PT MBI Langgar Aturan, PUPR Tuba Buang Badan

MENGGALA,-Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Tulangbawang,terkesan buang badan sikapi,kontruksi Bangunan Corong,Concrete Batching  Plant,milik PT.Multi Beton Indonusa (MB) yang diduga melanggar Aturan.

Corong yang dipergunakan Perusahaan untuk membuat Beton,berdiri hanya berjarak sekitar 7-8 Meter dari bahu jalan raya,sementara menurut Perda Tulangbawang Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Pasal (20) Ayat (7) Garis Sepadan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) terhadap as jalan jika jika tidak ditentukan lain,ditetapkan dengan ketentuan minimal,huruf (b) Bangunan ditepi jalan kolektor 15,meter.

Namum Dinas PUTR,dengan tegas mengatakan,jika mereka (putr) tidak punya kewenangan terhadap Bangunan Corong,tersebut,karena kewenangan mereka hanya sebatas menghitung biaya retribusi saat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Mendampingi Kabid Tata Ruang,Fahmi,Kasi Pengendalian dan Pengawasan,Feri,mengatakan jika sewaktu PT.MBI mengajukan permohonan hanya sebatas pengajuan IMB,untuk pembangunan mes kantor dan aula rapat.

Namun lanjut Feri,untuk pembangunan corong pihak perusahaan sama sekali tidak mencantumkan dalam usulan,sehingga sewaktu pengukuran pada titik lokasi pembangunan,dilakukan pihaknya sesuai data usulan.

“Kami hanya menghitung kisaran kewajiban retribusi yang harus dibayar oleh pemohon,untuk IMB,kalau soal corong,ga masuk itungan,apalagi corong bukan dikategorikan bangunan gedung yang dikatakan gedung adalah bangunan yang beratap,jadi saya ga tahu ada atau tidaknya ijin,karena bukan ranah kami,”tegasnya.20/08.

Feri,juga memastikan jika bangunan yang telah mendapatkan IMB dari Pemkab tulangbawang sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

“Soal bangunan,PTBI sudah sesuai aturan 15 meter dari jalan,jadi tidak ada persoalan,jika kawan-kawan tidak percaya silahkan ukur,tapi sebelum melakukan cari orang yang tahu metode pengukuran,”ujarnya.

Feri mengaku jika tupoksi Bidang Tata Ruang,sangat terbatas,hanya bertugas sebagai penghitung biaya retribusi dan selanjutnya memberikan rekomondasi,untuk diterbitkan IMB,dari Dinas Perijinan.

“Persoalan Tata Ruang,kami tidak berhak turut campur,jika tidak ada permohonan dari pihak Perusahaan,jadi ketika ada pelanggaran bukan menjadi tanggung jawab kami,melainkan tanggung jawab Penegak Perda yakni Satuan POL-PP,”jelasnya.

Sementara Fahmi,mengatakan jika saat ini pihaknya sedang mempersiapkan usulan perubahan dan pengantian terhadap Perda Nomor 02 tahun 2015.

Sebab,sejak terbitnya Undang-Undang Cipta kerja,otomatis Perda 02 tahun 2015,tidak lagi berlaku,sebagai acuan penerbitan IMB.

“Sekarang diganti PP 16 tahun 2016 tentang bangunan gedung

Ditetapkan bulan februari,jadi IMB tidak ada lagi yang ada namanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),”pungkaanya.(Fs-Murni.Ac)

Posting Terkait