Siapa yang Bisa Dipercaya antara KPK dan Sekda Lampung Selatan Thamrin: Mungkinkah Surat Panggilan Belum Sampai?

 

Siapa yang Bisa Dipercaya antara KPK dan Sekda Lampung Selatan Thamrin: Mungkinkah Surat Panggilan Belum Sampai?

Ilustrasi.

Fajar Sumatera – Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], sosok Sekretaris Daerah [Sekda] Lampung Selatan Thamrin dinilai cukup dan layak untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terperiksa.

Utamanya pada berkas eks Kadis PU-PR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi [HH] –tersangka kasus korupsi hasil pengembangan berkas perkara mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

KPK menyebut bahwa Thamrin dijadwalkan untuk diperiksa pada 26 Oktober 2020. Saat penjadwalan itu disampaikan ke publik: KPK membubuhi keterangan itu berikut dengan peringatan: yang menyatakan agar Thamrin bersikap kooperatif atas panggilan penyidik.

“Penyidik memanggil saksi untuk tersangka HH. Sekda Lampung Selatan Thamrin. KPK mengimbau kepada yang bersangkutan agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik,” ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada Fajar Sumatera, Senin, 26 Oktober 2020, sekira pukul 13.07 WIB.

Saat itu Ali Fikri belum memberikan respons tentang apa yang menjadi alasan siginifikan dari penyidik melakukan pemanggilan kepada Thamrin.

Di saat yang sama, Thamrin pun tidak memberikan respons saat ditanya tentang pemanggilan yang dilayangkan KPK. 

Keesokan hari, Thamrin mengatakan bahwa surat panggilan dari KPK belum diterimanya. Jika pun memang KPK ingin memanggil, ia siap hadir, katanya. Ia bahkan menduga bahwa surat panggilan itu sedang dalam perjalanan. “Mungkin masih di jalan, mungkin,” ujar Thamrin seperti dilaporkan Rilislampung.id, sekira pukul 16.47 WIB.

Dua menit setelahnya, KPK menyatakan pemeriksaan kepada Thamrin dijadwalkan ulang: tepatnya pada Selasa mendatang, 3 November 2020. Pernyataan ini juga diikuti peringatan –persis sama seperti keterangan KPK di awal pemanggilan.

“KPK kembali mengagendakan pemanggilan saksi Thamrin [Sekda Lampung Selatan] dalam perkara tersangka HH pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. KPK tetap mengingatkan yang bersangkutan agar bersikap kooperatif menghadiri pemanggilan tersebut,” tegas Ali Fikri kepada Fajar Sumatera.

Sebagai catatan, KPK sudah dua kali memberikan peringatan kepada Thamrin.

Namun bagaimana jika Thamrin tidak hadir pada 3 November 2020? “Kami meyakini yang bersangkutan akan hadir memenuhi panggilan,” jelas Ali Fikri kepada Fajar Sumatera, Rabu malam, 28 Oktober 2020.

Ali Fikri belum memberikan respons tentang apa yang menjadi alasan ketidakhadiran Thamrin di tanggal 26 Oktober 2020, saat dikonfirmasi Fajar Sumatera pada Kamis malam, 29 Oktober 2020.

Tata Cara Pemanggilan Saksi

Dasar pemanggilan saksi merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP, yang isinya menyatakan;

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Penjelasan soal berapa lama sehingga panggilan itu masuk dalam kategori tenggang waktu yang wajar diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) KUHAP. Ukuran tenggang waktu dimaksud yakni berjarak tiga hari;

Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

KUHAP juga mengatur tentang tata cara pemanggilan saksi, berikut penjabarannya:

– Panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil. Tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.

Atau kalau tempat tinggal tidak diketahui dengan pasti atau bila petugas tidak menjumpai di alamat tempat tinggalnya, pemanggilan disampaikan di tempat kediaman mereka yang terakhir [sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat 1].

– Pemanggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil [in person]. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain [sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat 1].

– Petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan [sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat 1].

– Kedua belah pihak membubuhkan tanggal dan tanda tangan mereka, bila yang dipanggil tidak bersedia tanda tangan maka petugas mencatat alasan yang dipanggil tersebut [sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat 2].

– Jika orang yang hendak dipanggil tidak dijumpai pada tempat tinggalnya maka petugas diperkenankan menyampaikan panggilan melalui kepala desa atau jika di luar negeri negeri melalui pejabat perwakilan RI tempat yang dipanggil biasa berdiam. Memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum.

Penggiat Antikorupsi Mustofa Ali kepada Fajar Sumatera, Jumat malam, 30 Oktober 2020 berharap KPK mampu memberikan penjelasan spefisik dan mendetail terkait surat panggilan saksi kepada Thamrin. Sebab jika dilihat dari aturan, mekanisme dan cara melakukan pemanggilan sudah cukup jelas diatur di dalam KUHAP.

“Agak aneh jika KPK melakukan panggilan persis di tanggal 26 Oktober 2020. Karena di KUHAP diatur, bahwa surat panggilan harus disampaikan kepada saksi terperiksa beberapa hari sebelum agenda pemeriksaan dilangsungkan. Itu yang pertama,” tuturnya.

“Lalu yang kedua. Jabatan pak Thamrin itu kan Sekda Lampung Selatan. Alamatnya jelas kok: di Pemkab Lampung Selatan,” tutupnya.

Mustofa Ali lantas berkomentar kecil atas pro kontra surat pemanggilan ini. ”Siapa yang bisa kita percaya di dalam peristiwa ini? KPK atau pak Thamrin. Mudah-mudahan ada penjelasan lebih jauh soal hal ini. Supaya publik di Lampung ini tercerahkan. Bila KPK sekalipun yang keliru dalam soal ini, kita berharap ada permintaan maaf,” imbuhnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Hermansyah Hamidi KPK Nunik Sekda Lampung Selatan Thamrin Syahroni Zainudin Hasan

Posting Terkait