Redenominasi Dapat Lampu Hijau DPR

Ilustrasi. (Ist)

JAKARTA— Bank Indonesia (BI) telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Komisi XI DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Redenominasi atau pengurangan nol dalam rupiah. Hasilnya, DPR mulai memahami pentingnya redenominasi tersebut.

“Dari FGD kemarin, DPR kelihatannya sudah mendukung bahwa ini (redenominasi) adalah prioritas yang dibutuhkan Indonesia,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di Menara Bidakara, Selasa (18/7).

Bank Indonesia memang tengah gencar melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk bisa memasukkan RUU Redenominasi tersebut ke dalam Prolegnas 2017. Sebenarnya RUU ini sudah pernah masuk dalam Prolegnas pada 2013, hanya saja, dalam pembahasannya mengalami penundaan.

Tak hanya bicara dengan DPR RI, Agus mengungkapkan Bank Indonesia juga akan berbicara dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan RI untuk kemudian melaporkan mengenai saatnya pembahasan RUU Redenominasi ini ke Presiden RI Joko Widodo.

Pembahasan mengenai RUU Redenominasi ini saat ini dinilai penting, dikarenakan dalam pelaksanaannya nanti, membutuhkan waktu paling singkat tujuh tahun. Dari tujuh tahun tersebut, setidaknya dua tahun awal masuk dalam masa persiapan, baru lima tahun menjadi masa transisi.

“Kami ingin usulkan, di tengah prioritas daripada Undang-Undang yang akan dibahas, RUU ini bisa diusulkan oleh pemerintah dan dibahas bersama DPR di 2017. Kalau ini bisa dibahas di 2017, bisa disetujui, prosesnya akan makan waktu tujuh tahun. Dua tahun adalah persiapan. 2020-2024 adalah masa transisi. Lalu ada tahap phase out,” tutup Agus.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dalam pelaksanaan redenominasi mata uang rupiah, pemerintah harus mampu menjaga kondisi perekonomian tetap stabil.

Saat ini pihaknya akan menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR supaya masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

“Nanti disampaikan dan kemudian dimasukkan ke Baleg (RUU Redenominasi),” kata Sri, Selasa (18/7).

Menurut Sri , saat ini situasi dan kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan baik. Di lihat dari data-data makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, inflasi, maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah.

“APBN kita kan sudah dianggap memiliki kredibilitas dan realistis, sehingga kita bisa mendapat investment grade. Neraca pembayaran mulai menguat, dari sisi neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan transaksi modal,” terangnya.

“Kalau kebijakan kita tetap konsisten, maka kondisi ekonominya bisa terjaga, dan pasti bisa menuju hal-hal yang positif,” kata dia.

Ia mengatakan, transisi pelaksanaan redenominasi rupiah membutuhkan waktu lama. Bank Indonesia (BI) bahkan memperkirakan masa transisi memakan waktu 7 tahun. Dengan begitu, pemerintah dan BI perlu menjaga ekonomi nasional tetap stabil.

“Transisinya kan lama. Kalau kita lihat pondasi ekonominya harus terjaga dengan baik dari sisi stabilitas neraca pembayaran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, semua harus memiliki kualitas terjaga, sehingga menimbulkan confident,” tandasnya.(*)

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan