Plt Bupati Lamteng Berikrar Tak Netral

Plt Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto.

GUNUNGSUGIH – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto terkesan mengikrarkan dirinya untuk tak netral. Dia terang-terangan memperjuangkan pasangan calon gubernur Lampung Herman HN-Sutono pada pilkada serentak 27 Juni 2018.

“Karena ini intruksi langsung dari DPP dan DPD, saya atas nama PDI Perjuangan Lamteng siap menangkan Herman-Sutono di pilgub Lampung. Dan jabatan yang saya emban merupakan amanah yang harus saya pertanggungjawabkan bersama seluruh kader partai, untuk membesarkan PDI Perjuangkan di Lampung Tengah,” ungkap Loekman Djoyosoemarto, saat pelantikannya menjadi Ketua DPC PDIP Lamteng menggantikan J. Natalis Sinaga, di Kantor Sekretariat PDIP Lamteng, Rabu (4/4/2018).

Pelantikan dipimpin Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Sudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi dan Sosialisasi Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung Herman-Sutono pada pilgub Lampung 2018, di Kantor Sekretariat PDIP Lamteng, Rabu (4/4/2018).

Sudin berharap Loekman mampu membesarkan partai besutan Megawati Soekarno Putri  sampai ke pelosok kampung dan mendulang perolehan suara untuk memenangan Herman-Sutono yang diusung PDIP di pilgub Lampung 2018.

Baca Juga:  Golkar Tuba Barat Suarakan Dukung Arinal Maju Pilgub

“DPP berharap besar kepada DPD PDI Perjuangan di Lampung untuk memenangan Herman-Sutono di Pilgub Lampung. Hadirnya Pak Loekman, saya harap dapat mendulang perolehan suara di Lamteng. Kalau kita solid, maka 50 persen kemengan Herman-Sutono sudah di tangan. Waktu tinggal dua bulan lagi. Marilah kita bergotong royong memenangkan Herman-Sutono,” ucap Sudin dihadapan kader PDIP se-Lampung.

“Karena ini intruksi langsung dari DPP dan DPD, saya atas nama PDI Perjuangan Lamteng siap menangkan Herman-Sutono di pilgub Lampung. Dan jabatan yang saya emban merupakan amanah yang harus saya pertanggungjawabkan bersama seluruh kader partai, untuk membesarkan PDI perjuangkan di Lampung Tengah,” ungkap Plt. Bupati Lamteng ini.

Dilantiknya Loekman, menurut beberapa anggota fraksi PDIP DPRD Lamteng seperti I Kadek Asian Nafiri, M. Hakki, dan Sumarsono, akan berdampak pada perolehan suara untuk memenangan Herman-Sutono pada pilgub Lampung.

Baca Juga:  PKS Usulkan Kader untuk Dampingi Mustafa

Kadek mengungkapkan, bahwa figur pak Loekman menjabat Ketua PDIP Lamteng, suatu keberuntungan untuk seluruh kader PDIP Lamteng untuk memenangkan paslon Herman-Sutono di Pilgub Lampung 2018.

“Figur Pak Loekman tentu berdampak pada suara Pilgub Lampung untuk memenangkan Herman-Sutono yang diusung PDIP. Ya setidaknya kami bisa tidur siang, dan tidak terlalu capek mendulang perolehan suara untuk pak Herman-Sutono,” ungkapnya.

Ungkapan senada juga disampaikan M. Hakki. Dilantiknya Loekman tentu sangat berarti untuk memenangkan paslon gubernur dan wakil gubernur Herman-Sutono yang maju di Pilgub Lampung 2018.

“Pak Loekman untuk PDIP di Lamteng sangat berarti. Ya, mau gak mau beliau (Loekman) harus siap memenangkan Pak Herman-Sutono. Pokoknya paslon nomor urut dua semakin jaya. Hidup Pak Herman-Sutono,” ajaknya kepada seluruh kader PDIP Lamteng.

Selanjutnya Sumarsono yang juga kader PDIP Lamteng mengungkapkan, bahwa Loekman akan menghantarkan paslon gubernur dan wakil gubernur Lampung Herman-Sutono di Pilgun Lampung 2018.

Baca Juga:  Pilgub Lampung, Calon Perseorangan Dibuka 22 – 26 November 2017

“Harapan kami (kader PDIP Lamteng), Pak Loekman bisa membesarkan partai lebih baik lagi kedepannya. Setidaknya kursi DPRD Lamteng di Pileg mendatang bisa lebih dari sembilan kursi. Dan, untuk memenangkan Pak Herman-Sutono, kami minta Pak Loekman bisa menyatukan seluruh kader PDIP Lamteng untuk bekerja maksimal memenangkan pak Herman-Sutono di Pilgub Lampung,” ungkapnya.

Sanksi

Larangan dan sanksi kepala daerah berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.(RR)

Pilgub Lampung 2018 Pilkada Serentak Plt Bupati Lamteng Berikrar Tak Netral

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan