Saksi Ungkap Pelbagai Aliran di Sidang Mustafa, MAKI Minta Semua Pihak Bertugas Lebih Profesional

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Foto: Istimewa.

Fajar Sumatera – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau biasa disebut MAKI berharap agar para pihak yang berada pada proses penegakan hukum atas persidangan perkara suap dan gratifikasi mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa bertindak profesional.

Penegasan itu meluncur dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang belakangan ini menegaskan mulai memantau proses penanganan perkara korupsi di Provinsi Lampung.

Kepada reporter Fajar Sumatera tak lama ini, Boyamin melihat ada sejumlah fakta persidangan atas kesadaran dan keterangan para saksi bahwa hasil uang yang dikumpulkan Mustafa lewat anak buahnya nyatanya diduga mengucur ke banyak pihak.

Baca Juga:  Menengok Keterangan Rina Febrina Selama Persidangan, Saksi KPK yang Diduga Mendapat Ancaman 'SMS Mayat'

Pihak yang disebut para saksi menerima aliran uang hasil ijon proyek atas paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah tersebut, beragam.

Sejauh yang muncul dalam fakta sidang, aliran itu mengucur ke oknum aparat penegak hukum, oknum wartawan, oknum anggota DPR RI, oknum LSM, bahkan diduga sampai ke oknum pejabat tinggi di Pemda Lamteng.

Baca Juga:  Sering Diminta untuk Jujur, Chusnunia Diminta Jelaskan Benar atau Tidak Mulutnya Mengucap Sumpah

“Pada prinsipnya, semua pihak kita harapkan tak hanya mengulas pada pokok perkara. Tapi juga atraktif menguak hal-hal yang masih tertutup tabir, misalnya dominan menguak subjek penerima aliran yang dimaksud oleh saksi,” jelas Boyamin, Selasa, 2 Maret 2021.

Para pihak tersebut menurut Boyamin setidak-tidaknya dapat mempertontonkan kepada publik tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga hal itu, lanjut dia, sedapat mungkin tidak hanya mengingatkan para saksi, atas apa yang telah dilakukan tersebut dapat merugikan banyak pihak, namun juga menjadi catatan penting bagi publik di kemudian hari.

Baca Juga:  Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah Ditahan KPK Karena Kasus Suap

“Publik berhak untuk mendapat informasi yang akurat dan jangan setengah-setengah. Harapan kita, para pihak lebih dulu menunda kepentingan lain, dahulukan kepentingan publik. Kita harap semua pihak profesional dalam bertugas, jangan sampai negara rugi mengeluarkan rupiah lewat pajak rakyat atau publik dalam bentuk gaji,” tandasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Boyamin Saiman Chusnunia Chalim DPR RI KPK Mustafa PN Tipikor Tanjungkarang

Posting Terkait