PPRL Peringati Hari Tani Nasional, UUPA Jalan Ditempat

Aksi Massa Pusat Perjuangan Rakyat Lampung memperingati Hari Tani Nasional di Tugu Adipura, Bandar Lampung (24/9/2017) – (Foto Ist)

BANDARLAMPUNG – Dalam rangka memperingati hari tani nasional tahun 2017, ratusan masa yang tergabung dalam aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dengan tegas  meminta agar rezim pemerintahan dibawah kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla agar mewujudkan refosmasi agraria sejati.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan, Christin saat menggelar aksi di Tugu Adipura, Minggu (24/9).

Persoalan agraria di Indonesia menjadi masalah yang tidak berkesudahan dimana terdapat ketimpangan sebagai dampak dari monopoli tanah oleh korporasi perkebunan besar masih menjadi akar permasalahan.

“Pemerintah memiliki peranan dalam menyelesaikan konflik agraria ini. Namun sayangnya, mereka (pemerintah) seakan tidak bergeming dengan kondisi petani yang makin terasingkan dari tanahnya,” katanya.

Baca Juga:  Hari Tani, dari Kicauan Presiden Jokowi Hingga Seruan Industrialisasi Desa

“Peran pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi – JK terkesan membela perusahaan perkebunan besar melalui  berbagai kebijakannya. Akhirnya menghadirkan celah terjadinya perampasan tanah petani yang dilakukan oleh korporasi perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia.” Ucapnya.

Ketimpangan permasalahan agrarian di Indonesia secara umum saat ini dapat dilihat dari data bahwa sekitar 35,8 juta hektar tanah telah dikuasai oleh 531 perusahaan. Selain itu, lebih dari separuh jumlah petani atau sekitar 56 persen memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar.

“Jelas ini berbanding terbalik dengan rencana pemerintahan Jokowi – JK yang akan mengeluarkan kebijakan reformasi agraria yang sifatnya semu,” sindirnya.

Baca Juga:  Terkait Dana Bansos Pemkot, Aparat Hukum Tutup Mata

Indonesia sebenarnya memiliki kebijakan yang mengatur tentang distribusi tanah secara tepat yakni melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no 5 tahun 1960 yang dikeluarkan di era pemerintahan Soekarno.  Namun, menurut ia, penerapan UUPA tidak ubahnya sebuah kitab peninggalan sejarah yang hanya menjadi pajangan. “Sampai berpuluh tahun UUPA lahir, sama sekali tidak dijalankan oleh pemerintah sampai setelah rezim Soekarno runtuh,” ucapnya.

Akhirnya, kondisi petani saat ini mengalami tindakan refresif dan kriminalisasi dari pemerintah melalui aparatnya. Secara nyata, masyarakat Indonesia  bisa melihat nasib warga di Desa  Olak-Olak, Kalimantan dan adanya penggusuran petani jurang Koak diarea Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Semua mendapat tindakan refresif yang disertai kriminalitas oleh aparat keamanan. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang ingin meredam perjuangan rakyat untuk mendapat hak nya,” tegasnya.

Baca Juga:  PPRL: Pemkot Bandar Lampung Tak Manusiawi

Oleh karena itu, pihaknya mengecam segala tindakan refresifitas  yang dilakukan oleh rezim pemerintah Jokowi- JK terhadap kaum tani dan menyatakan beberapa tuntutan. Pertama, tolak perpu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Kedua, hentikan refresifitas terhadap petani dan gerakan rakyat lainnya. ketiga, hentikan kekerasan tehadap buruh tani perempuan dan anak.

Keempat, Hentikan penggusuran terhadap petani Jurang Koak. Kelima, hapuskan sistim kemitraan. Keenam, usut tuntas illegal logging di Lambar dan register 19 Pesawaran yang merugikan kaum tani. Ketujuh, tolak reklamasi teluk Lampung. Delapan,  Tolak penggusuran kampung nelayan Karang Maritime Panjang. Sembilan, wujudkan industrialisasi nasional. Sepuluh, jalankan UUPA sejati.

“Semoga pemerintah bisa mengabulkan tuntutan kami untuk mewujudkan reformasi agraria sejati,” pungkasnya (TM ).

 

Hari Tani Nasional 2018 PPRL Pusat Perjuangan Rakyat Lampung

Posting Terkait