Pimpinan DPRD Minta Pemprov Stop Reklamasi Teluk Pandan

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius

BANDARLAMPUNG – Pimpinan DPRD Lampung, meminta pemerintah daerah menghentikan reklamasi di Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

“Reklamsi Teluk Pandan tersebut belum memiliki izin. Dan pemerintah daerah harus menghentikan seluruh kegiatan itu hingga izinya diterbitkan,” kata Imer Darius selaku Wakil Ketua I DPRD Lampung usai sidang paripurna, Selasa (13/2).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, reklamasiI Teluk Pandan ini belum memiliki izin. Sehingga kegiatan itu harus segera dihentikan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan kelautan sangat berdampak buruk bagi lingkungan.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Gelar Hearing Pemantapan Infrastruktur

“Semua pihak harus patuh dan taat pada peraturan, sehingga kegiatan yang belum memiliki izin harus dihentikan,” katanya.

Aktivitas yang diduga reklamasi pantai terjadi di wilayah pesisir Pesawaran, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan. Reklamasi ini belum memiliki izin dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Intizam, memastikan tidak pernah mengeluarkan perizinan kegiatan reklamasi di tahun 2018 ini.

Baca Juga:  Pemprov Lampung Bisa Laporkan Kasus Pemalsuan Surat ke Polisi

Artinya, setiap adanya kegiatan reklamasi di Lampung ini dapat disebut ilegal.

“Tahun ini dalam peraturan daerah kami tidak ada dan belum ada dimulai lagi. Kalau yang mengeluarkan izinnya memang itu kewenangan kami, tetapi sementara ini memang belum pernah kami mengeluarkan izin untuk reklamasi itu,” kata Intizam di Mahan Agung, baru-baru ini.

Dalam pengawasan, lanjutnya, tugas tersebut merupakan kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Sebab, sektor tersebut yang memiliki bidang teknisnya.

Baca Juga:  Beberapa Anggota DPRD Lampung Mengaku Belum Menerima Haknya

“Reklamasi itu secara teknis pengawasannya ada di DKP,” ujar mantan Kepala Biro Tata Usaha dan Pemerintahan Provinsi itu.

Dengan demikian, menurutnya, jika ada kegiatan untuk menambah luas daratan yang tidak sesuai dalam prosedur dapat ditindak DKP.

“Secara pengawasannya tetap ada di DKP dan jika tidak memenuhi prosedur itu bisa dihentikan oleh DKP,” tuturnya .(DD)

DPRD Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan