Pilkada Digelar 9 Desember 2020, Politisasi Bansos Bakal Dijerat

BANDARLAMPUNG — KPU RI bersama DPR RI dan Kemendagri sepakat pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember mendatang, setelah mendapatkan persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Tahapan pilkada akan dilanjutkan kembali pada 15 Juni mendatang dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Sebelumnya pada 4 Mei lalu, Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang diundur ke Desember 2020 dari jadwal sebelumnya 23 September.

Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini rentan akan politisasi bantuan sosial seperti yang terjadi ketika tahapan pilkada ditunda beberapa waktu lalu.

Petahana yang berpeluang maju di pilkada menempelkan foto diri mereka pada bantuan sosial yang dibagikan kepada warga.

Baca Juga:  Alasan Rekomendasi Partai Demokrat ke Adipati & Edward: Loyal dan Peraih Opini WTP Berturut-turut

Potensi politisasi bantuan sosial kembali muncul di masa tahapan pilkada lanjutan, karena sejumlah warga kehilangan mata pencaharian maupun penghasilan terdampak Covid-19.

Ditambah lagi pembagian bantuan sosial bagi warga bersamaan waktunya dengan pilkada.

Sejumlah oknum dikhawatirkan akan menggunakan bencana non alam ini sebagai alat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Misalnya, ketika tahapan pilkada digelar saat ada daerah yang masih terdampak Covid-19, kemungkinan oknum akan menekan pemilih dengan alasan bantuan.

Namun, ketika tahapan pilkada dilanjutkan, Bawaslu RI memiliki kewenangan untuk menindak petahana yang mempolitisasi bantuan sosial.

Pada 16 Mei lalu, dalam diskusi virtual yang ditayangkan lewat media sosial, KPU RI mengadakan Uji Publik Rancangan PKPU tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.

Baca Juga:  Demokrat Lampung Targetkan Kemenangan 8 Daerah

Diskusi virtual mengkaji dua opsi tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pilkada yang disebut Opsi A dan Opsi B.

Namun, baik Opsi A dan Opsi B menyebutkan penyelenggaraan penetapan pasangan calon dilakukan pada 23 September 2020.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 71 Ayat (3) mengatakan:

“Kepala/Wakil Kepala Daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih.”

Dikutip dari Harian Kompas edisi Sabtu 30 Mei 2020, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, saat ini tahapan pilkada lanjutan yang disusun KPU telah disetujui pemerintah dan DPR, dan akan segera diundangkan.

Baca Juga:  Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, Bawaslu Ingatkan Integritas Penyelenggara

“Jika nanti tahapan sudah jelas, dihitung ke belakang selama enam bulan sebelum penetapan calon. Setiap tindakan yang memenuhi aturan yang dilarang dalam Pasal 71 UU Pilkada, bisa ditindak,” kata Afifuddin.

Bawaslu RI memperkirakan 70 persen peserta pilkada serentak di 270 daerah berstatus petahana.

Sebelumnya, pada masa tahapan pilkada ditunda, Bawaslu menemukan politisasi bantuan sosial tersebar di 11 provinsi dan 23 kabupaten/kota, salah satunya Provinsi Lampung.

Ada 5 dari 8 Kabupaten/Kota di Lampung yang terindikasi melakukan politisasi bantuan sosial yakni Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, Way Kanan, dan Lampung Selatan. (JOSUA)

Pilkada 2020 Pilkada 9 Desember 2020 Pilkada Serentak

Posting Terkait