Rakata Institute Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

Rakata Institute Langgar UU Keterbukaan Informasi Publik

Ilustrasi. (net)

BANDAR LAMPUNG – KOMISI Informasi (KI) Provinsi Lampung mendesak lembaga survei  Rakata Institute untuk menjelaskan ke publik terkait metode sampling, sumber dana hingga pembatasan media untuk menghadiri penyampaian hasil survei calon kepala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 menyebutkan setiap orang berhak melihat, mengetahui, dan menyebarluaskan informasi publik serta menghadiri pertemuan publik tersebut.

Jika ada pembatasan undangan untuk kehadiran tujuh media saja, itu menjadi tidak relevan dan terkesan mendiskriminasikan Keterbukaan Informasi Publik.

Baca Juga:  Dewan Etik Putuskan Lembaga Survei Rakata Institute Tidak Kredibel

“Artinya, akses publik baik perorangan maupun kelompok ataupun badan hukum termaksud pengguna informasi berhak mengakses atau berada di tempat itu. Ketika media sudah hadir di sana, dia (media_red) perlu mengetahui melalui penjelasan dari Rakata Institute dengan menjelaskan semua aktifitas yang sedang dipublikasikan termasuk sumber dananya sendiri,” kata KI Provinsi Lampung, Dery Hendryan, Sabtu (14/4/2018).

Dalam UU Pilkada dan Peraturan KPU, hal itu sudah diatur, setiap lembaga survei yang terdaftar dan terakreditasi dalam aktifitas kepemiluan oleh KPU pusat atau daerah dalam konteks pilkada, harus mematuhi UU Nomor 14 Tahun 2008.

Baca Juga:  Golkar Gelar Syukuran di Rumah Airlangga

“Semua harus dilaporkan dan dipublikasikan agar penyebarluasan informasi yang diproduksi itu tidak keluar dari konteks dan konten yang dipublikasikan,” jelasnya.

“Kalau terjadi miss atau ketidakakuratan, itu karena tidak memberikan informasi benar tidak akurat dan cenderung menyesatkan,” tegasnya.

Lembaga survei ini lahir saat memasuki era reformasi ketika adanya konstetasi pemilu. Artinya tidak ada lagi pihak manapun menyembunyikan informasi publik tersebut.

Karena lembaga survei ini juga memiliki peran dan tanggungjawab dalam melakukan pendidikan politik dengan membuka seluas-luasnya informasi publik tersebut.

Baca Juga:  Ridho Optimis Usung Koalisi Pilgub 2018

“Kalau Rakata Institute tidak bisa menjelaskan, biar publik yang menilai sejauh mana akurasi yang digunakan oleh lembaga itu. Pada akhirnya nanti akan berimbas pada menurunya kepercayaan publik atas lembaga tersebut. Dalam hal ini KPU juga harus bersikap tegas karena bisa mencederai proses demokrasi lokal yang sedang dibangun saat ini,” pungkasnya. (TM)

1,191 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Komisi Informasi Lampung Rakata Institute

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan