Pindah Ibu Kota, Lebih Efisien ke Lampung

Tokoh Lampung, Mochtar Sani F Badrie paraf Petisi Dukungan Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI. Foto: tim #dkilampung

BANDARLAMPUNG – Salah satu tokoh masyarakat Lampung, pengusaha Dr HR Mochtar Sani F Badrie, mendukung usul kajian ilmiah kesiapan Lampung sebagai alternatif lokasi ibu kota pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta.

Dijumpai Tim #dkilampung, dipimpin inisiator FGD DKI Lampung –kini Ketua Harian Tim, Dr Andi Desfiandi SE MA, pendiri pusat inkubasi agrobisnis terpadu dan vokasi industri, Institut Satmakura Insan Sejahtera itu turut meneken Petisi Dukungan Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI.

Ketua Dewan Pembina Gerbang Sari (Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri) ini mengabadikan momen tersebut di kediaman pribadinya, Gedongair, Tanjungkarang Barat, Bandarlampung, Selasa 4 Juni 2019, pekan lalu.

Komisaris Utama MS Corporation yang menjadikan (kini) Rumah Belajar Institut Satmakura (Satukan Tenaga Masyarakat, Kerahkan untuk Rakyat) di area seluas 200 hektar yang ia dirikan tahun 2000 di bilangan Campangraya, Bandarlampung bak rumah keduanya itu, mengaku baru tiba dari acara konsolidasi pebisnis dengan Walikota Semarang dan RSUD setempat ihwal kerja sama pengadaan peralatan laboratorium hemodialisa.

Baca Juga:  Panja FGD DKI Lampung Gerak Cepat

Dia juga terus on the spot kejar target optimis pendirian Warung Satmakura, platform e-dagang berbasis kolaborasi pihaknya bersama PT Pos Indonesia selaku transporter, DPD IPPMI (Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia) Lampung selaku fasilitator/coacher, serta Asosiasi BPD (Badan Perwakilan Desa) Indonesia Lampung, ke penjuru desa/kampung/tiyuh/pekon hingga kini.

Nampak sedikit lelah, tak mengurangi semangat pemilik BPR Lampung Bina Sejahtera, Bandarlampung dan usaha ekowisata Pantai Mutun, Pesawaran ini. Ia kontan tune in ke sentra wicara soal progres #dkilampung, tepat di malam takbiran Idul Fitri lalu itu.

“Perpindahan ibu kota negara yang paling rasional adalah berdasarkan pertimbangan faktor efisiensi. Memindahkan ibu kota ke Lampung jauh lebih efisien daripada ke Kalimantan,” mula bicara mantan anggota Fraksi Utusan Daerah MPR RI 1997-1999 dari Lampung ini.

Adapun basis peletak kenapa harus dipindah ke luar Jawa, berdasarkan pemisahan fungsi antara ibu kota pusat pemerintahan dan pusat ekonomi-bisnis (split capital city), kompatriot Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Purn Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai sesama Relawan Jati Diri Bangsa (RJDB) dibawah pengampu Yayasan Jati Diri Bangsa (YJDB) itu menilai sudah tepat. “Supaya tidak crowded,” tandas dia.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Dukung dan Perjuangkan Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI, Tim: Alhamdulillah

Mantan Ketua Kadinda Lampung yang konsisten menaja proses kaderisasi “pengusaha pejuang dan pejuang pengusaha” ini berkisah pula kiprahnya mempromosikan Lampung terkait relokasi ibu kota negara sejak 1990-an saat Jonggol mengemuka. Ia mengaku intens memonitor gerak maju tim.

“Gubernur terpilih ini (Arinal Djunaidi, Red) kawan lama, teman diskusi. Saya kenal baik, dan saya termasuk yakin dia akan berjuang bersama kita. Penggalangan dukungan rakyat dan tokoh, baik tokoh masyarakat dan tokoh nasional bukan saja yang berasal dari Lampung harus terus,” cetusnya dengan mimik serius.

Dari itu, dia sependapat harus ada tim formal dan informal demi menggolkan sukses gerakan #dkilampung. “Formal itu nanti Pemprov, informalnya kita. Pak Arinal dan Pemprov (Lampung) harus pimpin itu,” ujarnya menekankan.

Mochtar mengatakan itu, menimpali keterangan Andi Desfiandi soal estafet dukungan atas kajian #dkilampung dari (kini mantan) Gubernur Lampung M Ridho Ficardo ke Arinal yang juga telah terafirmasi.

Sebelumnya ia menggarisbawahi, keniscayaan rasionalisasi kenapa bentang spasial timur jauh hingga tenggara Lampung –mulai Mesuji sampai perbatasan Lampung Timur dan Lampung Selatan di selatan dan arah tenggara zonasi Lampung Timur– lebih cocok dari sisi kelayakan dan keterpilihan lokasi.

Baca Juga:  Gerilya Tokoh Perjuangkan #dkilampung

Mulai aspek keunggulan konektivitas antar wilayah, catu daya infrastruktur dasar termasuk kesiapan lahan, status melekat miniatur Indonesia dengan 32 etnis yang subsisten dan heterogen, ketersambungan dengan ibu kota yang lama, proses pembangunan bisa cepat minim kendala sesuai tenggat negara, dan low cost high impact.

“Kalimantan gambut, paru-paru dunia. Bangun infrastruktur lebih lama, kan. Belum efek berantai keterputusan rantai pasoknya. Lihat Canberra, Washington DC, Putra Jaya, (pindah) nggak jauh-jauh. Kalau ke Lampung, secara prinsip konektivitas batang tubuhnya masih melekat,” ujar sosok yang meyakini nilai penting kemandirian ekonomi dan komitmen sosial pelaku usaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat ini.

Sehingga, saran dia, saat ini tinggal bagaimana tim, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan rakyat Lampung bersatu menggugah Presiden Joko Widodo untuk tak ragu mengarahkan “telunjuk” ke Lampung.

Menemani Andi dan Mochtar, awak tim #dkilampung; Deputi Jaringan, Mobilisasi dan Surveylance Ahmad Muslimin, Deputi Kesekretariatan dan Manajerial Dedi Rohman SE, Deputi Kampanye dan Publikasi Muzzamil. (*)

DKI Lampung Lampung Ibukota RI

Posting Terkait