Setoran Fee Proyek Wakil Rakyat yang Terhormat di Kabupaten Lampung Utara

Sidang Kasus Korupsi Lampung Utara Berjalan Nyaman dan Lancar di PN Tipikor Tanjungkarang

Delapan orang saksi dihadirkan untuk sidang kasus korupsi fee proyek pada Dinas Perdagangan dan PU-PR Lampung Utara di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang Kelas 1 A, Senin, 9 Maret 2020. Foto: Ricardo/Fajar Sumatera

Bandar Lampung – Perlahan tapi pasti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keterlibatan para wakil rakyat di Kabupaten Lampung Utara dalam kasus korupsi suap fee proyek pada Dinas PU-PR. Setidaknya itu yang tergambar dalam persidangan kasus korupsi ketiga kali di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang Kelas 1 A, Senin 9 Maret 2020.

Sejumlah nama para anggota DPRD di Kabupaten Lampung Utara disebut saksi, turut menyetor uang sebagai bentuk fee dari proyek Dinas PU-PR. Kurun waktu 2016 dan 2017, bekas Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan pada Dinas PU-PR Lampung Utara Mangku Alam dipancing Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK untuk mengulang keterangan miliknya yang tertuang di dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan hakim. Dalam BAP itu, dia menyebut penerimaan itu dari anggota dewan di Komisi III.

Pada 2016, setidak-tidaknya pada bulan Juni sampai Agustus, Mangku Alam, bergerak atas perintah pimpinannya Syahbudin, untuk menerima sejumlah uang yang disebutnya fee proyek dari para anggota dewan. Dalam BAP milik Mangku Alam yang dibenarkannya, ia menyebut nama Emil, Rico, Deddy, Johan Safiri, dan Maria. Nama-nama ini memberikan uang kepadanya sebelum proses lelang paket proyek di Dinas PU-PR Lampung Utara.

Dari Emil, Mangku Alam menerima uang fee sebesar Rp100 juta. Dari penelusuran Fajar Sumatera, Emil ini nama singkat dari Emil Kartika Chandra. Ia adalah anggota DPRD terpilih untuk periode 2019-2024, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek Rp75 juta dari Rico. Nama lengkap Rico adalah Rico Picyono. Ia adalah anggota DPRD terpilih untuk periode 2014-2019, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek Rp60 juta dari Deddy. Adapun anggota DPRD periode 2014-2019 bernama Deddy ialah Deddy Andrianto dari Fraksi Nurani Berkeadilan.

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek 50 juta dari Johan Safiri. Ia adalah anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek Rp60 juta dari Maria. Nama Maria sebagai anggota DPRD periode 2014-2019, bernama lengkap Helda Maria, dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Iya benar semua itu,” kata Mangku Alam menjawab.

Mangku Alam juga menyebut dirinya menerima uang fee proyek pada tahun 2017 dari anggota dewan yang terhormat, setidak-tidaknya di bulan Juni sampai Agustus. Dalam BAP miliknya, Mangku Alam menyebut nama Madri Daud, Riakori, Joni, Asnawi, Herwan Mega, Maria, Johan Safiri, dan seseorang yang ia lupa namanya.

Dari Madri Daud, ia menerima uang fee proyek Rp100 juta. Madri Daud adalah anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra.

Dari Emil, Mangku Alam menerima uang fee proyek Rp100 juta. Emil bernama lengkap Emil Kartika Chandra, anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi PKB.

Dari Riakori, Mangku Alam menerima uang fee proyek Rp80 juta. Riakori adalah anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia kemudian terpilih lagi untuk menjadi anggota DPRD periode 2019-2024.

Dari Joni, Mangku Alam menerima uang fee proyek Rp80 juta. Ada tiga orang bernama Joni sebagai anggota DPRD periode 2014-2019. Joni Saputra dan Joni Marbun dari Fraksi PDIP, lalu Joni Bedyal dari Fraksi Partai Demokrat.

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek dari Asnawi sebesar Rp100 juta. Asnawi adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), periode 2014-2019.

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek dari Herwan Mega sebesar Rp100 juta. Herwan Mega adalah anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, periode 2014-2019.

Mangku Alam juga menerima uang fee proyek dari Maria sebesar Rp80 juta. Maria bernama lengkap Helda Maria, anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra.

Mangku Alam menerima uang fee proyek dari Johan Safiri sebesar Rp60 juta. Ia adalah anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Kemudian Mangku Alam juga pernah menerima uang sebesar Rp80 juta, dari anggota DPRD yang ia lupa namanya.¬†“Iya benar. Ada satu yang saya lupa namanya. Fee itu diberikan sebelum lelang,” jelas Mangku Alam. “Uang-uang yang saya terima itu sesuai perintah pak Syahbudin nanti akan saya serahkan kepada Fria Apris Pratama, bendahara dinas PU atau ke pak Syahbudin sendiri,” tambahnya.

Keterlibatan para anggota dewan untuk bermain proyek juga diungkapkan Susilo Dwiko, Sekretaris Dinas PU-PR Lampung Utara. Suatu ketika, ia dan Fria Apris Pratama diminta oleh Syahbudin –Kadis PU-PR Lampung Utara yang telah menjadi terdakwa untuk kasus korupsi ini– untuk berkunjung ke kediaman Nurdin Habib.

Di sana, Fria Apris Pratama berdialog dengan adik Nurdin, bernama Nizar. Sementara, Susilo dan Nurdin pergi ke sudut lain untuk berdiskusi tentang beberapa saran dan masukan dari anggota Komisi III DPRD Lampung Utara. Sepulang dari sana, Susilo mengetahui ada pemberian uang yang diterima oleh Fria Apris Pratama.

Nilai uang yang diberikan itu akhirnya terungkap, setelah dikejar oleh majelis hakim. Dalam BAP milik Susilo, ia mengatakan bahwa Nurdin Habib memiliki jatah paket proyek sebanyak 7 item.

“Saya tahu dari Fria, jumlahnya Rp1,5 miliar. Waktu itu yang terima uang adalah Fria. Saya dan Nurdin bincang-bincang di dekat kolam, membahas tentang Komisi III ke depannya seperti apa,” kata Susilo.

Nurdin Habib adalah anggota DPRD periode 2014-2019. Ia adalah kader Partai Gerindra dan menjabat Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara.

Selain Nurdin, Susilo juga mengaku menerima uang fee proyek dari anggota DPRD bernama Ali Darmawan. Ia menerima uang dari Ali Darmawan senilai Rp350 juta di tahun 2017. “Uang itu saya serahkan ke pak Syahbudin,” terangnya. Ali Darmawan adalah anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Hanura sebagai Sekretaris Komisi IV. Ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD untuk periode 2019-2024.

KPK mestinya melakukan pemeriksaan terhadap para anggota DPRD yang diungkap para saksi di atas saat diperiksa oleh penyidik. Namun saat ini, para wakil rakyat yang sudah diungkap saksi di tingkat penyidikan tersebut, tidak kunjung diperiksa. “Belum diperiksa. Iya belum diperiksa (penyidik),” jelas Ikhsan Fernandi.

Ikhsan Fernandi mengaku tidak tahu pasti, apakah dari beberapa nama anggota dewan tersebut ada yang menjadi saksi, atau bahkan dipanggil di persidangan untuk dimintai keterangannya.

“Tadi kita dengar, mereka ngasih juga untuk dapat proyek. Nama saksi banyak sekali ya. Nanti akan saya cek apakah mereka ada yang menjadi saksi atau ada dimuat di dalam berkas penyidikan. Sebab ini kan ada ratusan saksi, kita nggak hapal juga semuanya, siapa-siapa saja yang jadi saksi,” ucapnya.

Di tingkat penyidikan, KPK melalui Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri, pernah mengumumkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Lampung Utara. Di antaranya; Wakil Ketua DPRD Lampung Utara Arnol Alam, Mantan Ketua DPRD Lampung Utara Rachmat Hartono. Kedua orang ini diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka Raden Syahril, Jumat, 10 Januari 2020.

Madri Daud dan Rico Picyono, sudah pernah diperiksa KPK untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara. Anggota DPRD Lampung Utara ini diperiksa KPK, 22 Januari 2020. (Ricardo)

Posting Terkait