Pilkada di Tengah Pandemi, Anggaran Pilwakot Bandarlampung Membengkak

Dedy Triadi, Ketua KPU Kota Bandarlampung

BANDARLAMPUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang di 270 daerah.

Dana tambahan berkenaan dengan pilkada yang dihelat di tengah pandemi Covid-19.

Permintaan tambahan anggaran Pilkada 2020 ini disampaikan Ketua KPU RI, Arief Budiman, kepada Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Menterian Dalam Negeri M Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Ketua DKPP RI Muhammad.

Penyelengara pemilu, DPR, dan Pemerintah sepakat Pilkada 2020 dihelat pada 9 Desember mendatang. Kesepakatan terjalin dalam rapat yang dihelat secara virtual pada hari ini, Rabu (27/5).

Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi mengatakan hasil kesimpulan rapat kerja virtual yang disiarkan lewat media sosial, menyepakati 3 poin, salah satunya tahapan pilkada dilanjutkan pada 15 Juni dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Buat kita yang di kabupaten/kota, dan provinsi, kita menunggu. Ini kan sedang dalam proses uji publik PKPU, jadwal & tahapan. Itu yang akan kita pedomani untuk pelaksanaannya,” kata Dedy kepada Fajar Sumatera.

Selama ini, lanjut Dedy, penyusunan tahapan pilkada hanya konsultasi KPU RI dan DPR RI, namun untuk pilkada 9 Desember mendatang, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan RI turut dilibatkan.

Baca Juga:  KPU Bandarlampung Lantik 100 Anggota PPK

“Karena yang bersentuhan langsung dengan publik itu penyelenggara kita yaitu PPK, PPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Jadi protokol kesehatan itu harus tetap menjadi acuan buat kita,” ujarnya.

KPU Bandarlampung siap menjalankan regulasi yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sekalipun Bandarlampung berstatus zona merah Covid-19 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dan penyelenggara.

Sebelum KPU Bandarlampung menunda tahapan pilkada pada Maret lalu berdasarkan Surat KPU RI Nomor 8/2020, KPU Bandarlampung telah menyusun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Ada 638.174 DPT yang akan mencoblos di 1.325 TPS yang tersebar di 20 kecamatan. Dengan pemilih per-TPS rata-rata 500 orang.

“Ini mungkin akan dikurangi (jumlah DPT per-TPS), tapi konsekuensinya kan begini, dengan penambahan TPS itu kan, akan menimbulkan penambahan anggaran. Ditambah lagi ini kan harus ada standar perlengkapan APD-nya, minimal masker, sarung tangan,” katanya.

Dalam rapat kerja virtual disebutkan penggunaan alat coblos di bilik suara seperti paku kalau bisa sekali pakai, termasuk penggunaan botol tinta.

Baca Juga:  KPU Bandarlampung Lantik 100 Anggota PPK

“Ini akan menimbulkan cost. Yang kedua tinta, tinta itu selama ini hanya satu dua botol per-TPS. Nah itu nantinya dicarikan solusinya apakah dengan semprot atau spray. Cost-cost yang timbul akan lebih banyak,” ujarnya.

Pada 1 Oktober 2019 lalu, Pemkot Bandarlampung meyetujui anggaran pilkada sebesar Rp36 miliar, kemudian adendum Rp3 miliar di 23 Januari 2020, sehingga total anggaran pilkada Bandarlampung sebesar Rp39 miliar.

“Yang sudah ditransfer kepada kita baru Rp6 miliar, sementara yang Rp33 miliar masih di kas Pemkot,” katanya.

“Yang Rp6 miliar sudah terpakai dengan pembiayaan tahapan sampai dengan bulan April. Itu terpakai sekitar Rp3,5 miliar. Sementara dana yang dicut off di kas kita tidak bisa digunakan, karena sudah dihentikan semua tahapan.”

Berdasarkan surat Mendagri kepada kepala daerah, bagi pemerintah daerah yang melakukan refocusing APBD untuk penanggulangan Covid-19, pengalokasian sumbernya bukan dari dana pilkada. Tapi dari pos yang lain seperti pembangunan, perjalanan dinas, dan lain-lain.

“Kita belum detailkan penambahan anggaran pilkada dari Rp39 M. Kita harus bicarakan mulai dari kebutuhan, dan merasionalisasi pos anggaran kita yang mungkin bisa kita alokasikan buat penambahan APD. Tapi di luar dari situ yang kita mungkin susah terkait penambahan TPS,” ujarnya.

Baca Juga:  KPU Bandarlampung Lantik 100 Anggota PPK

Mantan jurnalis ini mengatakan penambahan TPS membutuhkan anggaran yang besar, mulai dari pembayaran honor penyelenggara Rp500 ribu – Rp750 ribu perorang, hingga biaya peralatan seperti penambahan kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan protokol kesehatan.

“Satu TPS, untuk perlengkapan dan honor penyelenggara bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp15 juta-Rp20 juta. Itu yang kemarin. Kalau untuk sekarang mungkin bisa sampai Rp20 jutaan,” kata Dedy.

Di samping merasionalisasi anggaran untuk pilkada 9 Desember, KPU Bandarlampung juga mulai melakukan penelusuran terhadap kesehatan penyelenggara adhoc di tingkat PPK dan PPS.

“Nanti kita update datanya. Kita coba telusuri. Kalau PPK kan kemarin kita sudah tes kesehatan tapi nanti kita coba untuk mencari formulasi seperti apa untuk PPS, apakah bisa dengan rapid test. Itu belum kita bicarakan karena pasti timbul biaya lagi di situ,” ujar Dedy.

“Kalau sudah ada kejelasan PKPU dan keputusan resmi dari pusat, kita secepatnya berkoordinasi dengan Pemkot Bandarlampung. Kalau kita kan samina watonah, apa yang diputuskan regulasi, itu harus kita jalankan,” tutup dia. (JOSUA)

Dedy Triadi Ketua KPU Kota Bandarlampung

Posting Terkait