Siapa LSM yang Adukan Jaksa Kejari Kotabumi Dan Apa Soalnya?

Dakwaan Koruptor RSUD Pesawaran: Satu Bukti Kejati Lampung Garang Dipimpin Diah Srikanti

Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.

Bandar Lampung – Kamis lalu, 25 Juni 2020, Kejaksaan Tinggi [Kejati] Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari permintaan klarifikasi kepada para jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri [Kejari] Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Kejati Provinsi Lampung menyatakan pemeriksaan itu berangkat dari aduan Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] dan ditindaklanjuti oleh Asisten Pengawasan [Aswas].

Fajar Sumatera mendapati sejumlah informasi yang menegaskan bahwa LSM yang dimaksud Kejati Provinsi Lampung adalah LSM-DPD Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara [LIPAN] Lampung Utara. Ketua pada lembaga tersebut membenarkan informasi tersebut. Laporan tersebut dikatakan telah disampaikan ke Jaksa Agung; Jaksa Muda Pengawasan [Jamwas]; Jaksa Muda Pembinaan [Jambin]; Jaksa Mudan Intelijen [Jamintel]; Kejati Provinsi Lampung; Aswas; dan Asisten Intelijen [Asintel].

“Itu secara resmi kami laporkan ke Jaksa Agung, Jamwas, Jamintel, Jambin, tembusan saya sampaikan kepada Kepala Kejati Lampung, Asisten Pengawasan, Asisten Intelijen,” ungkap Mintaria Gunadi saat dihubungi Fajar Sumatera, Jumat, 26 Juni 2020. “Berjalan 15 hari,” jelas dia mengenai sudah berapa lama aduan tersebut dilayangkannya.

Gunadi mengatakan ia juga turut diperiksa. Berdasarkan keterangan Kejati Provinsi Lampung, selain jaksa, pihak terkait lainnya juga turut dimintai keterangan. “Itu maksudnya saya. Kemarin saya diperiksa. Mereka [para jaksa dari Kejari Kotabumi] diperiksa juga,” tuturnya.

Saat itu, lanjut Gunadi, ia diperiksa oleh seorang jaksa bernama Rita. Dia membenarkan bahwa Rita yang dimaksud adalah Rita Susanti, mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara [Kasi Datun] pada Kejari Kota Bandar Lampung. Kini Rita bertugas sebagai jaksa pemeriksa intelijen di bagian pengawasan.

“Saya juga ikut diperiksa. Pemeriksanya atas nama Rita,” aku dia. “Lumayan [keringatan ketika diperiksa jaksa Rita],” tuturnya mengenai perasaannya saat menjalani pemeriksaan.

Ia menjelaskan mengapa LSM-DPD LIPAN tidak merilis keterangan kepada publik tentang adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Aswas pada Kejati Provinsi Lampung atas respon dari aduannya. “Jadi saya belum menguatkan untuk statemen,” ucapnya.

“Karena dalam hal ini, kemarin kan dia [jaksa Rita] bilang, berarti bukan data bapak dong, kata si Kasinya. Yang di berita Fajar Sumatera itu kan [mempublikasikan bahwa] Kasi Intel [Hafidz] menerima uang Rp150 juta. Hanya klarifikasinya [dari Hafidz], dia mengatakan itu keterangan sepihak, katanya,” tegasnya.

Yang dimaksud Gunadi adalah pemberitaan Fajar Sumatera yang mempublikasikan adanya dugaan penerimaan uang oleh Hafidz. Uang itu bernilai Rp150 juta. Keterangan aliran tersebut diungkapkan Kadis Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri saat dia memberikan keterangan di hadapan hakim. Wan Hendri adalah salah satu terdakwa dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wan Hendri menyatakan uang-uang itu diberikan melalui Iwan seorang pejabat di Sekretariat Daerah. [Lengkapnya baca di sini]

”Kan cuma itu saja keterangan dari Hafidz ke Fajar Sumatera? [Padahal kesaksian Wan Hendri] Itu di depan publik loh. Saksi itu berkata dan berucap di depan pengadilan. Di depan jaksa, di depan hakim, di depan orang-orang ramai. Kan gitu. Pasti yang Fajar Sumatera tulis itu bukan hoax, gitu loh. Yang dipublikasi Fajar Sumatera itu benar, berdasarkan keterangan saksi di persidangan,” lanjutnya.

Dari peristiwa yang dipublikasikan Fajar Sumatera berkaitan dengan Hafidz, sambung Gunadi, dia melihat bidang intelijen di Kejari Kotabumi patut dimintai keterangan oleh internal kejaksaan untuk mendalami lebih jauh keterangan Hafidz. “Justru itu artinya, birokrasi intel kejaksaan di Kejari Kotabumi itu perlu dipertanyakan aliran-aliran dananya yang mereka terima,” jelasnya.

Usai menjelaskan hal di atas, Gunadi mengatakan peristiwa persidangan yang diungkap Fajar Sumatera adalah salah satu pokok persoalan yang membuat LSM-DPD LIPAN melayangkan aduan kepada Hafidz. Juga berangkat dari peristiwa sidang yang ditangani oleh KPK di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

“Iya [dari peristiwa sidang]. Pertama dari pemberitaan Fajar Sumatera. Juga ada pemberitaan Kompas. Jadi, melihat dari sisi ini, selama ini saya laporan di kejaksaan ini [Kejari Kotabumi], nggak pernah ditindaklanjuti,” imbuhnya. ”Selama ini saya memberikan laporan ngambang terus. Selesai di pintu entah dimana. Kasih peringatan dulu,” tambahnya.

Gunadi menyatakan, bahwa pemberitaan di Fajar Sumatera mengenai kesaksian Wan Hendri dinilainya tidak dapat terbantahkan oleh Hafidz. Sebab, ia melihat penanganan perkara di KPK dari awal sampai ke persidangan sudah sangat detail. Maka jaksa itu harus diperiksa oleh internal.

”Saksi itu ketika diperiksa KPK selalu ditanyai apakah anda dalam keadaan sehat, disumpah di semua tingkatan, sampai di pengadilan saksi juga disumpah oleh hakim. Itu dasarnya,” ujar Gunadi.

Ia turut memantau bahwa Hafidz telah menjalani pemeriksaan oleh Jamwas. Pemeriksaan itu diutarakan oleh Asintel pada Kejati Provinsi Lampung Raja Sakti Harahap pada Senin, 10 Februari 2020. Ia mengatakan Hafidz harus diperiksa karena tekanan atau preasure dari media saja tidak cukup.

“Iya. Makanya gua lantak pakai itu [produk jurnalistik yang memuat keterangan adanya dugaan aliran ke Hafidz] supaya dia cepet gitu loh. Dari media kan sudah berhenti tuh preasure-nya,” ungkap dia,” tandasnya. (Ricardo Hutabarat)

Agung Ilmu Mangkunegara DPD LIPAN Hafidz KPK

Posting Terkait