Reformasi Dikorupsi?

Sudah 22 tahun kejatuhan Soeharto. Seolah baru kemarin.

Setelah Soeharto jatuh, kita memasuki transisi dari rezim otoriter ke rezim demokrasi liberal. Sementara, kelompok yang mengusung tema lain, yang tidak ingin menuju demokrasi liberal, pada awal reformasi, mengumandangkan kata-kata tinggalkan reformis gadungan bangun demokrasi kerakyatan.

Yang terakhir ini mahasiswa jalanan yang resah sebab tiba-tiba saja pendukung Orba menyaru menjadi kelompok reformis.

Kemudian Pemilu 1999 berhasil digelar.

Pemilu 1999 menghasilkan MPR yang melakukan perubahan UUD 1945. Agenda reformasi menjadi ultra liberal, pertikaian elit masih terus berlangsung. Soal bagaimana amandemen ini sama sekali berbeda dengan isi tuntutan mahasiswa sudah banyak dibahas.

Ketika Gus Dur dilengserkan banyak yang telah sampai pada kesimpulan bahwa konsolidasi kaum demokratik telah gagal, yang terjadi hanyalah konsolidasi tatanan menuju demokrasi liberal dalam institusi baru. Megawati sebagai pengganti Gu Dur melanjutkan amandemen liberalisasi politik dan ekonomi negara dalam koridor Amandemen UUD 1945 yang dipimpin Ketua MPR Amien Rais.

Setelah era Megawati, mulailah kita mengenal demokrasi prosedural. Institusi demokrasi seperti pemilu, pilkada, partai politik dan komisi-komisi negara hadir, namun secara substantif tidak bekerja untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Banyak kita kemudian setuju menyebutnya sebagai Demokrasi Prosedural.

Ada yang lebih gamblang menyebutnya, Demokrasi Dibajak. Ya, alat-alat demokrasi telah dibajak oleh kelompok reformis gadungan yang kemudian berkonsolidasi membentuk dan menguasai partai politik, media massa, konglomerasi usaha. Mereka adalah segelintir elit disebut sebagai kaum Oligarkh. Kemudian demokrasi juga dibajak lembaga-lembaga internasional yang mendorong liberalisasi UU Migas, Air, Minerba, Keuangan dan Tenaga Kerja.

Bagaimana dengan pemikiran politik?
Dalam politik Indonesia, ada aliran-aliran pemikiran politik yang sudah lama bersemayam, punya pengikut dan berkontestasi misalnya Nasionalisme Radikal, Islamisme, Sosialisme, Tradisionalisme Jawa. Itu pembagian pemikiran era 60-an oleh Ben Anderson. Pemikiran pasca 98 ya masih ada sisa-sisa begitu. Liat saja amandemen UUD, pertarungan kelompok Islam, kelompok demokrasi liberal dan sedikit pendukung ekonomi pasal 33 UUD yang lemah. Lihat saja hasil pemilu, masih mencerminkan politik aliran lama politik Indonesia.

Nah, masalah yang dihadapi hari ini, pemikiran dan pemilihnya tersebut hanyalah busa-busa yang diblow-up sedemikian rupa, padahal ini hanyalah konflik para elit yang ingin berbagi kue penjarahan sumber daya alam dan anggaran.

Nah, masalah yang dihadapi hari ini, pemikiran dan pemilihnya tersebut hanyalah busa-busa yang diblow-up sedemikian rupa, padahal ini hanyalah konflik para elit yang ingin berbagi kue penjarahan sumber daya alam dan anggaran. Mudahnya apa bedanya menteri sosial dari PDI Perjuangan dengan Menteri PKS jika memang ada beda ideologi. Apa bedanya Ketua MPR dari PAN dengan dari Golkar?

Kisah kisah “horor” yang terus disebarluaskan hingga sekarang tentang kaum komunis sudah bangkit, kaum kadrun telah menguasai banyak tempat, adalah proxy dari elit yang sedang ribut belum selesai membicarakan bagi-bagi kuasa. Situasi semacam ini akan selalu ada untuk diberitakan.

Jadi apakah reformasi dikorupsi? Aku kira reformasi sudah habis sejak lama..

Posting Terkait