Si Kaya & Si Miskin

Ngupi Pai

Oleh: Supendi

PEMERINTAH sedang berupaya memangkas kesenjangan antara si miskin dan si kaya atau dalam istilah lain gini rasio penduduk Indonesia. Apresiasi patut diberikan karena hingga tahun lalu, gini rasio terus turun dari 0,39 menjadi 0,38.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meyakini hingga akhir masa Kabinet Kerja 2019, gini rasio bisa menjadi 0,35. Suatu prestasi lantaran sebelumnya jarak antara si kaya dan miskin tidak berubah dari level 0,41.

Pemerintah mengusung jurus lewat program yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dengan menggencarkan pembangunan di desa-desa hingga wilayah perbatasan. Salah satu senjatanya, dengan diguyurkannya dana desa untuk 74 ribu desa dan menggenjot UMKM.

Keseriusan pemerintah ini juga kembali diingatkan Jokowi dalam rapat terbatas bersama Gubernur Lampung di Istana Negara beberapa waktu lalu. Terlaksananya program pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah, harus berorientasi pada terpangkasnya angka kemiskinan.

Terbaru, Menko Perekonomian, Darmin Nasution melakukan pertemuan dengan kalangan pengusaha dibawah naungan Kadin. Pertemuan itu meminta masukan dari dunia usaha tentang langkah-langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah dalam program pemerataan.

Bila melihat sepak terjang pemerintah melalui beberapa kementerian terkait, program pemerataan ini bukanlah omong kosong atau sekadar pencitraan. Digulirkannya dana desa dan berbagai kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha kecil dan menengah menjadi bukti bahwa pemerintah sedang serius memangkas jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Namun dalam praktiknya lalu muncul pertanyaan, apakah dilaksanakannya berbagai program tersebut sudah benar-benar dikawal dan berimbas langsung terhadap munculnya “orang kaya baru” dan tak sekadar mementingkan angka (laporan BPS).

Kita tentu sudah sering menyaksikan pemakaian dana desa yang sering salah kaprah karena pelaksanaannya tak punya “bekal” yang benar-benar siap. Lalu pada sektor UMKM, sudahkan pemerintah memastikan kesiapan SDM juga standarisasi terhadap produk agar mampu menembus pasar?

Dalam program dana desa, pemerintah harus benar-benar memastikan kesiapan moral juga mental pengelola dana di tingkatan desa. Selain tentunya disiapkan kapasitas SDM serta program strategis yang benar-benar bisa berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bukan sekadar bangun ini itu tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas.

Sementara pada sektor UMKM, pemerintah sebenarnya punya kesempatan lebih besar untuk menumbuhkan ekonomi dari tingkatan bawah. Berbagai program disektor perbankan seperti pemangkasan bunga KUR serta kemudahan akses modal sudah tepat dilakukan. Hanya saja, para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha harus benar-benar didampingi dan diajarkan bagaimana bisa bertahan baru kemudian berkembang. Bukan sekadar dukungan ditataran wacana namun nihil dalam praktik di lapangan.

152 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment