Resmen Khadafi Sikapi Pemalsuan Surat Undangan RDP

Resmen Khadafi. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sualaiman dalam surat undangan rapat dengar pendapat (Hearing) nomor 055/770/III.01/2018 yang dilayangkan komisi I kepada Tim Panitia Seleksi (Tim Pansel) Sekdaprov Lampung terus menjadi materi perbincangan.

Kali ini, pandangan dilontarakan Mahasiswa  S3 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Resmen Khadafi, S.H., M.H. di  What’sApp Grup “Ini Lampung”, Minggu (14/10).

Baca Juga:  Johan Melihat Ririn Ingin Berpolitik Dalam Lelang Sekdaprov

Menurut Resmen, secara politik hukum ada beberapa hal yang semestinya dilihat oleh penegak hukum dalam menyikapi dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung, Sulaiman Sulaiman.

Jika merujuk pada teori Hukum Progresif dari Tokoh Hukum Senior, Prof. Sacipto Raharjo, Resmen menjelaskan, ada beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai pelapor dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan Wakil Ketua DPRD Lampung, Johon Sulaiman.

Baca Juga:  Inspektorat Periksa Tiga Staf Komisi I DPRD Lampung

Pertama, yang dapat melaporkan pemalsuan tanda tangan ke pihak berwajib selain pimpinan dewan yang tanda tangannya dipalsukan, pimpinan dewan lainnya pun dapat melaporkannya, karena surat itu sudah menyangkut kelembagaan.

Selain pimpinan dewan, yang dapat juga melaporkan ialah anggota lain yang duduk di komisi satu (DPRD Lampung), karena menyangkut sub institusi dari lembaga dewan yang dirugikan.

Baca Juga:  Besok Senin, BK DPRD Lampung Bahas Pemalsuan Surat

“Selain pimpinan dewan dan sesama anggota di komisi I, yang juga dapat melaporkan adalah publik yang diwakili oleh kader partai yang memegang kartu anggota partai dari pimpinan dewan yang tanda tangannya dipalsukan,” terang Resmen. (*)

Pemalsuan Surat

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan