Proses Lelang Kegiatan MTQ Pringsewu 2020 diduga Cuma Formalitas

Ilustrasi LPSE (ist)

PRINGSEWU – PROSES Lelang Belanja  kegiatan MTQ berindikasi penunjukan langsung kepada penyedia barang dan jasa kepihak ke-Dua. Pasalnya, proses lelang di LPSE diduga hanya sebagai formalitas belaka dalam lelang belanja kegiatan MTQ tingkat Provinsi, Bulan April, Tahun 2020 mendatang.

Belanja kegiatan MTQ oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, dibagi dalam beberapa paket pekerjaan. Diantaranya, Belanja event organizer Rp 10,1 Miliar, Belanja makan minum pemodokan Kafilah Rp 2,4 Miliar, Belanja makan minum pemodokan dewan hakim Rp 516,2 Juta dan Belanja makan minum transit (Pembukaan), penyambutan dan pelepasan kafilah Rp 251,4 juta.

Dari 4 paket pekerjaan, satu paket pekerjaan selesai dilelang. Tiga paket pekerjaan lainnya dilelang, akan tetapi, meski sudah dinaikkan Ke-Kabag UKPBJ dan ditandatangani disposisi yang diteruskan ke Pokja beberapa Minggu lalu.

Namun, tiga paket pekerjaan tadi sudah di disposisikan, ketiganya pekerjaan belanja makan dan minum MTQ mendadak di review ulang.

Patut dicurigai, diduga paket itu sudah terkondisikan alias sudah memiliki pengantin (Penyedia) yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.

Baca Juga:  Pemenang Proyek Miliaran Diduga Gunakan Alamat Palsu

Dugaan bagi-bagi paket pekerjaan tersebut, sudah menjadi rahasia umum. Apalagi dikalangan penyedia barang dan jasa dipusaran Pemerintah di Kabupaten Pringsewu.

Bahkan, indikasi tersebut, dengan mudah Dinas atau pengguna anggaran mengintervensi Pokja.

Hal itu, terpantau dari proses keterlibatan peserta lelang Tahun 2020 dalam pengadaan makan dan minum untuk kafilah di MTQ tingkat Provinsi yang akan digelar 10 April mendatang.

Selain itu, dugaan menguat adanya perubahan dalam proses pembukaan penawaran, tepantau adanya pengaturan peringkat dalam penawaran pengadaan makan minum dengan nilai Rp 2,4 Miliar.

Sebelumnya, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu tidak seperti di proses lelang yang sudah berjalan beberapa waktu lalu dalam paket pekerjaan rehab gedung Bupati dengan nilai Rp 1,5 Miliar dan sudah berjalan pengerjaannya.

Dalam susunan peserta lelang rehabilitasi kantor Bupati, tidak ada satupun peserta yang berubah sedikitpun dan masih diposisi sejak proses lelang digelar.

Kemudian, dugaan tersebut, semakin masifnya soal adanya perubahan proses untuk pembuktian kualifikasi yang semula tanggal 16 Maret hingga tanggal 16 Maret 2020, Pukul 14.00 WIB mendatang. yang tercatat di LPSE Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga:  Pemenang Proyek Miliaran Diduga Gunakan Alamat Palsu

Namun, Pertanggal 14 Maret, tahun 2020, informasi pembuktian kualifikasi di LPSE Kabupaten setempat berubah, dengan agenda pembuktian kualifikasi dijadwalkan tanggal 23 Maret, Pukul 09.00 WIB, hingga tanggal 23 Maret, tahun 2020, Pukul 14.00 WIB. Informasi tersebut berubah drastis, dan mundur dari pernacanaan awalnya.

Pertanyaannya, Apakah Pokja bekerja secara profesional atau di intervensi oleh Pengguna Anggaran untuk mempengaruhi Kabag UKPBJ dan Pokja Kabupaten?

Ekhrom, salah satu Pokja di UKPBJ LPSE Kabupaten Pringsewu mengatakan, proses lelang itu sudah sesuai dengan prosedur. Artinya sudah sesuai dengan susunan peringkat penawaran.

“Itu sudah sesuai peringkat penawaran, maka secara otomatis nomor urutan pesertapun ikut berubah,”ungkapnya.

Tahun 2019 KPK Bagian supervisi pencegahan melakukan monitoring ke Kabupaten Pringsewu.

Padahal, UKPBJ Kabupaten Pringsewu sudah menjadi catatan merah dalam monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Per Tanggal 19 November Tahun 2019 lalu.

Yang menjadi catatan KPK ialah, soal pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga:  Pemenang Proyek Miliaran Diduga Gunakan Alamat Palsu

Bahkan, terpantau Dian Patria pada saat itu, dalam kunjungannya sempat memasuki ruangan Kabag UKPBJ di Sekertariat Pemkab Pringsewu. Kamis, 21 November 2019 lalu.

Bahkan, kondisi Proses lelang dalam sistem pengadaan secara elektronik sudah menjadi di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Dinas terkait menyusun dokumen yang sudah dipilih, nantinya persyaratan dokumen akan di arahkan ke penyedia yang sudah jadi pengantin,”ujar Dian Patria Kasatgas Pencegahan wilayah III KPK di sampaikan di Novotel padah tahun 2019 lalu.

Dalam Isi materi yang disampaikan Dian Patria di ungkapkan, Jika penyedia ‘pengantinnya’ ada kekurangan dokumen penawaran, maka dimasukkan lagi melalui orang ketiga.

Kemudian, Penyedia ‘pengantin’ hanya memberikan dokumen dan user id kepada staff yang sudah ditugaskan oleh pimpinan di dinas-dinas terkait. Semua proses dari mulai RAB, spek, Tenaga Teknis, dan lain lain dibuat Dinas tersebut.

“Kemudian, tender sengaja dibuat gagal sampai dengan dua kali agar bisa penunjukan langsung,” jelas KPK. (Udin)

Lelang Kegiatan MTQ Pringsewu MTQ Pringsewu MTQ Pringsewu 2020

Posting Terkait