Pimpinan KPK Kunjungi Kementerian PUPR: Strategi Memperkuat Komitmen Antikorupsi

Pimpinan KPK Kunjungi Kementerian PUPR: Strategi Memperkuat Komitmen Antikorupsi

Foto bersama pimpinan KPK dengan petinggi pada Kementerian PUPR. Foto: Dokumentasi KPK/Fajar Sumatera

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan sebagai penguatan komitmen pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat berkunjung ke Kementerian PUPR, Jakarta (31/1/2020).

Dalam kesempatan itu, kelima Pimpinan KPK diterima Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono dan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo beserta jajarannya. Basoeki menjelaskan sembilan inisiatif strategi pencegahan korupsi yang telah dijalankan kementeriannya sejak 2019.

Baca Juga:  Enam Jam di Pelimpahan Tahap II Kasus Korupsi PT Topcars Indonesia

“Ada beberapa stategi yang dilakukan seperti memisahkan mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi satu entitas sendiri, balai sendiri di bawah ditjen tersendiri,” kata Basoeki dalam rilis yang diterima dari KPK.

Hal itu dilakukan, lanjut Basoeki, agar direktorat jenderal terkait pekerjaan teknis fokus melakukan perencanaan dan pengawasan. Sehingga, ditjen teknis tidak melakukan tender. Delapan strategi lainnya yang dilakukan Kemen PUPR meliputi penguatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan HPS; pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan BPKP; risk management di Unor, Balai dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI); membentuk IBI dan penguatan kapasitas auditor; serta monitoring atas perangkat pencegahan Fraud PBJ.

Baca Juga:  Bank Lampung Terima Kunjungan KPK

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi langkah yang dibangun Kementerian PUPR sebagai upaya pencegahan korupsi. “Kami mengapresiasi upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan Kementerian PUPR, baik dalam bentuk sembilan inisiatif strategi maupun sesuai amanat Perpres No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” ujar Firli.

Firli menjelaskan bahwa ada beberapa agenda yang hari ini dibahas bersama PUPR. Salah satunya didasarkan pada bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu gerbang kementerian selain Kementerian BUMN yang membidangi pembangunan infrastruktur dengan dana yang terbilang besar, yakni Rp120 Triliun di tahun 2020.

Baca Juga:  Kejaksaan Tinggi Lampung Kabulkan Penangguhan Dadan Darmansyah di Kasus Korupsi PT Topcars Indonesia

“KPK berharap dengan mendorong komitmen pencegahan korupsi yang kuat, maka proses pembangunan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang cerdas, maju dan sejahtera dengan memastikan tidak ada peluang untuk korupsi,” tambah Firli.

Dalam diskusi, Basoeki juga meminta KPK untuk memberikan dukungan dalam mengoptimalkan pencegahan korupsi di Kementerian PUPR. “Kami mengharapkan pendampingan KPK karena besarnya pekerjaan dan anggaran yang dikelola termasuk pekerjaan PKBU yang anggarannya tidak kurang dari Rp200 Triliun,” tutup Basoeki. (Ricardo)

antikorupsi Kemen PUPR KPK

Posting Terkait