Proyek Gedung Hemodialisa Pringsewu Diduga Terkondisi

PRINGSEWU – Pengumuman tender proyek Gedung Hemodialisa Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu bak hantu, pasalnya, pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dijadwalkan tengah malam yakni, Pukul 23.59 WIB.

Diduga ada kejanggalan dalam proses tender dengan kode 3065337 dan terindikasi sarat mainan mahluk halus yang mengatur proses lelang tersebut.

Diduga kuat proyek gedung Hemodialisa sudah terkondisikan oleh oknum dilingkaran LPBJP, pasalnya, dari tiga penawaran peringkat terbaik dan terendah tidak ada satupun dari pihak penyedia dilakukan proses pemanggilan atau undangan untuk melakukan pembuktian kualifikasi.

Salah satu narasumber yang dimiliki media ini, pihak penyedia dengan penawaran terbaik yang menjadi peserta lelang gedung tersebut, di tanggal 29 Juli, 2020 lalau. pihaknya kesulitan untuk melakukan proses meng-upload dokumen kualifikasi dan dokumen pendukung lainnya. Padahal jaringan internet yang ia miliki sangat bagus.

“Seperti mengalami gaguan pada sistem LPSE Kabupaten Pringsewu, mengalami kesulitan untuk meng-upload dokumen”,kata sumber yang dimiliki media ini, Senin (10/08).

Hal itu juga dialami oleh penyedia atas nama CV Auli Akbar yang masuk dalam tiga daftar penawaran terbaik dan penawaran terendah, namun sayang, pihaknya pun tidak masuk dalam daftar undangan Pokja II.

“Satu syarat pendung alat ada yang tidak ter-upload, karena susah masuk dan mengalami loading dalam proses peng-upoadtan dokumen pun tidak mendapatkan undangan pembuktian kualifikasi”, tandas Porda menyampaikan kepada Harian Fajar Sumatera, Selasa (11/08).

Terkait proses lelang gedung Hemodialisa di Dinas Kesehatan yang terkesan di ulur-ulur waktu pengumumannya.

Terkait hal itu, Menjadi sorotan serius oleh Andreas Andoyo penggiat anti korupsi di Provinsi Lampung, dari laman facebook miliknya diduga kuat yang menjadi kemantin proyek gedung Hemodialisa kemungkinan berkas belum lengkap, maka jadwal penetuan kemantin mundur terus.

“Kemungkinan berkas belum lengkap ya bro.. karena hari ini verifikasi berkas. Ayo pelototin siapa yang jadi kemantennya. Kita kawal sampai pengerjaan proyeknya.”, Kata Handoyo dalam tulisannya di laman Facebook-nya sekitar lebih kurang 12 jam yang diunggah lengkap dengan jadwal tahapan lelang hasil screenshot laman LPSE. Senin, (10/08).

Diberitakan sebelumnya, Unit layanan pengadaan (ULP) di Sekrtariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu diduga bermain curang dalam penentuan pembuktian kwalifikasi tahapan e-lelang proyek di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang digelar di ruangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Kabupaten setempat.

Sebagi panitia kelompok kerja (Pokja) pemilihan Pokja II di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang semula tidak ada perubahan, hinggal Hari Kamis, Tanggal 06 Agustus, 2020 belum berubah masih seperti semula.

Dari pantauan Media ini, dugaan menguat adanya indikasi Pokja bermain dalam proses lelang, sejak Hari Jumat, Tanggal 07 Agustus, 2020. Jadwal tahapan e-lelangpun berubah, dan mudur dari jadwal sebelumnya hingga Tanggal 10 Agustus mendatang.

Sebelumnya, media ini melakukan pemantauan dari halam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu, ditemukan satu perusahaan penyedia CV LI menjadi pemenang di Dinas Kesehatan. Kali ini, Perusahaan penyedia tiga terendah dengan urutan 2 dan 3 dengan dokumen lengkap dieliminasi oleh Pokja II.

Hal itupun, disoal oleh Andreas Andoyo selaku Penggiat Anti Korupsi di Provinsi Lampung mengatakan, proses e-lelang di LPBJP Kabupaten Pringsewu diduga sarat mainan. Pasalnya, eks staff Dinkes menjadi pungsional di UKPBJ. Hal itu menguatkan indikasi permainan antara Pokja dan Pengguna Anggaran (PA).

“Diduga sebelum digelar proses e-lelang salah satu Pokja berkomunikasi aktif dengan PA”,kata A. Andoyo saat dikonfirmasi, Jumat (07/08).

Berangkat dari situlah, celah dan ruang dibuka soal komunikasinya kedua belah pihak.

Masih kata A. Andoyo mengungkapkan, proses lelang Pokja II yang digawangi oleh Novan, akibat ulahnya menjadi tanda tanya publik. Pasalnya, tender pasca kualifikasi dan dokumen pemilihan nomor DP/3065337/DINKES/2020 tanggal 20 Juli 2020 berubah lagi dari jadwal.

“Lucukan, ulah Pokja 2. Sepertinya SDM Pokja di LPBJP Kabupaten Pringsewu harus dibersihkan dulu nih, agar proses lelang bisa tidak Kocok bekem”, ujarnya.

Dirinya berharap, lanjut A. Andoyo, Aparat Penegak Hukum (APH) jangan hanya diam. Apabila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk memantau setiap proses lelang di LPBJP Kabupaten Pringsewu.

“Dengan demikian, tidak ada lagi proyek pesanan dari si (A) maupun proyek pesanan dari si (B), agar optimisme terhadap penerapan e-procurement dan Kabupaten Pringsewu bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme”, tegasnya.

Terpisah, hal tersebut dibantah oleh Novan yang diwakili oleh Kepala Bagian (Kabag) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pringsewu, menurutnya, Proses lelang yang sedang digelar itu, semuanya melalui sistem di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi, tidak menjadi dasar patokan peserta penyedia yang masuk dalam urutan penawaran terendah bisa mengikuti ketahapan selanjutnya.

Akan tetapi, paska memasuki tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, Teknis dan harga. Maka, perusahaan penyedia yang lengkap itu yang mendapat panggilan pembuktian kualifikasi.

“Kata Pokja II (Nouvan), perusahaan penyedia dengan penawaran terendah tidak ada jaminan masuk ketahapan selanjutnya, untuk pengumuman secara otomatis sistem yang memberikan informasi”,beber Nur Fajri mewakili Pokja II diruang kerjanya, Kamis (06/08). (Saefudin)

Posting Terkait