Polresta Gencar Gembosi Ban Mobil

FO MBK

FO MBK Biang Macet di Bandar Lampung.

BANDARLAMPUNG — Penggembosan ban kendaraan yang tidak memarkirkan kendaraan di tempat yang telah tersedia masih terus dilakukan, khususnya pada kendaraan roda empat oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung.

Wakasatlantas Polresta Bandar Lampung Ajun Komisaris Ridho Rafika mengatakan hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pengemudi yang masih bandel yang masih saja abai.

Padahal, rambu-rambu lalu lintas larangan parkir di bahu jalan sudah tersebar, khususnya pada kawasan tertib lalu lintas (KTL). “Sosialisasi juga sudah masif kami laksanakan. Jadi penggembosan ban masih kami lakukan karena ini diskresi kepolisian,” kata dia, Jumat (12/1).

Langkah penggembosan ban ini untuk memperkuat penegakan hukum bagi para pengendara yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun payung hukum penggembosan ban masih digodok DPRD dan Dinas Perhubungan Bandar Lampung, langkah tegas terus dilakukan.

“Ya, sambil menunggu perda itulah langkah kami karena mereka melanggar UU LLAJ. Sudah jelas kalau ada tanda dilarang parkir, dan di kawasan tertib lalu lintas (KTL). Tapi pengendara masih saja bandel, makanya diskresi tindakan tegas dan terukur,” kata dia.

Pihaknya juga kembali mengimbau para pengendara agar tidak parkir di bahu dan badan jalan, di sepanjang jalan protokol yang memiliki rambu dilarang parkir, dan juga KTL, seperti Jalan RA Kartini, Jalan Raden Intan, dan Jalan Ahmad Yani, serta di sekitar Jalan Diponegoro-Dr Susilo dekat Pemkot Bandar Lampung.

“Masyarakat juga harus bantu menciptakan kawasan tertib lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Selain tilang, tindakan gembos ban pasti akan diambil untuk para pelanggar,” kata Ridho.

Mengenai permasalahan kepadatan lalu lintas yang kompleks, terutama pada jam sibuk, di Jalan Raden Kartini, dan Jalan Raden Intan di sekitar pusat perbelanjaan. Forum lalu lintas kota yang terdiri dari Dishub, Satpol PP, dan Satlantas akan segera berkoordinasi.

Menurut Ridho, banyak permasalahan, seperti parkir liar yang penanganannya pada Dishub. Penataan pedagang kaki lima yang diatur Satpol PP agar kawasan tersebut bisa tertib, atau minimal kepadatan kendaran bisa dikurangi. “Kayak di Bambu Kuning kompleks masalahnya, ada JPO tapi enggak dipakai, ada PKL, ada parkir. Nah ini yang mau kami bahas ke depan,” kata dia.

Salah satu pengendara roda empat, Muhammad Prabu Natagama (25), mendukung adanya upaya penindakan kendaraan tersebut, kendati payung hukumnya masih berdasarkan diskresi kepolisian. Namun, ia menyarankan perlu adanya sosialisasi lebih, seperti pemasangan spanduk, dan lain-lain. Agar masyarakat tahu titik-titik yang tidak boleh memarkir mobil sembarangan. “Setuju ada penindakan, tapi lebih banyak sosialisasi saja,” kata dia.

Pengendara roda empat lainnya, Fitri (28), mendukung penindakan tegas ini, tapi meminta pelanggar pertama diberikan keringanan. “kalau yang sudah berulang ulang parkir sembarangan bisa langsung digembosin bannya. Tapi kalau dia baru pertama kali, diperingati saja dulu jangan langsung dikempesin atau ditilang,” kata dia.

Dishub Bandar Lampung tampak serius menertibkan parkir liar ini. Pasalnya, Dishub sudah mengajukan penambahan 12 unit sepeda motor patroli, yang nantinya digunakan untuk memonitoring jalan yang berada di Kota Tapis Berseri.

“Kami sudah mengajukan ke Pemkot Bandar Lampung mengenai penambahan armada untuk patroli. Kalaupun pengajuan kami disetujui Pemkot, tentunya kami senang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Bandar Lampung Iskandar dihubungi, kemarin.

Disinggung berapakah kocek yang harus dirogoh dalam pengadaan 12 unit sepeda motor itu, Iskandar tidak bisa menjawab secara detail, dengan alasan bukan kewenangannya untuk memaparkan anggaran. “Kalau masalah anggaran saya tidak bisa memaparkannya, sebab itu bukan kewenangan saya. Saya hanya mengurusi kepadatan arus lalu lintas di kota ini,” kata dia.

Pengajuan penambahan armada tersebut, ujar Iskandar, disebabkan hingga kini pihaknya tidak memiliki jumlah unit patroli yang memadai. Dishub hanya mempunyai unit patroli satu kendaraan sepeda motor dan satu kendaraan mobil untuk memonitoring arus lalu lintas. “Ya, kami kekurangan armada untuk mengawasi seluruh lalu lintas kota ini,” kata dia.

Menanggapi adanya niatan Dishub untuk menambah armada, Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Wahyu Lesmono mengapresiasi baik rencana yang dilakukan pihak Dishub.

“Apa pun yang dilakukan Dishub untuk kemajuan dan kebaikan kota, kami akan dukung sampai kapan pun,” kata dia. Kalaupun rencana itu telah dipersetujui Pemkot, diharapkan penambahan kendaraan itu dapat mengurai kemacetan dan menertibkan parkir liar yang berada di bahu jalan, dan memakan trotoar bagi pejalan kaki. (*)

380 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan