Proyek Peningkatan PSU PPCK Lampung Senilai Rp 942 Juta di Air Naningan Bertendensi Korupsi

Pembangunan peningkatan jalan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) milik Dinas PKP-CK Lampung diduga menggunakan material bahan baku yang tidak sesuai dengan kontrak. (Foto Tim Redaksi)

BANDAR LAMPUNG – Proyek lapisan penetrasi (Lapen) dan Lapis tipis aspal pasir (Latasir) milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKP-CK) Provinsi Lampung di Pekon Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, diduga tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Pasalnya, CV Telegai selaku pelaksana pembangunan peningkatan jalan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) milik Dinas PKP-CK itu menggunakan material bahan baku yang diduga kuat tidak sesuai dengan kontrak.

Proyek senilai Rp 1,204 Miliar dengan penawaran sebesar Rp 963 juta dengan harga negosiasi CV Telegai dengan kelompok kerja (Pokja) sebesar Rp 942 juta bersumber dari APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung (TA) 2019 terindikasi bermuatan korupsi.

Pekerjaan proyek yang digelar pada Bulan Oktober, 2020 lalu, Terkesan asal jadi.

Diduga kuat material yang digunakan adalah abal-abal, pasalnya, dalam satu pembangunan peningkatan PSU pekerjaan perkerasan jalan di Air Naningan, yang dibangun dengan dua item (Lapen Latasir) pekerjaan sekaligus.

Baca Juga:  Respons Kejati Melihat Proyek-proyek di Dinas PPCK Lampung yang Bertendensi Koruptif

Pantauan Harian Fajar Sumatera dilapangan, kondisi jalan Lapen Latasir milik Dinas PKP-CK. Hari ini, kondisinya memprihatinkan.

Kondisi Jalan Peningkatan PSU Dinas PPCK Lampung di Pekon Air Naningan, Tanggamus.

Karena, aspal dan batu split kondisinya sudah rontok sehingga terlihat kasat mata murat marit. Bahkan, sebagian lapisan batu screaning material yang digunakan oleh CV Telegai sudah tidak menempel dibadan jalan tersebut.

Melihat kondisi jalan sudah seperti itu, menurut Mustofa Ali, SH Penggiat Anti Korupsi mengatakan, ada kejanggalan dalam pengerjaan itu.

Mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, Pertama, proyek peningkatan jalan tersebut di buat dua nama dalam satu pekerjaan (Lapen Latasir). Kemudian, yang harus diketahui oleh masyarakat yakni, diketahui itu hanya peningkatan jalan onderlahg ke jalan Lapen, dan pembangunan jalan tersebut diduga bukan jalan latasir.

Baca Juga:  Respons Kejati Melihat Proyek-proyek di Dinas PPCK Lampung yang Bertendensi Koruptif

Kenapa demikian, diatas badan jalan ditemukan abu batu (screaning) dengan jumlah banyak.

Masih kata Mustofa Ali kepada Harian Fajar Sumatera, Rabu, 17 September, 2020. Dari tenaga ahli dan konsultan pembangunan jalan yang dimiliki Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Permak Indonesia) menjelaskan, dalam pekerjaan peningkatan jalan dari lapen ke ruas jalan Latasir. Harus melalui tahapan jenis pekerjaan, yakni, Perkerasan Berbutir terdiri dari lapisan pondasi telford/onderlahg.

Seharusnya, material jalan tersebut terdiri dari pertama lapisan batu 10/20, pasir urug, batu 3/5,1/2, dan batu screaning ternyata tidak semua material tersebut terpasang.

Selain itu, jenis lainnya. Pemerasan Aspal terdiri dari Lapisan Perekat yakni, aspal cair, latasir kelas A (SS A) dan lapisan permukaan penetrasi macandam.

Melihat kwalitas pembangunan pekerjaan dikerjakan oleh pihak CV Telegai disinyalir pada proses pengerjaannya sangat-sangat tidak sesuai dengan kontrak.

Fakta ini terungkap, ketika dilokasi banyak aspal yang sudah terkelupas, dan badan jalan sudah kroak. Bahkan, bibir jalan dan badan jalan sudah menjadi banyak tumpukan pasir.

Baca Juga:  Respons Kejati Melihat Proyek-proyek di Dinas PPCK Lampung yang Bertendensi Koruptif

“Diduga kuat akibat ulah pemborong yang memiliki watak koruptif, ini membuktikan lemahnya pengawasan dari Dinas PKP-CK”,ujar Mustofa Ali.

Mengingat, kwalitas pekerjaan yang acak acakan.

Lebih lanjut Mustofa Ali mengatakan, anehnya, pekerjaan peningkatan PSU di Air Naningan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi standar KSO. Meski demikian, Dinas PKP-CK Provinsi Lampung tetap melakukan PHO pada pekerjaan tersebut.

“Disinyalir adanya konspirasi yang saling berkaitan, seharusnya CV Telegai sebagai penyedia dan pelaksana pekerjaan tersebut, dalam permohonan pengajuan pencairan tagih yang nilainya ratusan juta rupia, seharusnya tidak dilakukan persetujuan tagihan oleh Dinas PKP-CK. Akan tetapi, Dinas PKP-CK meng-Acc bahkan mengamininya”,kata Mustofa Ali.

Dengan seperti itu, Diduga kuat ada oknum pegawai dengan sengaja menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menurutnya, Aparat Penegak Hukum harus mengusut masalah ini agar tidak terus terulang, Karena, apabila persoalan ini hanya di diamkan. Selamanya masyarakat Lampung menikmati jalan rusak, akibat ulah kontraktor nakal. (Tim Redaksi)

Dinas Cipta Karya Lampung Dinas PPCK Lampung Pemukiman Kawasan Perumahan Lampung

Posting Terkait