Ribut Soal Sawit

Iwan Nurdin.

BANDAR LAMPUNG – MASUKNYA minyak sawit Indonesia membuat pengusaha minyak nabati dan petani Eropa meradang. Inilah perang dagang. Proxy mereka ada di tanah air melalui LSM. Demikian dituduhkan para politisi.

Menteri LBP diutus Presiden untuk melobby Uni Eropa karena CPO sawit Indonesia diberi pajak tinggi di negara-negara kawasan ini. Bahkan terakhir dilarang masuk. Di dalam negeri sejumlah politisi meradang, menuduh bahwa masalah ini disebabkan LSM yang menjelek-jelekkan sawit Indonesia di luar negeri.

Kebun sawit sebagian besar hidup di tengah konflik agraria.

Apakah kebun sawit Indonesia merampas tanah?

Terlalu mudah dibuktikan. Jutaan hektar kebun sawit merampas tanah masyarakat dengan menggunakan aparat. Kemudian mempertahankannya dengan aparat dan sekuriti yg juga “aparat”.

Baca Juga:  Kritik Dalam Demokrasi Bukan Bahasa Kejahatan

Kebun sawit menebang hutan primer dan menggantinya menjadi sawit? Iya.

Pengusaha menyuap birokrat agar memberi hutan primer, mereka berbagi kayu. Panen kayu dulu, baru membangun sawit di atasnya.

Sampai sekarang? Iya.

Bahkan pulau pulau kecil disawitkan tanpa mengindahkan aturan.

Pengusaha sawit mempekerjakan buruh tanpa perlindungan. Coba cek perlindungan buruh perkebunan. Buruh harian lepas, buruh kontrak, tak ada jaminan sosial kesehatan, upah rendah.

Klaim menyerap tenaga kerja jutaan orang tidak akan ada catatan lengkapnya di dinas tenaga kerja.

Apakah kebun sawit membuat negara ini kaya? Tidak.

Ngawur, nilai devisa yang dihasilkan miliaran dolar. Bisa jadi jika anda menghitung agregatnya adalah nilai ekspor tersebut menjadi catatan devisa negara. Tapi agregat tersebut lebih 3/4nya milik 10 group usaha saja.

Baca Juga:  Gandhi, Samin dan Semen

Jadi, negara yang anda maksud apa?

Kekayaan tersebut dihasilkan dari upah buruh harian lepas maha rendah, perampasan tanah dan perusakan lingkungan.

Jutaan hektar sawit saat ini masih berada dalam kawasan hutan. Berada di lahan gambut. Pengusaha sawit juga disubsidi triliunan rupiah dalam proses penanaman.

Data-data ini begitu terpampang. Kemudian akan ditutupi dengan menyatakan sawit sebagai tanaman hutan, dilindungi lewat RUU Perkelapasawitan.

Oh, bukannya keserakahan tersebut justru membuat semakin mudah oleh didiskreditkan dalam perdagangan internasional.

Buruk muka cermin dibelah, demikian pepatah.

Bukannya menyelesaikan problem struktural yang membuat produk sawit mudah dilabeli dan pada akhirnya dibebani hambatan non tarif.

Lalu, yang tidak dihitung, ada orang-orang (konsumen) yang tidak mau makan makanan yang dihasilkan oleh tatacara semacam itu. Mereka membesar. Orang-orang yang tidak mau menabung di bank yang menyalurkan kredit ke usaha perusak.

Baca Juga:  Benarkah Kebebasan Pers Makin Memburuk?

Mereka membesar. Jangan heran, adab makan itu memang harus halal dan thoyib, kan? Begitu juga di negara-negara sekuler.

Jika suara mereka membesar, itu adalah kantong politik yang penting. Tak terkecuali bagi politisi Eropa.  Karena itu melobby boleh-boleh saja.

Namun membenahi dan merestrukturisasi ketidakadilan sawit sungguh penting disegerakan. Supaya tuduhan Eropa bisa disebut hanyalah kampanye negatif dan kampanye hitam semata.

Tapi bukankah sebarab fakta plus data itu bukan fiktif? (*)

*Iwan Nurdin

1,165 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Iwan Nurdin Ribut Soal Sawit

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan