Pilgub Lampung 2018, Pilih Pemimpin yang Peduli Lingkungan

Watala Lampung

Ketua Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (Watala) Provinsi Lampung, Ir Edy Karizal. (net)

BANDAR LAMPUNG – PADA perhelatan pemilihan gubernur Provinsi Lampung 2018 ini, banyak pihak yang luput memperhatikan dan mempertimbangkan komitmen calon gubernur perihal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan utamanya komitmen terhadap masalah lingkungan hidup.

Ketua Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (Watala) Provinsi Lampung, Ir Edy Karizal, memberikan pandangannya terhadap keempat paslon yang ikut dalam kontestasi Pilgub 2018.

Menurut Edy Karizal, dari kacamata lingkungan hidup, Arinal Djunaidi yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, tidak memiliki rekam jejak khusus terhadap masalah lingkungan dan kehutanan.

Pada saat Arinal menjabat Kadis Kehutanan, tidak ada prestasi ataupun hal negatif yang terkuak.

Akan tetapi, cagub ini merupakan cagub yang didukung oleh PT Sugar Group Company (SGC) dimana salah satu perusahaannya yaitu PT SIL.

Sampai saat ini, PT SGC dalam proses panen perkebunan tebunya, masih saja melakukan pembakaran lahan sehingga selain merusak ekosistem, juga menyebabkan pencemaran lingkungan serta rentan mengakibatkan kebakaran lahan di sekitarnya.

“Dikhawatirkan apabila terpilih, maka cagub ini tidak bisa independen dan cenderung mengikuti pola perusahaan korporasi pendukungnya,” jelas Edy via ponsel di Bandar Lampung, Selasa (9/1).

Baca Juga:  Ridho-Bachtiar Cermin Berpolitik Santun di Pilgub Lampung 2018

Selanjutnya, Mustafa calon gubernur yang juga merupakan Bupati Lampung Tengah, cukup memiliki pengalaman menangani masalah lingkungan hidup.

Namun, wilayah Lampung Tengah selama kepemimpinan Mustafa, terjadi pencemaran sungai yang dilakukan oleh perusahaan PT Santori, sebuah perusahaan peternakan yang berlokasi di Lampung Tengah.

Masyarakat dan juga anggota dewan sudah mengadu dan menyurati pemerintah pusat serta ke beberapa NGO termasuk ke Watala untuk mengadukan masalahnya.

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkrit oleh pemerintah daerah setempat dan terkesan bupati tidak merespon masalah pencemaran sungai tersebut.

Hal lain yang cukup menarik adalah ketika Mustafa mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon gubernur Lampung dengan menaiki gajah.

Mustafa berniat untuk menarik perhatian, namun dari segi etika konservasi, ini sangat miris. Karena satwa gajah merupakan satwa dilindungi dan terancam punah, tetapi justru digunakan untuk kepentingan politik.

“Padahal satwa ini dilindungi UU No. 5 Tahun 1990 tentang pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Sehingga untuk menggunakan gajah ini harus memiliki izin dan biaya yang cukup mahal,” papar Edy.

Baca Juga:  Golkar Tuba Barat Suarakan Dukung Arinal Maju Pilgub

Baca juga: Naik Gajah ke KPU, Mustafa-Ahmad Langgar Etika Konservasi

Untuk Herman Hasanusi, yang merupakan Wali Kota Bandar Lampung 2 periode, adalah cagub yang cukup kontroversional karena selama menjabat telah banyak komitmen terhadap lingkungan, tetapi terkesan lebih cenderung “mengabaikan” aspek lingkungan.

Beberapa kasus yang menonjol adalah ketika pembangunan Fly Over di depan Mall Boemi Kedaton (MBK).

Terjadi konflik dengan pemerintah provinsi dan pusat karena beberapa ijin belum terpenuhi termasuk ijin lingkungan yang belum selesai, akan tetapi pembangunan fly over pengerjaannya sudah dilaksanakan.

Beberapa kasus lingkungan di wilayah Kota Bandar Lampung seperti reklamasi di Teluk Lampung, juga mencuat karena aspek lingkungan hidup.

Sisi lainnya adalah masalah pencemaran sungai di Mall Kartini, yang diduga tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) karena membuang limbah cairnya ke sungai.

Hal itu menyebabkan bau yang tak sedap.

“Masalah ini pernah juga dipermasalahkan oleh DPRD setempat, tetapi terkesan ada “pembiaran” yang dilakukan oleh walikota. Juga beberapa kasus penggerusan bukit yang pernah mencuat di Bandar Lampung, yang hingga sekarang penyeleselaiannya belum jelas,” ungkap Edy.

Baca Juga:  Pilgub Lampung 2018, Keputusan Arinal Pilih Nunik adalah Sepihak

Sedangkan M Ridho Ficardo, lanjut Edy, adalah calon gubernur petahana yang tidak memiliki catatan khusus mengenai masalah lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Kendati demikian, melihat dan menyimak beberapa kasus lingkungan yang merupakan kewenangan provinsi sepertinya petahana ini harus memperkuat satuan dinas di bawahnya, yakni Dinas Lingkungan Hidup, sehingga lebih responsif.

Namun, beberapa kasus lingkungan hidup perlu perhatian khusus oleh cagub petahana ini. Seperti masalah tambang pasir darat di Pasir Sakti Lampung Timur yang telah ditutup gubernur agar tetap jadi perhatian.

Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan yang juga telah diterbitkan SK Gubernur tentang Pokja Percepatan Perhutanan Sosial agar lebih ditekankan kepada pelestarian hutannya juga tidak sekedar kesejahteraan masyarakatnya saja.

“Sehingga, komitmen lingkungan hidup tidak sekedar teori akan tetapi lebih implementatif, misalnya perlu dimasukkan dalam rencana strategis pembangunan provinsi dan juga realisasi kegiatannya,” ungkapnya.

Untuk itu, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini menegaskan, masalah lingkungan dalam hal pengelolaan pembangunan daerah mempertimbangkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). “Aspek lingkungan menjadi salah satu prasyarat pembangunan berkelanjutan,” tandasnya. (ZN)

Pilgub Lampung 2018 Watala Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan