Roti dan Sirkus (Refleksi Menjelang Pilkada)

Ismi Ramadhoni Mahasiswa FH Unila

Menjelang Pilkada kita dikejutkan banyak hal. Salah satunya operasi tangkap tangan Menteri KKP Edhy Prabowo. Rombongan baru saja pulang dari Amerika, selain tugas negara, mereka sembari berbelanja di Hawaii, kabarnya habis Rp 750 juta untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi, Louis Vuitton serta baju Old Navy.

Tak sempat Pak Menteri memakai barang branded itu di tanah air, kedatangan mereka di Soetta langsung disambut oleh KPK, disitu juga ada Novel Baswedan. Baik sekali ya KPK menjemput Edhy dan rombongan.

Ternyata itu bukan penjemputan, tapi OTT (Operasi Tangkap Tangan), tak salah lagi, berkaitan erat dengan perizinan ekspor bibit lobster yang dikeluarkan oleh Kementerian KKP. Suap yang diprakirakan sebesar Rp 11,9 miliar 171.085 USD dilancarkan guna memuluskan jalan perusahaan untuk mendapatkan izin ekspor benur.

Ingat cover majalah Tempo edisi awal Juli 2020? Edhy Prabowo digambarkan dengan mulut penuh dengan bayi lobster, saking penuhnya, wajah Edhy terlihat membengkak dan merah. Cover itu menuai polemik. Edhy tidak terima, menurutnya Tempo keterlaluan. Pasca OTT KPK di Soetta, Tempo atau Edhy yang keterlaluan?

Berselang dua pekan, pejabat di lingkungan Kementerian Sosial juga di OTT oleh KPK. Ini juga lebih mencengangkan, orang nomor satu di Kementerian Sosial, Juliari Peter Batubara juga ditetapkan tersangka oleh KPK.

Menteri Sosial itu ditangkap karena menyunat bantuan sosial sebesar
Rp 10 ribu (ceban) per paket sembako. Paket sembako yang seharusnya bernilai Rp 300 ribu itu diserahkan kepada masyarakat untuk meringankan dampak covid-19 yang cukup dahsyat ini.

Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp 11,9 miliar, 171.085 USD (Rp 2,420 miliar), dan 23 ribu SGD (Rp 243 juta). Wah! Banyak sekali ya. Apakah anda pernah melihat uang sebanyak itu?

Masyarakat sudah terbiasa dengan berita korupsi yang dilakukan pejabat negara, tapi publik tak menyangka Mensos mengkorupsi bansos yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Penjual nasi uduk pernah berujar “kalau masih korupsi ditengah bencana, sungguh tega dan menyakiti hati rakyat!”.

Publik menyoroti ancaman hukuman mati yang dapat menjerat Juliari Batubara dalam kasus fee proyek bansos senilai Rp 17 miliar itu. Apalagi ketika Firli Bahuri secara masif mengingatkan pejabat dari pusat hingga daerah agar tidak bermain-main dengan uang rakyat ditengah pandemi covid-19.

Namun Firli ketika konfrensi pers tidak menyebutkan pasal hukuman mati yang disangkakan pada Juliari. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bisa dihukum mati. KPK memiliki kewenangan penuntutan dan Menkopolhukam tidak. Juliari selamat.

“Tikus sudah menguasai lumbung,” guyon Alm. Gus Dur pada Andy F. Noya pada acara metro tv mengisahkan keinginan Presiden Abdurrahman Wahid yang ingin membubarkan Departemen Sosial pada masa itu.

Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara bukan orang profesional. Mereka kader partai politik yang diplot untuk mengisi ‘jatah’ partai di kabinet. Seperti kata Juvenile “kalau ingin merawat kekuasaan, suguhkan roti dan sirkus,”.

Roti berarti kekuasaan, sirkus berarti lelucon, supaya masyarakat lupa terhadap sabda Lord Acton “power tends to corrupt,” atau kekuasaan itu cenderung korup.

Roti yang dibagikan Jokowi kepada koalisi sungguh luar biasa tersusun rapi. Soal strategi politik, Jokowi bisa diacungi jempol, dari Solo sempat menjadi Gubernur DKI dan menumbangkan Prabowo-Hatta Radjasa. Jangan lupa, Jokowi juga punya BUMN yang dapat diisi untuk slot timses.

Periode kedua Prabowo lagi-lagi KO dengan Jokowi, uniknya Prabowo malah masuk ke kabinet sebagai Menhan. Rakyat kecewa, tidak ada lagi oposisi yang menyeimbangkan kewarasan publik, disisakan PAN dan PKS diluar ranjang Istana. Ada tambahan Politik Bintang Mahaputera, topping roti untuk mengendurkan kritik.

Roti sudah terdistribusi secara baik ke kantor-kantor partai. Namun pagelaran sirkus belum membuat rakyat terhibur apalagi terbahak-bahak untuk menghilangkan stress dari terhimpitnya keadaan ekonomi. Jokowi rasanya tidak punya selera humor yang baik, padahal ia sering membaca komik Sinchan dan Doraemon.

Sirkus yang dipertontonkan Istana tidak dipresentasikan secara baik oleh Fadjroel dan Ali Mochtar Ngabalin, apalagi Luhut, prunawirawan yang menyeramkan, media sering menjulukinya “Jenderal di segala medan”.

Sirkus itu malah diperankan baik oleh Rocky Gerung dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, kadang Refly Harun, Karni Ilyas serta Najwa Shihab secara normatif.

Di tengah pandemi, Rp 20,4 triliun APBN dikucurkan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah atau untuk memilih “raja-raja kecil di daerah”.

Teori demokrasi berbayar seperti apa yang dikemukakan Dr. Yusdiyanto Akademisi Unila, betul-betul menghampiri realitas demokrasi hari ini. Dr. Yusdiyanto selalu meneropong tajam bahwa pemilu serta pilkada jangan hanya menjadi ajang seremonial 5 tahunan yang ujung-ujungnya mendorong kepala daerah terjerembab ke dalam bui.

Belum lagi masalah soal keberpihakan “Pabrik Permen” dalam politik lokal di Lampung. Keterlibatan korporasi dalam Pilkada akan melahirkan negara bayangan, perusahaan punya kepentingan, dan kekuasaan punya kewenangan. Perselingkuhan itu kata Alm. Hendarmin mengisyaratkan akan adanya tumbal, tidak lain tidak bukan rakyat yang menjadi tumbal.

Francis Fukuyama berujar “ketidak kepercayaan satu sama lain adalah jalan kehancuran suatu bangsa,” sejak lahirnya KPK kita terbiasa melihat pejabat mondar-mandir masuk gedung itu. Banyak kepala daerah di Lampung sudah pernah “study tour” ke gedung itu, Wagub Lampung Nunik juga pernah.

KPK yang mulanya berfungsi untuk men-trigger lembaga penegak hukum yang dinilai belum optimal, hari ini lahir sebagai lembaga yang superpower, dengan kewenangan penyadapan menjadikan KPK dapat kapanpun mengumumkan siapapun yang melakukan korupsi.

KPK menjadi Leviathan, ada anomali di dalam negara, sirkus itu ternyata sering dilangsungkan di Kuningan, Jaksel. Ada yang masih aneh dari KPK, soal Harun Masiku yang diperkirakan akan menyeret Sekjend PDI-Perjuangan, imigrasi tak mampu mendeteksi Masiku, tapi Tempo mampu.

Kekuasaan benar-benar tak punya selera humor yang baik, roti juga tak terdistribusi secara merata, dipotong ceban pula oleh Juliari, breaking news H-1 Pilkada, enam anggota FPI tewas ditembak aparat. Kabar baiknya, vaksin covid sudah tiba, semoga memperbaiki keadaan. Wallahualam bissawab.

Penulis: Ismi Ramadhoni
Mahasiswa FH Unila

Posting Terkait