Seluruh Pengurus Golkar di Tanah Air Menghendaki Munaslub

Jakarta-Dorongan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar untuk mengganti Setya Novanto menguat dari DPD I atau pengurus provinsi. Meski begitu, Golkar menjelaskan harus ada pernyataan tertulis yang dikeluarkan.

“Secara kuantitatif, kualitatif misalnya oke (munaslub) itu diperlukan (karena) ada hal yang sangat penting dan memaksa, ada persetujuan dari 2/3 jumlah DPD I. Oleh karena itu, saya belum melihat DPD I yang menyatakan terus terang dan itu nggak bisa hanya ucapan-ucapan, harus ada yang tertulis,” kata Ketua DPP Golkar Rambe Kamarul Zaman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Rambe menerangkan, pelaksanaan munaslub harus dilakukan oleh DPP Golkar. Perlu diadakan rapat pimpinan (rapim) jika ingin digelar munaslub.

“Pelaksananya munaslub adalah bodi itu sendiri, artinya adalah DPP Golkar. Kalau yang melaksanakan itu, apakah sesuai dengan aturan tidak diambil keputusannya dalam rapat pleno? Karena rapat pleno itu tingkatannya yang ketiga (setelah munaslub dan rapat pimpinan),” ujar ketua DPP Bidang Kerja Sama dengan Ormas ini.

Anggota Komisi II DPR ini mengaku, belum ada pembicaraan soal munaslub sampai saat ini. Golkar disebutnya masih mematuhi hasil rapat pleno pekan lalu.

“Saya hadir rapat di DPP juga rapat belum ada yang membicarakan soal itu. Korbid kepartaian bel ada kita membicarakan itu. Dari DPD juga rapat kemarin di DPD ya posisi sekarang adalah dalam posisi menunggu segala sesuatunya dengan kita sepakatlah apa yang diputuskan oleh pleno yang empat poin yang kemarin itu untuk kita pahami dan kita setujui,” pungkasnya.

munsalub golkar

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan