Presiden Teken Gaji Ke-13, Lampung Tunggu Surat Resmi

Aset Pemerintah Dikelola Pihak Ketiga, Ada Aturan Sistem Berbeda

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

BANDAR LAMPUNG – PRESIDEN Joko Widodo telah resmi menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Kendati sudah sah, Pj Sekretaris Daerah Lampung Hamartoni Ahadis, mengaku untuk Provinsi Lampung pihaknya belum menerima surat secara resmi dari pemerintah pusat.

“Sejauh ini belum, masih kami tunggu,” tukas Hamartoni, Rabu (23/5).

Kendati demikian, Pemprov Lampung, akan menindaklanjuti bila surat edaran atau PP tentang THR dan gaji ke-13 itu sudah turun.

Baca Juga:  Lampung Masih Tunggu Surat Resmi Gaji 13

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah Lampung Minhairin, mengaku sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut.

Namun Minhairin, belum bisa memastikan berapa besaran alokasi yang sudah disiapkan tersebut.

“Sudah kami siapkan. Rinciannya tunggu PP dari pusat saja,” kata dia, via pesan WhatsApp.

Lanjut dia, bila melihat tahun 2017 Bakuda (badan keuangan daerah) Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp66,6 miliar untuk membayarkan THR dan gaji ke-13.

Dengan rincian, gaji ke-13 sebesar Rp37,687 miliar dan THR sebesar Rp 28,913 miliar. “Ya kurang lebih itulah. Saya juga belum bisa memastikan angkanya,” tandasnya.

Baca Juga:  Didik Sebut THR dan Gaji ke-13 Sangat Luar Biasa

Untuk diketahui, berdasarkan data BKD Lampung, tanggal 7 Juni 2016, jumlah PNS yang ada di lingkungan Pemprov Lampung mencapai 8.880 orang.

Dengan rincian golongan I/A 14 orang, I/B 52 orang, I/C 94 orang, I/D: 46, II/A 327 orang, II/B 691 orang, II/C 1048, II/D 421 orang, III/A 708 orang, III/B 1.949 orang, III/C 1.060 orang, III/D1.443 orang, IV/A: 589 orang, IV/B: 313 orang, IV/D: 44 orang, dan IV/E: 9 orang.

Baca Juga:  Lampung Masih Tunggu Surat Resmi Gaji 13

8.880 orang belum ditambah dengan pengalihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan turunannya, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi Perangkat Daerah. Yang bila ditambah, jumlahnya sekira 13 ribu PNS atau 50 persennya adalah PNS guru.

Sedangkan untuk jumlah pensiunan pada tahun 2018, berdasarkan data dari BKD Lampung, total ada 67 PNS yang memasuki batas usia pensiun (BUP). (ZN/*)

Gaji Ke-13

Posting Terkait