Pilkada Hitungan Hari Logistik Belum Terpenuhi

Fajarsumatera.co.id – Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  Provinsi Lampung melakukan evaluasi kampanye dan ketersediaan logistik pada 8 (delapan) Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil yang didapat seluruh kabupaten/kota terdapat kekurangan logistik Pilkada 2020.

Kekurangan Logistik Pemilu ini dengan Variasi berbeda diantaranya kertas suara, bilik suara, sejumlah formulir keperluan Pilkada dan Perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih kurang dan atau belum sampai di Kabupaten/Kota setempat.

Dalam hal ini, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah meminta agar KPU Provinsi Lampung dan jajarannya melakukan percepatan-percepatan terkait distribusi logistic hingga tempat pemungutan suara (TPS) pada H -1 pelaksanaan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020.

“Selain kertas suara dan bilik suara, sejumlah formulir keperluan Pilkada terdapat kekurangan dan atau belum tiba antara lain formulir C hologram. Juga berbagai jenis sampul untuk surat suara, alat bantu tunanetra, buku pandu PPK dan KPPS, daftar pasangan calon. Demikian halnya dengan keperluan alat pelindung diri (thermogun, disinfektan, baju hazmat, bilik suara khusus),” kata dia dalam rilis yang diterima fajarsumatera.co.id , Jumat 4/12.

Jajaran Bawaslu penyelenggara Pilkada 2020, hingga hari Jumat (4/12), secara marathon terus memantau pelaksanaan pensortiran dan pelipatan kertas suara di sejumlah lokasi yang ditentukan KPU. Juga melakukan pengawasan menjelang hari-hari terakhir masa kampanye yakni tanggal 5 Desember 2020.

“Sebab terindikasi di masa terakhir kampanye, seluruh calon dan timnya akan all out dengan berbagai cara untuk memanfaatkan waktu kampanye yang tersisa Bawaslu juga tengah memproses berbagai temuan dan indikasi pelanggaran di sejumlah kabupaten/kota akibat meningkatnya eskalasi kampanye dan suhu politik di minggu terakhir masa-masa kampanye,” lanjut dia.

Sementara itu, sejumlah temuan tersebut antara lain, netralitas aparat sipil negara dan perangkat kelurahan/desa. Demikian juga dengan temuan penyebaran bahan kampanye yang dilarang antara lain pembagian paket sembako.

Yunus

Posting Terkait