Sesudah Zona Merah Covid-19, Lalu Apa?

Iwan Nurdin
Board Direktur Lokataru Foundation, Warga Lampung di Jakarta

Bandar Lampung telah dinyatakan sebagai zona merah pandemik Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan. Prediksi bahwa Bandar Lampung dan sekitarnya berpotensi besar menjadi zona merah wabah ini telah dapat diperkirakan sebelumnya. Sebab, arus pulang kampung dari Jabodetabek ke wilayah Lampung adalah tujuan terbesar di luar Jawa.

Sekarang, apa langkah selanjutnya? Mencegah penyebaran ke desa. Kita tidak dapat membayangkan jenis mimpi buruk semacam apa yang akan terjadi jika desa-desa dengan karakter yang guyub, pola pemukiman yang menyebar dan sentra produksi pangan menjadi tempat yang terpapar wabah ini. kombinasi krisis yang dahsyat bisa terjadi.

Selain waspada agar zona merah tidak menyebar, Lampung dan Pemkot Bandar Lampung bisa belajar sisi baik dan pengalaman buruk dari beberapa hal yang telah dilakukan oleh Jakarta dan Surabaya. Sebab, keberhasilan menyelesaikan wabah di perkotaan secara cepat akan mencegah perluasan ke tempat lain khususnya pedesaan yang jauh lebih sulit, dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Baca Juga:  Membagikan Tanah dan Mendulang Suara

Karena itu, penting untuk melihat pelajaran dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan Jakarta dalam menangani corona ini untuk diterapkan pada Jakarta kecil lainnya seperti Bandar Lampung.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan diri memberlakukan PSBB. Belajar dari Jakarta, parameter penerapan PSBB haruslah melampui batas-batas administratifwilayah. Sebab, kota seperti Bandar Lampung, seperti halnya kota besar lainnya memliki situasi khas yakni terdapat daerah penyangga yang berada di wilayah perbatasan dan masuk ke Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Berkaca dari Jakarta, pertimbangan PSBB di Lampung ke depan sebaiknya berdasarkan pada suatu lanskap mobilitas ekonomi dan sosial penduduk, bukan semata-mata administrasi wilayah pemerintahan.

Baca Juga:  Lokataru Foundation Gelar Pelatihan Pengkerdilan Ruang Sipil

Kedua, memastikan prinsip berbagi beban antara Pemerintah Kota, Pemkab, Pemprov dan Pusat dengan lebih detail. Akibat penerapan PSBB, memiliki dampak yang berbeda-beda pada berbagai kelompok sosial sehingga pendisiplinan PSBB sering terganggu. Misalnya, kantung-kantung pemukiman padat, pemukiman pekerja informal akan mengalami dampak sangat berat. Pemerintahan Kota mungkin lebih leluasa mengatasi hal demikian karena memiliki uang, namun daerah sekitar belum tentu memiliki kapasitas yang sama. Ini membuktikan, prinsip berbagi beban masing-masing daerah penting diselesaikan dengan cepat termasuk dengan pusat.

Ketiga, karena kebijakan PSBB yang dilakukan selama ini melalui pengajuan daerah dan disetujui oleh Kemenkes. Pola ini telah menempatkan manajemen krisis ke dalam sistem dan indikator administrasi yang lamban dibandingkan penyebaran virus. Karena itu, kordinasi antara pemerintah kota/kabupaten dengan provinsi sangat diperlukan. Sayangnya, tensi politik antar pemerintah daerah biasanya lebih mendominasi dibandingkan keinginan melangkah padu. Karena itu, kepemimpinan formal dan informal secepatnya melakukan langkah-langkah konsolidatif mengingat bahaya virus ini begitu cepat menyebar.

Baca Juga:  Opini: Omnibus Law

Keempat, membangun semangat relawan Jaga Desa Jaga Kota. Hal ini haruslah disiapkan dengan segera sebab ini adalah kekuatan solidaritas terbesar yang akan mencegah penyebaran, menyemangati warga dalam kewaspadaan, meninggikan sikap disiplin dan sekaligus mengurangi dampak buruk perlambatan sendi-sendi ekonomi yang pasti akan terjadi.

Iwan Nurdin
Board Direktur Lokataru Foundation, Warga Lampung di Jakarta

Iwan Nurdin Lokataru Foundation

Posting Terkait