebelum menentukan tentara tersebut sakit dan/atau terluka parah sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 12 dari Konvensi Genewa I 1949. Pengaturan terkait unsur-unsur tentara sakit dan/atau terluka parah terdapat pada Pasal 13 dari Konvensi Genewa I 1949.

Pasal 13 dari Konvensi Genewa I 1949 menyatakan bahwasannya kategori tentara yang sakit dan/atau terluka parah itu adalah secara singkat sebagai setiap individu yang tergabung kedalam angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang berperang tanpa memperhatikan status, jabatan, dan wilayah mana ditugaskannya.[13] Kemudian, setelah mengetahui bahwasannya seluruh tentara yang masuk dalam salah satu angkatan bersenjata pihak yang berperang akan mendapatkan perlindungan apabila sakit dan/atau terluka parah. Namun, bagaimana dengan batasan dari “sakit dan/atau terluka parah” yang menjadi landasan mengapa tentara tersebut mendapatkan perlindungan. Apakah seluruh penyakit masuk dan luka masuk kedalam kategori kata “sakit dan/atau terluka parah” yang dimaksud Konvensi Genewa I 1949.

Sakit dan/atau terluka parah yang dimaksud dalam Konvensi Genewa I 1949 adalah keadaan dari tentara tersebut apabila dirinya tidak dapat melanjutkan perang atau merasakan tubuhnya sedang sakit ataupun terluka parah.[14] Definisi sebenarnya daripada sakit dan/atau terluka parah dalam Konvensi Genewa I 1949 memiliki pemaknaan yang sangat luas apabila ditelaah lebih jauh dan belum adanya isi pasal yang membahasa terkait hal ini juga menjadi kekosongan pengertian yang dapat diberikan. Namun, selama tentara yang merasa sakit atau terluka tersebut dibawa ke bagian kesehatan atau petugas kesehatan perlindungan dan perwatan harus segera diberikan kepada dirinya.[15] Jadi kata sakit dan/atau terluka parah yang diderita oleh tentara masih bersifat semu dikarenakan belum ada peraturan pasti terkait hal tersebut namun apabila secara kasat mata terlihat tentara sakit dan/atau terluka parah tidak ada kata penolakan untuk memberikan perlindungan dan perawatan terhadap tentara tersebut.

  1. Perlindungan tentara OTG virus Covid-19 dalam hukum humaniter internasional

Sebagaimana yang sudah dijelaskan atas definisi kata sakit dan/atau terluka parah yang dimaksud oleh Konvensi Genewa I 1949 masih semu dan hanya berlandaskan dari laporan atau hasil pengamatan secara kasat mata terhadap tentara yang sakit dan/atau terluka parah. Tentunya hal ini akan sulit untuk mengakomodir kemungkinan adanya Orang Tanpa Gejala (OTG) yang terinfeksi Covid-19 dalam keikutsertaannya dalam perang. OTG tidak menunjukan gejala apapun yang menunjukan dirinya sakit dan harus dilakukan tes lanjutan untuk mengetahui apakah dirinya terinfeksi virus Covid-19 atau tidak. Hal ini akan menyebabkan kerugian besar dan bahkan penyebaran wabah yang semakin besar apabila tidak dilakukan penanganan. Meskipun Konvensi Genewa I 1949 belum mengakomodir secara penuh kemungkinan ini namun ada beberapa hal yang masih dapat dilakukan untuk membatasi terjadinya hal demikian.

Pada Pasal 15 dari Konvensi Genewa I 1949 menjadi salah satu pasal yang memberikan kewajiban bagi pihak yang berperang untuk mencari dan mengumpulkan tentara yang sakit dan/atau terluka parah dalam medan peperangan.[16] Kewajiban ini memberikan pihak yang berperang kewajiban dan juga hak. Hak yang dimaksud adalah bagaimana pihak tersebut melakukan penilaian atas sakit yang diderita oleh tentara. Penilaian ini dapat digunakan sebelum menyatakan tentara tersebut sakit atau tidak dan dapat juga digunakan untuk mendeteksi bahwasannya tentara tersebut terjangkit virus Covid-19 dengan gejala atau tanpa gejala. Kemungkinan seperti ini dapat dimungkinkan dikarenakan Pasal 15 memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam segala macam situasi dan kondisi pada saat perang.

Kemudian selain mencari dan mengumpulkan, pihak berperang juga diwajibkan mendata keseluruhan tentara yang ada dalam pengawasan dan penanganannya. Sesuai dengan Pasal 16 dari Konvensi Genewa I 1949 yang menyatakan pendataan diperlukan apabila tentara tersebut ingin dikembalikan ke negara asalnya atau dipindahkan ke tempat lain.[17] Data yang dikumpulkan adalah kekuasaan/kewarganegaraan mana tentara berasal, identitas kemiliteran, nama asli, nama depan atau nama, tanggal lahir, hal lain yang dapat menunjukan identitas, tanggal dan tempat tentara tersebut ditemukan dan dibawa ke perawatan, dan kondisi sakit ataupun luka yang diidap oleh tentara tersebut. Jadi tentara yang ditemukan dan dirawat akan didata guna untuk memenuhi informasi akan dirinya yang mungkin dapat digunakan pada waktu tertentu atau untuk penanganan lanjutan terhadap dirinya.

  1. Penutup
  2. Kesimpulan

Pada akhirnya masih ada kekosongan peraturan terkait kemungkinan adanya penyakit tanpa gejala seperti OTG virus Covid-19 dalam peperangan. Konvensi Genewa I 1949 belum mendefinisikan serta meregulasikan secara lanjut tentang kemungkinan ini, namun dengan pemahaman singkat terhadap Pasal 12 yang mengatur tentang perlindungan tentara yang sakit dan/atau terluka parah saat perang, Pasal 13 tentang kategori tentara yang mendapatkan perlindungan, Pasal 15 tentang pencarian dan pengumpulan tentara yang sakit dan/atau terluka parah, dan Pasal 16 tentang pendataan tentara yang sakit dan/atau terluka parah, menjadi dasar hukum sementara yang dapat digunakan apabila terjadi kemungkinan OTG virus Covid-19 dalam peperangan. Pihak berperang memiliki hak untuk melakukan upaya penanganan yang dibutuhkan dalam menanggapi kemungkinan OTG virus Covid-19 apabila terjadi.

  1. Saran

Penulis ingin memberikan saran yaitu dikarenakan eksistensi virus Covid-19 ataupun virus-virus lainnya yang mungkin menginfeksi orang namun yang terinfeksi tidak memiliki gejala dan terlihat sehat, hukum humaniter internasional harus membuat peraturan-peraturan terkait hal ini dikarenakan mungkin saja dikemudian hari nanti pihak yang buruk dapat menggunakan virus sebagai senjata perang dengan menyuntikan virus ke badan salah satu tentaranya dan tentara tersebut tidak menunjukan gejala sakit namun dapat menyebarkan virus, hal tersebut sangat merugikan dan membahayakan serta melanggar ketentuan hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

 

 

Daftar Pustaka

Jurnal

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional.” Jurnal Komunitas Yustisia 3.2 (2020): 166-176.

Skarstad, Kjersti, and Håvard Strand. “Do human rights violations increase the risk of civil war?.” International Area Studies Review 19.2 (2016): 107-130.

 

Buku

Kleffner, Jann K. “Protection of the wounded, sick, and shipwrecked.” The handbook of international humanitarian law,-3nd. ed. Oxford University. 2013: 321-357.

Martin, Francisco Forrest, et al. International human rights and humanitarian law: treaties, cases, and analysis. Cambridge University Press, 2006.

Vaišvilienė, Renata. “International Humanitarian Law.” International Humanitarian Action. Springer, Cham, 2018. 155-171.

 

Peraturan

Konvensi Genewa I 1949

Statuta Mahkamah Internasional

 

Internet

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=CECD58D1E2A2AF30C1257F15004A7CB9#25

https://kbbi.web.id/tentara

https://tirto.id/kekuatan-militer-indonesia-2019-dari-senjata-hingga-pasukan-khusus-egpl

https://www.alodokter.com/virus-corona

[1] https://kbbi.web.id/tentara diakses pada 3 Januari 2021,2021.

[2] https://tirto.id/kekuatan-militer-indonesia-2019-dari-senjata-hingga-pasukan-khusus-egpl diakses pada 3 Januari 2021,2021.

[3] Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia3(2), 166-176. Hlm. 167

[4] Martin, F. F., Schnably, S. J., Wilson, R., Simon, J., & Tushnet, M. (2006). International human rights and humanitarian law: treaties, cases, and analysis. Cambridge University Press. Hlm. 2-3.

[5] Ibid.

[6] https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=CECD58D1E2A2AF30C1257F15004A7CB9#25, paras. 1323. Diakses pada 3 Januari 2021,2021.

[7] https://www.alodokter.com/virus-corona diakses pada 3 Januari 2021,2021.

[8] Vaišvilienė, R. (2018). International Humanitarian Law. In International Humanitarian Action (pp. 155-171). Springer, Cham. Hal. 164

[9] Skarstad, K., & Strand, H. (2016). Do human rights violations increase the risk of civil war?. International Area Studies Review19(2), 107-130. Hlm. 111-112.

[10] Pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional

[11] Pasal 12 dari Konvensi Genewa I 1949

[12] The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoulaziz Ag Mohamed Agmahmoud (Al Hassan Case)

[13] Pasal 13 dari Konvensi Genewa I 1949

[14] Kleffner, J.K. (2013). Protection of the Wounded, Sick, and Shipwrecked, in Dieter Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, 3rd edition, Oxford University Press, pp. 321–357. Hlm. 324

[15] Ibid.

[16] Pasal 15 dari Konvensi Genewa I 1949

[17] Pasal 16 dari Konvensi Genewa I 1949

Posting Terkait