Riwayat Kasus Mustafa dan Mengapa KPK Diminta Menyidangkan Mantan Bupati Lampung Tengah Itu di PN Tanjungkarang

KPK Periksa Lima Orang Kontraktor Terkait Berkas Perkara Korupsi Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa memakai rompi tahanan KPK. Foto: Istimewa.

Fajar Sumatera – Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] melakukan progres penanganan perkara korupsi mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Jika dihitung, proses penyidikan untuk perkara ini memakan waktu yang tidak sedikit. Pada 30 Januari 2019, Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dan itu menjadi dasar bagi KPK untuk menyatakan perkara itu telah berada di tingkat penyidikan.

Tepat pada 20 Oktober 2020, KPK melakukan pemeriksaan kepada enam orang –berstatus kontraktor dan diperiksa di Kantor SPN Polda Lampung.

Jauh hari, KPK memang telah menyatakan kasus Mustafa ini masih berlanjut, dan bahkan tidak ada proses penghentian penanganan perkara. [Baca ulasannya di sini: Kasus Mustafa Tetap Berjalan]

Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan apa hal yang mendasari KPK melakukan pemeriksaan kepada enam orang ini: Suyadi; Syamsudin Syamsi; Hi Mas Yuli Charda; Yusnan Eko Rozali; Dicky Purna Jaya; dan B. Sukamto.

“Untuk melengkapi berkas perkara tersangka ke tahap penuntutan,” ujar dia kepada Fajar Sumatera. Klaim Ali Fikri ini konsisten: sebelumnya dia optimis KPK segera melakukan proses penuntutan dan sedang dalam rangka melengkapi berkas perkara Mustafa. [Baca ulasannya di sini: Optimisme KPK di Kasus Mustafa]

Mustafa diketahui sudah dua kali ditetapkan KPK sebagai tersangka. Pada perkara pertama, Mustafa disidangkan di Jakarta. Saat itu ada permintaan dari pihak Polda Lampung. Didasarkan pada kondusifitas karena pada saat itu Pilgub Lampung akan berlangsung.

Nah yang menjadi pertanyaan kemudian adalah: apakah proses penuntutan Mustafa kali ini akan dilangsungkan lagi di Jakarta?

Ketua KPK Firli Bahuri saat melakukan kunjungan ke Lampung tepatnya pada 6 Agustus 2020 mengatakan bahwa lokasi persidangan Mustafa nantinya terlebih dahulu dibicarakan dan dibahas oleh beberapa pihak.

“Untuk tempat peradilan itu tentu kita sepakat dan kita bahas dulu dengan pihak pengadilan maupun kejaksaan ya. Oke makasih,” ujarnya kepada Fajar Sumatera.

Lokasi persidangan Mustafa kali ini disarankan untuk dilangsungkan di Pengadilan Negeri [PN] Tipikor Tanjungkarang. Praktisi Hukum Sukriadi Siregar adalah salah satu pihak yang berpendapat demikian. Saran itu didasarkannya pada apa yang diuraikan dalam Pasal 84 KUHAP.

Sukriadi sependapat dan menerima argumentasi terkait proses persidangan Mustafa yang awalnya berlangsung di Jakarta. ”Mustafa disidang di Jakarta dengan dalil Pasal 85 KUHAP, sebab saat itu ada hal yang perlu dipertimbangkan mengenai keamanan,” ucapnya ketika dihubungi Fajar Sumatera, Selasa malam, 20 Oktober 2020.

Merujuk pada kondisi yang ada saat ini, Sukriadi mengatakan ”kalau sekarang sudah saatnya lah sidang Mustafa digelar di Lampung. Berdasarkan Pasal 84 KUHAP: sidang dilaksanakan di PN Tipikor Tanjungkarang”.

Pasal 84 KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara dimana tindak pidana itu terjadi; Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal; berdiam terakhir dan tempat ia diketemukan; sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu.

Pasal 85 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Makhamah Agung [MA] mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tesebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Selain beranjak pada dalil itu, KPK dirasa patut untuk mempertontonkan kepada publik di Lampung bagaimana proses atau konstruksi perkara korupsi Mustafa –yang dinilai sebagai bagian dari bagaimana negara melalui KPK memberikan sanksi sosial bagi para pelaku dan pihak-pihak terlibat.

“Tadi kita sudah bahas dalilnya. Sekarang kita masuk ke ranah bagaimana meningkatkan efektifitas penerapan sanksi sosial. Tentu dengan dilangsungkan di Lampung, publik akan dimampukan untuk dapat melihat proses persidangan itu dengan jelas. Hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh KPK,” timpal Sukriadi Siregar.

Sukriadi Siregar tidak sepakat bila ada argumentasi yang menyebutkan bahwa persidangan Mustafa akan lebih efisien jika digelar di tempat semula karena materi perkara telah ‘dihapal’ oleh hakim sebelumnya.

“Loh, emangnya hakim di Pengadilan Tanjungkarang tidak sanggup mempelajari konstruksi perkara Mustafa walau sejak awal disidang di Jakarta? Argumentasi itu saya rasa keliru. Semua hakim berkualitas dan seterusnya. Kalau pun ada argumentasi seperti itu, ini sama saja seperti mengucilkan kemampuan hakim di Lampung khususnya,” tandasnya.

”Hakim di PN Tanjungkarang itu saya rasa mampu dan memang sangat mampu. Di PN Tanjungkarang ada kok hakim senior, misalnya Efiyanto. Jadi dalil saya ini, saya kira sudah jelas. Kita ingin ada pertimbangan, dan sidangnya digelar di Lampung saja, lebih efektif. Locus delicti-nya di sini kok, saksi-saksinya di sini semua kok. Kalau tidak disidang di Lampung, artinya ada gambaran bahwa peradilan di Lampung disepelekan,” timpalnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

KPK Mustafa Nunik PN Tanjungkarang

Posting Terkait