Polda Segel Tanah Sengketa di Negara Mulya

Bertempat di Kampung Negara Mulya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, telah dilaksanakan  pemasangan plang pelarangan aktivitas (status quo) oleh Anggota Ditreskrimum Subdit II Polda Lampung didampingi Penasehat Hukum dan Petani Negara Mulya. Pemasangan plang pelarangan aktivitas (status quo) tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan dugaan tindak pidana Pengrusakan Tanam Tumbuh (406 KUHP) milik klien kami yaitu 22 Petani Kampung Negara Mulya yang diduga dilakukan oleh DONI AHMAD IRA anggota DPRD Kab. Way Kanan dalam laporan polisi nomor: STTPL/B-580/VIII/2019/POLDA LAMPUNG/SPKT RES WAY KANAN. Rabu (21/10/2021).

Bahwa perlu diketahui bersama awal mula peristiwa dugaan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh tersebut berawal dari adanya penggusuran tanam tumbuh milik klien kami di tanah nya sendiri yang diduga dilakukan oleh DONI AHMAD IRA pada hari Kamis 1 Agustus 2019. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2019 Klien kami melaporkan DONI AHMAD IRA ke Polres Way kanan dalam laporan polisi nomor: STTPL/B-580/VIII/2019/POLDA LAMPUNG/SPKT RES WAY KANAN.

Meski diawal proses penegakan hukum untuk klien kami terkesan berjalan lambat dan tertatih-tatih, kami tetap percaya dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada pihak Kepolisian. Kami sebagai Tim Penasehat Hukum 22 Warga Negara Mulya sangat mengapresiasi kinerja Bapak Irjen Pol Hendro Sugiatno “Kapolda Lampung” beserta Jajarannya yang mengambil alih perkara ini dari Polres Way Kanan yang telah tertidur begitu lama seakan tanpa kepastian hukum untuk tegak bangun berjalan mengikuti rel keadilan hakiki yang dinanti nantikan warga kampung Negara Mulya selama ini, dengan pengambilalihan perkara tersebut Polda Lampung segera menunjukan langkah-langkah nyata/konkrit dengan cara melakukan pemasangan plang pelarangan aktivitas (status quo) yang akan mempercepat kinerja kepolisian Polda Lampung dalam menangani dugaan tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh milik klien kami.

Menurut kami langkah Polda Lampung dengan memasang plang pelarangan aktivitas (status quo) tersebut merupakan kabar baik dan angin segar bagi klien kami yang notabene hanya petani kecil yang menggantungkan hidup dengan mengais rejeki ditanah nya sendiri. Dan juga langkah Polda Lampung tersebut merupakan sinyal kuat kepada semua pelaku yang punya keterbiasaan melakukan tindakan tidak terpuji/Penindas, perampas hak-hak Rakyat kecil bahwa Pendistribusian Keadilan yang transparan dan tidak memihak masih tegak berdiri di wilayah hukum Polda Lampung.

Kami sebagai tim Penasehat Hukum Petani Kampung Negara Mulya berharap agar Ditreskrimum Subdit II Polda Lampung agar dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Proaktif dalam mengawasi areal tersebut agar tidak ada aktivitas apapun disana.

Segera memeriksa kembali terlapor dan mengumpulkan alat-alat bukti tambahan yang cukup.

Segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan Status Tersangka pada perkara ini.

Anton juga menambahkan bahwa mewakili para petani Kampung Negara Mulya sebagai Tim Penasehat Hukum menggantungkan harapan besar kepada Polda Lampung agar segera menuntaskan perkara ini, karena masyarakat tersebut menggantungkan nasib hidup dan masa depan anak-anaknya dari tanah tersebut, dan akibat dari pengrusakan tanam tumbuh tersebut memaksa sebagian klien kami bekerja serabutan tanpa kepastian dengan upah Rp 70000 per hari untuk menyambung hidup dirinya dan keluarga.

Habibi/Hendri

Posting Terkait