Perusahaan Pemenang Pemondokan MTQ Diduga Sudah Terkondisi

Pringsewu – Dugaan adanya tender kurung pada Proses lelang makan dan minum pemodokan kafilah MTQ tingkat Provinsi Lampung disekretariat kabupaten Pringsewu semakin menguat dengan adanya indikasi perusahaan yang sudah terkondisi untuk dijadikan pemenang tender.

Kejanggalan lainnya,. Ada proses mundurnya pengumuman dalam pembuktian kualifikasi, yang semula dijadwalkan Hari Senin, tanggal 16 maret, secara cepat dirubah dipapan informasi LPSE ke Tanggal 23 Maret, Tahun 2020.

Sebelumnya terbongkar CV Regency Group memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang tergolong baru jadi, pada 10 Maret Tahun 2020 lalau.Hal itu, didapatkan dari hasil investigasi di Dua Dinas, ialah, Dinas satu  pintu dan Dinas Kesehatan.

Dalam perkara lelang tersebut, diduga kuat rangkaian proses lelang sudah mengarah kepada salah satu penyedia yang sudah jadi pengantin dalam dugaan pemenang tender, tanggal 24 Maret, kemarin.

Kemudian, dihari yang sama, Selasa, (24/03). Media ini, melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke bagian Pokja PBJ Kabupaten Pringsewu. Namun, Kepala Bagian (Kabag) UKPBJ pun tidak ada ditempat, Bahkan, tidak ada satupun Pokja PBJ berada di dalam ruangan kerja mereka. Hanya, ada satu pegawai PNS dan tenaga honorer lainnya, padahal, waktu sudah menunjukkan pukul 14.37 WIB.

Dari hasil lelang tender belanja makan dan minum pemodokan kafilah MTQ yang akan dihelat di Islamic Center Asmaul Husna Kabupaten Pringsewu.

Sesuai dari papan informasi LPSE ditunjuk sebagai pemenang oleh panitia Pokja PBJ atas nama CV Regency Group. Diduga sebelumnya disinyalir yang digadang gadang sebagai calon penyedia makan minum pemodokan kafilah MTQ tingkat Provinsi Lampung mendatang.

Saat akan dikonfirmasi A Budiman PM, sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Sekretariat Pemkab Pringsewu pun sedang tidak ada ditempat kerjanya, dan sedang dalam kegiatan lain sesuai jadwal kerjanya.

Tidak berhenti disitu, wartawan fajarsumatera.co.id pun mengkonfirmasi Sujarwo Kabag umum, di Sekretariat Pemkab setempat.

Menurut dirinya, pihaknya tidak tahu soal proses tender tersebut, karena, Pokja PBJ tidak bisa di intervensi oleh siapapun.

“Siapa pun yang menjadi pemenang harus kita dukung bersama sama, demi kesuksesan MTQ di Bumi Jejama Secancanan ini”, kata Sujarwo, Selasa (24/03/2020).

Dalam pemberitaan sebelumnya, Proses tender belanja makan dan minum pemodokan kafilah MTQ tingkat Provinsi, diduga ada main mata dalam pengaturan jadwal, diduga kuat proses kongkalikong terbuka lebar, dari perusahaan yang terlibat dalam tender dengan nilai Rp 2.4 miliar, dua diantaranya, tergolong baru dalam perizinan Tataboga.

Adanya Dugaan Kongkalikong pengaturan jadwal pembuktian kualifikasi peserta lelang makan dan minum pemodokan kafilah MTQ Provinsi Lampung 2020 diduga kuat syarat intrik antara pengguna anggaran dan Pokja di PBJ Kabupaten Pringsewu.

Pasalnya, Proses lelang terendus tidak sesuai jadwal awal yang terpampang dalam kolom di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nomor kode tender 2706337.

Untungnya, kode lelang dengan nomor 2706337 selalu terpantau dan didokumentasikan pada tanggal 3 Maret melalui screenshot tidak berubah, dihari berikutnya tanggal 14 Maret di papan informasi LPSE Kabupaten Pringsewu berubah drastis. Ada apa?

Dari papan informasi LPSE tersebut, tertulis pembuktian kualifikasi seharusnya digelar Tanggal 16 Maret, namun, berubah dari jadwal awal. Dimundurkan hingga tanggal 23 Maret Tahun 2020.

Diduga ada praktik kongkalikong antara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Perusahaan yang diduga kuat sudah jadi Pengantin, dalam pengadaan makan dan minum pemodokan kafilah MTQ tingkat Provinsi yang akan dihelat pada tanggal 10 April, di Islamic Center Asmaul Husna, Pekon Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, mendatang.

Usut punya usut, yang diduga pihak penyedia (pengantin) masih melakukan proses persyaratan dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-TSP) Kabupaten Pringsewu.

Informasi yang dihimpun fajarsumatera.co.id, Kemarin, Senin (16/03/2020). Menurut petugas di di Dinas Satu Pintu bagian pelayanan mengatakan.

“Ada dua Perusahaan (CV) yang mengajukan untuk pembuatan TDUP Baru Jasa Boga ialah, CV North River tanggal 6 Maret dan CV Regency Group pada tanggal 10 Maret lalu”, ungkapnya.

Pada tanggal tersebut, pihaknya (Dinas Satu Pintu) membagikan hasil TDUP ke Dinas terkait (DLH, Dinkes, dan Diporapar).

“Kami hanya sebatas itu, untuk pemilik sendiri yang mengambil kesini (Dinas Satu Pintu)”, ujar pegawai Dinas Satu Pintu yang enggan menyebutkan namanya, Senin, (16/03) kemarin.

Terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) mengatakan, proses review itu dalam peraturannya dibenarkan, apabila masih ada kekurangan secara administrasi.

Review itu, masih kata Nur Fajri menjelaskan, dari Pejabat Pembuat Komite (PPK) di ajukan dan di diposisikan ke kelompok kerja (Pokja).

Kemudian, dikoreksi oleh pokja, kalau, ada yang tidak sinkron. Maka, Pokja akan mengembalikan ke PPK untuk di review ulang.

“Dalam proses sah, tidak ada yang melanggar aturan”,kata Nur Fajri, Senin, (16/03).

Soal mundurnya jadwal pembuktian kualifikasi, kata Nur Fajri, menurutnya ada kemungkinan penambahan waktu untuk evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis lainnya.

Saat disinggung adanya calon penyedia yang diduga sudah di kondisikan, Kabag PBJ Nur Fajri menepis persoalan tersebut.

“Pokja kerja secara profesional, terkait ada tidaknya penyedia yang sudah dikondisikan, itu bukan ranah kami, adapun peserta tender ada yang kalah bisa melalui proses sanggan”, kilahnya.

Untuk menycari data lain terkait adanya peserta lelang tender makan dan minum pemodokan kafilah MTQ tersebut, wartawan fajarsumatera.co.id mencari informasi soal kebenaran persuhaan baru yang mengajukan permohonan izin di bidang tata boga dan catering di Dinas Kesehatan setempat.

Wartawan Fajarsumatera.co.id ditemukan dengan Kasi Perizinan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, namun, Kasi atas nama Erawati tidak sedang ada ditempat.

Dan wartawan media ini pun hanya bisa berkomunikasi dengan ibu Nana, kasi yang berbeda. Sepengetahuan dirinya, Perusahaan CV Regency Group baru beberapa hari ini mengajukan permohonan, tepatnya pekan lalu tanggal 10 surat masuk yang di hantarkan oleh pegawai dinas satu pintu.

“Karena itu bukan bidang saya, silahkan mas besok datailagi”,kata Nana, Selasa, (17/03/2020).

Diruangan berbeda, Purhadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu membenarkan, Pernah membubuhi tanda tangan untuk atas nama perusahaan tersebut.

“CV Regency Group atas nama Pak Eli, untuk hari dan tanggalnya saya lupa, namun, sekitar antar Hari Kamis dan Jumat kemarin, itulah yang saya tanda tangani untuk, katanya untuk bergerak di penyediaan subkon tata boga MTQ mendatang”, jelasnya.

Tahun 2019 KPK Bagian supervisi pencegahan melakukan monitoring ke Kabupaten Pringsewu.

Padahal, UKPBJ Kabupaten Pringsewu sudah menjadi catatan merah dalam monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Per Tanggal 19 November Tahun 2019 lalu.

Yang menjadi catatan KPK ialah, soal pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu.

Bahkan, terpantau Dian Patria pada hari itu, dalam kunjungannya sempat memasuki ruangan Kabag UKPBJ di Sekretariat Pemkab Pringsewu. Kamis, 21 November 2019 lalu.

Bahkan, kondisi Proses lelang dalam sistem pengadaan secara elektronik sudah menjadi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Dinas terkait menyusun dokumen yang sudah dipilih, nantinya persyaratan dokumen akan di arahkan ke penyedia yang sudah jadi pengantin”, kata Dian Patria Kasatgas Pencegahan wilayah III KPK di sampaikan di Novotel, Kamis, Tanggal 18 Agustus Tahun 2019 lalu.

Dalam Isi materi yang disampaikan Dian Patria di ungkapkan, Jika penyedia ‘pengantinnya’ ada kekurangan dokumen penawaran, maka dimasukkan lagi melalui orang ketiga.

Kemudian, Penyedia ‘pengantin’ hanya memberikan dokumen dan user id kepada staff yang sudah ditugaskan oleh pimpinan di dinas-dinas terkait.Semua proses dari mulai RAB, spek, Tenaga Teknis, dll dibuat Dinas tersebut.

“Kemudian, tender sengaja dibuat gagal sampai dengan dua kali agar bisa penunjukan langsung pengantin yang sudah dipinang sebagai penyedia”, jelas KPK. (DN)

Posting Terkait