Rakata Institute Dicekal Eko Kuswanto Banding

BANDARLAMPUNG – Dewan Etik  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menyatakan Rakata Institute bersalah dengan mengeluarkan hasil survey yang dipublikasikan ke publik sebelum mendaftarkan diri ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Untuk itu, penyelenggara menyatakan lembaga itu dicekal selama pilgub. Tapi Eko Kuswanto, ketuanya, menyatakan banding.

“Kami melarang Lembaga Survey Rakata Institute untuk  melakukan survey pemilihan calon gubernur – wakil gubernur dan mempublikasikannya. Rakata Institute wajib mentaati PKPU No 8 tahun 2017 tentang sosialisasi pendidikan politik dan partisipasi masyarakat,” kata Ketua KPU Lampung yang juga ketua Dewan Kode Etik Nanang Trenggono, Senin (14/5/2018).

Hal ini tertuang dalam keputusan sidang ketiga dewan etik lembaga survey pemilihan gubernur – wakil gubernur pada 27 Juni 2018 di aula KPU Provinsi Lampung nomor:04/Kpts-DewanEtik/V/2018.

Sidang yang berlangsung sekitar pukul 11.00 – 12.00 WIB dan dipimpin Nanang Trenggono bersama anggota Dewan Etik, Wan Abbas Zakaria, Mustofa Usman, Robi Cahyadi K, HS Tisnanta serta koordinator Presidium Jaringan Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) Hermawan.

Selain itu, ada empat keputusan dalam sidang Dewan Etik tersebut. Pertama, Hasil rangkaian pelaksanaan survei rakata pada tanggal 1-5 Agustus 2017, 30 November – 4 Desember 2017, dan 2 – 7 April 2018 tidak kredibel serta terbukti melanggar etika survei secara administrasi maupun subtantif.

Kedua, KPU Lampung memberi peringatan kepada yang bersangkutan agar wajib memenuhi dan menaati PKPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Ketiga, KPU Lampung melarang Rarakata Institute melakukan survei Pilgub Lampung 2018 yang dipublikasikan.

Keempat, pelaksanaan putusan Dewan Etik Lembaga Survei Rakata Institute dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung yang diatur pada pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2017.

Sementara itu, serta koordinator Presidium Jaringan Pemuda Republik Indonesia (JAPRI) Hermawan menyampaikan bahwa  pihaknya mengambil adanya pembelajaran pendidikan demokrasi setelah adanya keputusan tersebut.

“Ini adalah pembelajaran bagi masyarakat maupun lembaga survey lainnya agar dalam melaksanakan survey harus mengikuti aturan,”ucapnya.

Ia mengajak semua pihak untuk melakukan politik santun dan tidak memberikan pendidikan politik ke masyarakat. “Perlu adanya masukan politik yang beretika dan santun sehingga menghasilkan pemimpin yang baik,” ucapnya.

Banding

Terpisah, Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto akan mengajukan banding untuk kasus ini. Pihaknya juga menjelaskan ketidakhadirannya dalam sidang yang dilakukan oleh dewan etik karena masih menunggu keputusan dewan kehormatan pengawas pemilu  yang telah diajukan oleh ketua KPU Lampung.

“Keputusan dewan etik  dirasa sangat ambigu dengan melarang Rakata Institute dalam mengeluarkan hasil survey untuk pilgub Lampung, tapi tidak tegas dalam pelarangan melakukan hitung cepat saat pemungutan suara,”ucapnya. (ZN/TM)

2,621 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Eko Kuswanto Banding Rakata Institute Dicekal

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan