Politik Uang Racun Demokrasi

Josua | Fajar Sumatera

BANDARLAMPUNG–Menjelang pemilihan kepala daerah 2020 mendatang, Bawaslu Bandarlampung mendeklarasikan Gerakan Kelurahan Anti-Politik Uang.

Deklarasi yang berlangsung di Lapangan Baruna Panjang, pada Rabu (4/12) siang tadi, turut dihadiri Wali Kota Bandarlampung Herman HN, KPU & Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan partai politik.

Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah, mengingatkan bahaya politik uang dalam memilih pemimpin.

Baca Juga:  32 Calon PPS Bandarlampung Diduga Bermasalah

“Politik uang merupakan racun bagi demokrasi dan mengganggu jalannya kepemimpinan untuk memakmurkan masyarakat,” tegas dia.

Sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, pelaku politik uang baik pemberi dan penerima bisa dikenakan pidana.

“Bawaslu menaruh perhatian khusus terhadap beberapa wilayah di bandarlampung yang dinilai rawan politik uang, seperti di Kecamatan Panjang dan Pesisir Telukbetung Barat,” tukasnya.

Baca Juga:  60 Panwascam se-Bandarlampung Ikuti Bimtek Penguatan SDM

Melalui deklarasi Gerakan Kelurahan Anti-Politik Uang, masyarakat diharapkan dapat memahami aturan kepemiluan.

Sementara itu, Wali Kota Bandarlampung Herman HN, mengapresiasi Gerakan Kelurahan Anti-Politik Uang, sehingga kedepannya masyarakat mendapatkan pemimpin yang baik.(JO)

Bawaslu Bandarlampung Kelurahan Anti-Politik Uang.

Posting Terkait