Pro-Kontra Pansus Dianggap Wajar

BANDARLAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal menanggapi santai terkait aksi, Selasa (10/7/2018), dari elemen masyarakat mengatasnamakan Barisan Rakyat Peduli Lampung di pemprov. Para massa aksi itu menolak pembentukan panitia khusus (pansus) money politics yang dibentuk dewan.

“Menurut saya itu sah-sah saja jika ada elemen masyarakat yang pro dan kontra atas pembentukan Pansus ini. Karena setiap orang memiliki pendapat dan pemikiran masing-masing,” kata Dedi, Rabu (11/7/2018).

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, DPRD Provinsi Lampung memiliki tugas dan tanggungajawab, salah satunya menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa tinggal diam saat melihat masyarakat gaduh dengan adanya gerakan penolakan.

“Apalagi hasil hearing lalu dengan Kapolda, Kejati, Bawaslu, KPU terungkap juga adanya dugaan tindak pidana,” ujarnya.

Pansus akan mendalami dan membuktikan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan money politics di pilgub  27 Juni  lalu. Karena, ia menilai dugaan pelanggaran ini mengganggu kualitas demokrasi di Bumi Ruwa Jurai.

“Pansus akan menggali itu, apabila tidak terbukti, maka kita rekomendasi tidak terbukti. Tetapi jika terbukti, maka akan kita teruskan ke lembaga terkait. Jadi tidak perlu kekhawtiran dari banyak pihak. Biarkan lembaga bekerja dan jangan sampai masyarakat gaduh bahkan bisa terjadi gesekan,” ucapnya.

Pihaknya akan mengawal dan memperkuat lembaga lain apabila ada temuan kejanggalan, ketidaksesuaian saat digelarnya ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi.

“Tentunya Pansus juga akan memberikan rekomendasi yang menjadi keputusan DPRD saat laporan pansus itu disetujui dalam paripurna,” pungkasnya. (*)

2,314 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Pro-Kontra Pansus Dianggap Wajar

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan