Presiden Puji DPR Jadi Tuan Rumah Kerja Sama Parlemen RI-Pasifik

Presiden RI, Joko Widodo . (Ist)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pujian kepada DPR. Jokowi menilai DPR telah berhasil menjadi tuan rumah dalam kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara pasifik. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidatonya di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara DPR, Kamis (16/8/2018).

“Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pada bulan Juli tahun 2018, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships. Kemudian, Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko dan Parlemen Uni Eropa,” ujar Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara DPR, seperti yang dilansir dari detik.com, Kamis (16/8/2018).

Baca Juga:  Presiden Jokowi Rapat Bahas Ekspor-Impor

Jokowi menjelaskan, DPR juga telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang (RUU) pada sidang tahunan 2017 hingga 2018. RUU tersebut di bidang keamanan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan kesehatan.

“Sementara itu, DPR juga terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan segenap tugas konstitusionalnya. DPR telah mengakselerasi penyelesaian pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang. DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan,” ujar Jokowi.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Hadiri Pengkajian Ramadan di Uhamka

Selain itu, dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan DPR telah membentuk 46 panitia kerja di pembangunan dan menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan untuk pengangkatan sejumlah pejabat publik.

“Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, calon Panglima TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selama tahun 2018, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat,” jelas Jokowi. (net/hp)

2,014 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Jokowi

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan