Program E-warung Lampura Disoal

Bandar Lampung-Perkumpulan gerakan kebangsaan Lampung Utara, mendesak Pemkab setempat mencabut kesepakatan penunjukan Perum Bulog sebagai manajer penyedia komoditas program sembako untuk e-warung. Kesepakatan ini dinilai cacat hukum karena diduga tidak sesuai aturan.

Dalam orasinya kordinator aksi, Exsadi menduga penunjukan tersebut sama saja tidak memberdayakan para pelaku ‎ekonomi lokal. Di samping itu, kebijakan ini termasuk praktik monopoli yang tidak diperbolehkanpenunjukan perum bulog juga dianggap sebagai upaya cuci tangan dari dinas sosial untuk menangani persoalan itu.

 

“Dinas sosial harus bertanggung jawab penuh dalam program itu, dan bukannya malah cuci tangan. Aparat penegak hukum juga harus menyelidiki kesepakatan ini,”ungkapnya, Selasa (27/10).

Sementara itu Kepala Perum Bulog Sub Divre Lampung Utara, Denny Kurniawan membantah bahwa penunjukan yang berdasarkan kesepakatan itu ,tidak memiliki dasar hukum. ‎Menurutnya, kesepakatan itu telah sesuai aturan. Dan tidak ada aturan yang melarang Perum Bulog untuk menjadi manajer pemasok sembako

“ Aturan tahun 2019 lalu tidak pernah dicabut dan masih boleh digunakan jadi tudingan itu sama sekali tidak benar,”bantahnya.

Tanggapan sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Lampung Utara Erwinsyah, menurutnya penunjukan itu tidak hanya berdasarkan aturan melainkan berlandaskan pada sejumlah rapat mulai dari tingkat provinsi hingga nasional.(Edy Palay)

Posting Terkait