Rekomendasi Dimentahkan, Bawaslu Tulangbawang Kecewa

Bawaslu Tulangbawang ungkapkan kekecewaanya terhadal dua lembaga penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa yang mentahkan rekomondasi adanya pelanggaran pidana Pemilu Pileg yang dilakukan oleh 16 kpps Dente Teladas ./Foto: MUrni

MENGGALA – Bawaslu Tulangbawang merasa kecewa dengan sentra Gakkumdu yakni Polisi dan Jaksa lantaran mementahkan rekomendasi agar persoalan dugaan pelanggaran Pidana oleh 16 KPPS se Kecamatan Dente Teladas ditingkatkan keproses penyidikan.

Kordiv Pencegahan Bawaslu Tulangbawang Fauzi Ibrahim paparkan jika dalam penaganan laporan Caleg asal Partai PAN dapil Dente Teladas telah selesai diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Menurut Fauzi, pihaknya telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap para terlapor yakni 23 kpps seKecamatan Dente Teladas.

“Ia semua terlapor sudah dilakukan klarifikasi, kami turun langsung kelokasi karena sewaktu pemangilan tidak ada satupun terlapor yang datang ke Bawaslu jadi kami yang mendatanggi mereka semua,”terang fauzi pada saat gelar Media gethering.

Dijelaskan Fauzi, jika dalam proses pemeriksaan terhadap seluruh terlapor pihaknya menemukan fakta dan bukti kuat jika memang ada pelanggaran Pidana pada Pemilu pileg diKecamatan Dente Teladas.

“Dari 23 kpps yang dilaporkan oleh Hartono, kami menemukan bukti kuat jika ada pelanggaran hukum pada 16 kpps, jadi tidak semua kpps melakukan pelanggaran tetapi hanya positif 16 kpps saja yang memenuhi pelanggaran Pidana Pemilu, “tegasnya.

Oleh sebab itu lanjut Fauzi, pihaknya telah menerbitkan rekomondasi agar persoalan pelanggaran pidana pemilu oleh 16 kpps prosesnya ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Polisi dan Jaksa.

Baca Juga:  PAN Seleksi Calon Legislatif

“Kami sudah layangkan rekomondasi agar persoalan tersebut diproses lebih lanjut oleh polisi dan jaksa karena mereka punya berwenang penuh melakukan penyidikan,”bebernya.

Alasan itulah sambung Fauzi pihaknya merekomondasikan laporan Hartono agar diproses ketingkat penyidikan namun anehnya pihak Polisi dan Jaksa, menolak rekomondasi tersebut.

“Polisi dan Jaksa keukeuh jika laporan Hartono terhadap 23 kpps tidak memenuhi unsur pidana, inikan aneh hasil penyelidikan bersama kami temukan pelanggaran pidana, tapi setelah terbitnya rekomdasi penyidik atau Gakkumdu sendiri yang mentahkan masa kasus yang sama-sama di lakukan penyelidikan sudah ada bukti-bukti malahan dikatakan tidak bisa dilanjutkan ada apa ini coba tanyakan dengan mereka jaksa atau polisi, “saranya.

Kendati pihaknya aku Fauzi telah terbitkan rekomondasi adanya pelanggaran Pidana pada laporan Hartono, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan  kewenangan.

“Wewenang kami hanya merekomondasikan, jika pihak Polisi dan Jaksa tidak bisa melanjutkan kasus tersebut artinya kasus tersebut di tutup dan dianggap selesai dengan kata lain laporan Hartono Sp3, alasan apa berhenti ia tanyakan saja langsung dengan polisi dan jaksa, itu ranah mereka yang jelas kalau kami Bawaslu sudah bekerja maksimal dan nyatakan jika pada 16 kpps diKecamatan Dente Teladas ditemukan sejumlah bukti adanya pelanggaran Pidana khusunya Pileg ,”pungkasnya.

Diketahui ,Caleg PAN dapil Dente Teladas Tulangbawang Hartono bernazar akan membongkar seluruh kecurangan-kecurangan Pileg diwilayah Dente Teladas.

Setelah melaporkanya Pengelembungan suara yang juga melibatkan caleg sesama parpol yakni Muklas Ali Wahyudin, kali ini Hartono melaporkan 23 KPPS seKecamatan Dente Teladas.

Baca Juga:  DPW PAN Lampung Ganti Ketua Fraksi DPRD

Menurut Hartono, dilaporkan 23 KPPS lantaran para penyelenggara tetsebut terindikasi bekerja sama dengan para oknum caleg melakukan berbagai kecurangan yang merugikan caleg lainya.

“Ada 23 KPPS yang saya laporkan 15 kpps di kampung sungai nibung 15 kpps di kampung dente makmur, modus yang mereka kpps lakukan menambah perolehan suara caleg tertentu tetapi menguranggi perolehan suara caleg lain, bahkan perolehan suara saya sendiri dikuranggi, ini bukan omong kosong saya pegang semua bukti-bukti kecurangan mereka, “tandas Hartono disentra Gakkumundu senin (29/04) kemarin.

Menurut Hartono, salah satu bukti kuat yang dipegang oleh dirinya berupa hasil plano c1 pada seluruh tps se-Kecamatan Dente Teladas, fhoto maupun video saat penghitungan perolehan suara pada tingkat tps.

Hartono memaparkan terungkapnya fakta hukum baru dan bukti -bukti yang menguatkan laporanya setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 19,20 dan 32 kampung sungai nibung dan pembukaan C1 plano di 5 kampung yaitu pasiran jaya, sungai nibung, dente makmur, B. Mandiri dan B. Adiwarna yang dilakukan di tingkat ppk atas rekomondasi bawaslu.

“Bahwa Berubahnya perolehan suara parpol dan caleg tertentu yang terjadi perbedaan dengan perolehan suara yang tercatat pada C1 saksi dan panwascam dengan hasil Penghitungan ulang surat suara di 3 TPS yaitu Tps 19,20 dan 32. Dan pembukaan C1 plano di 5 kampung,”ujarnya.

Hartono tambahkan C1 plano tidak ada dalam kotak suara DPR kab/kota melainkan sudah berpindah kotak lain yaitu kotak suara presiden,C1 plano yang diambil dari dalam kotak suara presiden tersebut kotak suaranya sudah tidak tersegel selama beberapa hari

Baca Juga:  Bawaslu Tulangbawang Telusuri Banner Bertuliskan PKI

“ketika dipertanyaka kepada penyelenggara, pihak panitia menjelaskan kotak suara tersebut tidak tersegel karena sudah dibuka 2 hari sebelumnya pada saat penghitungan perolehan suara presiden”paparnya.

Lebih detail Ia jelaskan ada beberapa C1 plano terdapat banyak coret-coretan dan perubahan angka perolehan suara parpol /caleg tertentu pada saat rekapitulasi perolehan suara dengan membuka C1 pelano dari beberapa Tps terjadi silisih antara data jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh parpol /caleg kemudian oleh panitia ditambahkan ke suara rusak atau data jumlah suara rusak pada C1 pelano dirubah.

“Pada saat membuka kotak suara DPRD kab/kota pada TPS 19,20 dan 32 kampung sungai nibung pada saat dilakukan penghitungan surat suara ulang terungkap fakta surat suara sah sampul tidak tersegel, sampul surat suara tidak sah tidak tersegel, surat suara tidak digunakan/surat suara sisa tidak tersegel juga dan di dalam kotak suara DPRD kab/kota sudah tidak ada C1 plano,”urainya.

Untuk itu sambung Hartono dirinya memghimbau agar pihak Bawaslu dapat bekerja objektif mendongkar para Caleg Mafia pengelembung suara.

“Harus diberikan sanksi tegas bila perlu di anulir dicoret sebagi celeg ,karena yang akan saya bongkar bukan hanya itu saja melainkan masih banyak persoalan atau kecurangan lainya seperti ada oknum caleg partai besar bekerja sama dengan PPK mengelembungkan suara yang sangat signifikan ini akan saya bongkar, namun sebelum saya laporkan sudah pasti saya terlebih dahulu akan meminta perlindungan terhadao LPSK, tunggu saja bobroknya pemilu di Dente Teladas akan saya bongkar habis, “tegasnya.  (Fs-Murni)

 

 

Bawaslu Tulangbawang Kecurangan Pileg PAN

Posting Terkait