Pilgub Ulang Tanpa Arinal Kian Terbuka

ilustrasi

Bandarlampung-Pemilihan gubernur (pilgub) ulang terbuka lebar. Bukti untuk mendiskualifikasi Arinal-Nunik pada pemilihan gubernur ternyata sudah cukup kuat. Hal itu diungkapkan Margarito Kamis, saksi ahli dalam sidang sengketa pelanggaran politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Gakkumdu Lampung, Kamis (12/7).

Menurut, mantan Staf Khusus Menteri Sekertaris Negara itu, tindakan pembagian uang maupun materi dalam Pilgub Lampung jelas merupakan tindakan terencana, terorganisir dan dimaksudkan untuk mempengaruhi suara pemilih agar mencoblos pemberi.

Ahli Hukum Tata Negara Indonesia itu menegaskan tindakan tersebut jelas melanggar administrasi pemilihan. Majelis TSM diminta tidak memandang persoalan secara terpisah.

“Tidak penting apakah pembagian dilakukan oleh relawan atau tim kampanye, atau orang pinggir jalan. Bawaslu jangan tipu-tipu. Logis saja, ada afiliasi dengan paslon pemberi tidak. Kalau ada proses,” jelasnya.

Margarito lantas balik mempertanyakan tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Panwascam dan Panwas kabupaten dan kota yang dinilai lalai menindaklanjuti dugaan laporan temuan pembagian uang yang dilakukan pasangan calon Arinal-Nunik.

Ia lantas menyoroti tindakan Bawaslu yang dinilai menakut-nakuti pelapor dugaan pembagian uang oleh Paslon Arinal-Nunik.

“Bawaslu itu tugasnya periksa dugaan. Bukan suruh pelapor lengkapi alat bukti dan saksi. Buktikan. Ini malah mengancam mau mempidanakan pelapor. Rusak negara ini karena orang-orang seperti itu,” katanya.

Menurut Margarito seluruh muara, dalam persoalan pembagian uang pasti berakhir di pasangan calon.

Ia juga mendesak agar majelis menghadirkan para pelapor dan pejabat panwas di tingkat kecamatan, kabupaten dan kota.

“Itu Panwas bisa dicurigai, dia berafiliasi ke paslon mana. Majelis wajib hadirkan. Lalai itu panwas. Akibatnya berpengaruh ke  perolehan suara akhir.  Signifikan dampaknya. Wajib itu Pilgub ulang,” tegasnya.

Hal seripa juga diungkapkan, Mantan anggota Bawaslu RI periode 2012-2017, Nelson Simanjuntak. Dia menjelaskan pengumpulan kepala desa (Kades) dalam rangka pemenangan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 Arinal-Nunik di Pilgub Lampung merupakan bagian dari pelanggaran pilkada TSM.

“Terlepas (Kades) mereka melakukan atau tidak instruksi tersebut di lapangan, hal itu sudah bagian dari pelanggaran pilkada secara terstruktur sistematis dan masif (TSM),” kata saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum paslon nomor urut 2 Herman HN-Sutono dalam persidangan, Kamis (12/7).

Untuk pembuktiannya, menurut Nelson, Bawaslu harus melakukan klarifikasi kepada para saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Pengumpulan aparatur, dan pemerintah setingkat desa untuk membentuk tim itu sudah ada. Pelaksanaannya memang tidak terjadi. Tapi pengumpulannya saja sudah termasuk politik uang yang terstruktur dan sistematis, jadi bagian dari pelanggaran terstruktur jika dia libatkan kepala desa,” jelasnya.

Menurut Nelson, Bawaslu kedudukannya sebagai majelis pemeriksa merupakan tugas yang sangat serius sehingga pembuktian sistematis bisa dilakukan dengan menghadirkan saksi dan bukti-bukti.

“Pelanggaran TSM itu tidak harus kumulatif, tapi dampaknya. Akibat dari TSM itu menjadikan suara lebih signifikan,” ujarnya.

Keterangan ahli ini untuk mengonfirmasi terkait pelanggaran TSM paslon nomor urut 3 pada sidang sebelumnya di Kantor Gakkumdu Lampung.

Puluhan kades di Lampung Selatan diberikan uang senilai Rp1 juta per orang. Tujuannya adalah memilih Arinal-Nunik di Pilgub 27 Juni.

Kades Babulang, Iskandar, mengakui diberikan uang transport sebesar Rp1 juta oleh timses paslon nomor urut 3 bernama Paulus untuk memilih dan memenangkan Arinal-Nunik. (dbs)

 

3,461 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan