Pungli, Oknum Kades Kekiling Terancam 20 Tahun Penjara

Tinus | Fajar Sumatera

BANDARLAMPUNG-Seorang oknum kades disidangkan lantaran telah melakukan pungli terhadap warganya. Dalam sidang kali ini para korban pun dihadirkan sebagai saksi. Namun saat hakim menanyakan bukti pemberian, tak satu pun saksi dapat membuktikannya.

Idham Husni, oknum Kepala Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang lantaran dugaan pungli yang dilakukannya terhadap warganya sendiri.

Kades ini didakwa telah bersalah meminta sejumlah uang sebagai biaya untuk mempermudah pengurusan surat tanah yang berubah luas sesuai dengan perhitungan Badan Pertanahan Nasional saat pencairan ganti rugi lahan pembangunan jalan tol.

Baca Juga:  Jika Terjadi Pungli dan KKN dalam Penerimaan CPNS Segera Laporkan

Dalam sidang kali ini, yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi, sebanyak 11 orang saksi dihadirkan untuk memberikan keterangannya terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh sang kades.

Para saksi yang hadir membenarkan bahwa mereka telah memberikan sejumlah uang kepada Idham Husni, namun saat majelis hakim mempertanyakan ancaman yang didapat jika tidak memberikan uang tersebut, seluruh saksi terdiam.

Baca Juga:  Disdik Tulangbawang Diduga Pungli Bantuan Laptop

Hingga pada permintaan majelis hakim untuk memunjukan bukti pemberian sejumlah uang tersebut, saksi yang hadir pun tak dapat menunjukannya di hadapan majelis hakim.

Diketahui dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, terdakwa meminta uang  dari  besaran Rp2 juta hingga mencapai Rp10 juta sebagai imbalah dari tanda tangan dan cap di surat tanah warga yang diperbaharui.

Tak hanya dari surat tanah, terdakwa pun menerima sejumlah uang dari warga yang mendapatkan banti rugi bangunan tobong bata dan ganti rugi tanam tumbuh yang besaran totalnya hingga mencapai Rp100 juta lebih.

Baca Juga:  Dugaan Pungli, Disdikbud Segera Panggil Kepsek SMPN 17

Terdakwa dijerat oleh jaksa menggunakan pasal 12 huruf e, dan pasal 11  undang–undang RI nomor 20 tahun 2001, perubahan atas undang-undang RI nomor  31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.(TN)

Kades Kekiling PN Tanjung Karang Pungli

Posting Terkait